Pempek Jadi Petunjuk Cawapres Prabowo, Siapa Sosoknya?

Journalist Independent
Ilustrasi.

Journalist Independent, Palembang – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan memberi isyarat unik mengenai sosok calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dia berharap figur yang nantinya dipilih Presiden Prabowo Subianto merupakan penyuka pempek, makanan khas Palembang, Sumatra Selatan.

“Wapres? Ya, pokoknya kalian berdoa saja ya, wapres yang suka pempek,” kata Syahganda saat menghadiri Rakornas Komisi Informasi Se-Indonesia 2026 di Palembang, Rabu (18/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda ketika ditanya mengenai sosok yang akan mengisi kursi wakil presiden. Alih-alih menyebut nama, dia justru melontarkan jawaban yang mengaitkan calon pemimpin RI-2 dengan kuliner khas Palembang.

Syahganda mengatakan belum mengetahui dua nama yang akan diajukan Prabowo kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Meski begitu, dia mengakui ada tiga kader Partai Gerindra yang selama ini mencuat dalam bursa pengganti Gibran.

Ketiga nama tersebut yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Syahganda menilai ketiganya memiliki kedekatan dengan Prabowo dan memahami pemikiran serta ideologi presiden.

“Saya pikir tiga-tiganya itu sebenarnya sudah orang yang sangat mengerti ideologi Bapak Presiden ya. Tapi, nanti kan keputusan itu pasti akan menyangkut rembuk dengan petunjuk-petunjuk partai politik yang mendukung pemerintah,” ujarnya.

Dia juga meyakini Prabowo akan mempertimbangkan masukan dari partai-partai pendukung pemerintah sebelum menentukan dua nama yang diserahkan ke MPR. Karena itu, Syahganda belum memastikan siapa di antara tiga tokoh tersebut yang paling berpeluang.

Gerindra Utamakan Cawapres yang Loyal kepada Prabowo

Terpisah, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menyebut loyalitas dan ketaatan kepada Prabowo menjadi kriteria utama partainya dalam menentukan calon wakil presiden. Menurutnya, keputusan akhir mengenai sosok pendamping Presiden tetap berada di tangan Prabowo.

Baca Juga  Respons PKS Usai Gibran Dikabarkan Mundur: Monggo, Mas Wapres! HPM Pemakzulan Jalan Terus

“Siapa pun yang didukung dan diputuskan oleh Presiden, insyaallah yang paling penting bagi kami Gerindra adalah orang-orang yang taat dan loyal terhadap presiden,” ucap Bahtra, Selasa (17/11/2026).

Bahtra mengatakan loyalitas kader Gerindra kepada Prabowo tidak perlu diragukan apabila nantinya ada kader partai yang dipilih. Dia juga menilai calon wakil presiden harus mampu bekerja sama dengan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

“Kalau pada akhirnya kader Gerindra yang didukung, ya enggak usah ditanyakan lagi soal loyalitas dan ketaatannya terhadap Prabowo,” ungkapnya.

Selain loyalitas, Bahtra menginginkan sosok yang dapat membantu Prabowo mempercepat pelaksanaan program pemerintah. Dia menilai pendamping Presiden harus mampu bekerja di tengah tantangan geopolitik, geoekonomi, ketidakpastian, dan ekspektasi publik.

“Siapa pun yang pada akhirnya dipilih untuk mendampingi Presiden Prabowo harus memudahkan Presiden, harus menjadi ya pembantu Presiden yang supaya bagaimana program-program kerja itu bisa lebih dipercepat lagi,” terang Bahtra.

Prabowo Diminta Serahkan 2 Nama ke MPR

Sementara itu, MPR telah menetapkan jadwal sidang paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden pengganti Gibran pada 9 Desember 2026. Jadwal tersebut diundur satu pekan dari rencana awal 2 Desember setelah Presiden Prabowo mengusulkan penyesuaian agenda.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan perubahan jadwal tersebut setelah rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD pada Senin (16/11/2026). Penundaan memberi tambahan waktu bagi Prabowo untuk mempertimbangkan dua nama calon yang akan diajukan.

Berdasarkan ketentuan yang disampaikan MPR, Prabowo harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya paling lambat 25 November 2026. MPR kemudian akan melakukan verifikasi sebelum menggelar sidang paripurna.

Pengisian jabatan tersebut mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Aturan itu menyebutkan MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Baca Juga  Massa Datangi Rumah Jokowi di Solo, Minta Gibran Mundur Wapres

Gibran sebelumnya menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026. Setelah surat tersebut diterima, MPR memproses pengisian jabatan wakil presiden sesuai mekanisme konstitusi. (*)