Kapolda Sulsel Ungkap 3 Anggota Polisi Terlibat Narkoba, Terancam Dipecat

Journalist Independent
Kapolda Sulsel Irjen Pol M. Awal Chairuddin saat memimpin konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di Mapolda Sulsel, Kamis (19/11/2026).
Kapolda Sulsel Irjen Pol M. Awal Chairuddin saat memimpin konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di Mapolda Sulsel, Kamis (19/11/2026).

Journalist Independent, MAKASSAR – Tiga anggota Polri di Sulawesi Selatan (Sulsel) diamankan karena diduga terlibat penyalahgunaan narkotika. Mereka masing-masing bertugas di Polres Pelabuhan Makassar dan Polresta Gowa.

Kapolda Sulsel Irjen Pol M. Awal Chairuddin menegaskan, ketiga anggota tersebut tidak akan mendapat perlakuan khusus maupun perlindungan institusi apabila terbukti melanggar hukum.

Bahkan, ia menginginkan agar anggota yang terlibat narkoba dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Pengungkapan keterlibatan tiga oknum polisi tersebut disampaikan Awal saat memaparkan hasil operasi penindakan narkoba di Mapolda Sulsel, Kamis (19/11/2026).

Penanganan terhadap mereka kini masih berlangsung di Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, ketiganya diduga merupakan pengguna narkotika. Dua orang berasal dari Polres Pelabuhan Makassar, sementara satu lainnya merupakan anggota Polres Gowa.

Awal mengatakan, penangkapan terhadap tiga anggota tersebut dilakukan dalam rangkaian penindakan narkoba yang berlangsung belakangan ini. Salah seorang di antaranya bahkan baru saja diamankan dalam operasi terbaru.

“Saya sudah berulang kali menegaskan dan saya sampaikan dalam kurun waktu penindakan ini sudah diamankan sebanyak 3 anggota polri yang paling baru itu ada 1 orang dan semuanya kita hadapkan pada aturan yang berlaku nanti ada sidang kode etik yang menindaklanjuti hukuman seperti apa,” katanya.

Ia menilai keterlibatan anggota kepolisian dalam penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran serius yang tidak boleh ditoleransi. Menurutnya, perilaku tersebut justru merusak institusi yang seharusnya berada di garis depan pemberantasan narkoba.

Karena itu, Awal secara terbuka menyampaikan keinginannya agar anggota yang terbukti terlibat mendapatkan hukuman pemecatan dari kepolisian.

“Karena hukuman itu kan beragam yang pasti dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku saya sih berpikir secara ringkas saya ingin pecat saja anggota yang kayak begitu karena yang menjadi penyakit di kepolisian,” ujarnya.

Baca Juga  Husniah Talenrang Terancam 7 Tahun Penjara Ubah Status KTP Bupati Jadi Wiraswasta Demi Cerai

Meski menginginkan hukuman tegas, Kapolda memastikan penjatuhan sanksi tetap mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku. Setiap anggota harus menjalani pemeriksaan serta sidang kode etik sebelum keputusan akhir ditetapkan.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap anggota yang diperiksa memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum secara adil. Oleh karena itu, keputusan mengenai sanksi tidak boleh mendahului hasil pemeriksaan maupun putusan sidang.

“Namun dia juga punya hak karena kita ada praduga tidak bersalah tunggu hakim ataupun putusan sidang kode etik yang memutuskan,” bebernya.

Awal turut meminta masyarakat mengawasi proses penanganan perkara tersebut. Ia membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan ketidaktransparanan dalam penindakan terhadap anggota kepolisian.

Ia memastikan tidak ada alasan bagi kepolisian untuk menyembunyikan identitas maupun keterlibatan anggotanya dalam perkara narkotika.

“Jadi akan ada nanti sidang kode etik terhadap para yang bersangkutan dan masyarakat Saya minta silakan mengakses ikuti perkembangannya kalau merasa tidak puas dengan perbuatannya lapor saya sama saya saja,” tukasnya.

Kapolda kembali menegaskan bahwa institusi kepolisian tidak mendapatkan keuntungan apa pun dengan menutupi kasus yang melibatkan personelnya. Sebaliknya, tindakan menutup-nutupi justru akan semakin mencoreng nama baik Polri.

“Pasti tidak akan tutup-tutupi apa untungnya menutupi anggota yang terlibat dalam narkoba tidak untungnya malah menjadi mohon maaf yang pertama menjadi sampah mungkin mengotor ngotori nama kepolisian,” imbuhnya.

Ia memastikan anggota Polri yang terlibat narkoba akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Status sebagai aparat kepolisian tidak menjadi alasan untuk memperoleh keringanan ataupun perlakuan berbeda dibandingkan masyarakat umum.

“Karena dia anggota berbeda dengan masyarakat yang diamankan atau ditahan atau ditangkap sebelumnya jadi pasti dilakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” tuturnya.

Baca Juga  Perempuan Asal Sitaro Nyaris Jadi Korban TPPO ke Singapura, Selamat usai Kabur di Bandara Sultan Hasanuddin

Terkait perkembangan pemeriksaan, Awal menyebut ketiga anggota tersebut masih ditangani Propam Polda Sulsel. Polda juga berencana menyampaikan hasil pemeriksaan, termasuk identitas dan barang bukti, melalui rilis resmi kepada masyarakat.

Ia meminta Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel berkoordinasi untuk membuka perkembangan penanganan perkara tersebut secara transparan.

“Nanti perkembangan nanti kita akan sampaikan bagaimana tindak lanjut dan pemeriksaan nya. Ada di propam masih diperiksa dan akan dirilis resmi saya minta nanti Dirnarkoba nanti kita rilis resmi juga keterlibatan anggota kita rilis resmi juga tidak usah ditutup-tutupi ya misalnya si ABC itu,” ungkapnya.

Keterbukaan dalam mengungkap pelanggaran yang dilakukan personel merupakan bagian dari pembenahan internal kepolisian.

Ia juga meminta barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut ditampilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

“Barang buktinya apa ya dihadirkan juga barang buktinya sama kok enggak ada masalah dengan itu jadi bagian dari transformasi pembaruan juga seperti itu,” tandasnya. (MA)