Bandar Judol Tak Bisa Lagi Tenang, Dasco Sebut Hartanya Bisa Disita Negara

Journalist Independent
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mendapat ucapan ulang tahun ke-59 dari Kamir Abdullah
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendapat ucapan selamat ulang tahun ke-59 dari pengamat kebijakan publik Kamir Abdullah.

Journalist Independent, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat menjadi instrumen untuk menyita harta kekayaan bandar judi online (judol).

Menurut Dasco, aturan yang baru saja disahkan DPR RI tersebut tidak hanya menyasar pelaku tindak pidana korupsi. Sejumlah kejahatan lain yang merugikan masyarakat juga dapat dikenakan mekanisme perampasan aset, termasuk praktik judi online, penipuan investasi kripto, investasi bodong, hingga penipuan berkedok perjalanan umrah.

“Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dasco menjelaskan, penyitaan aset tersebut diharapkan menjadi salah satu cara untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Terutama bandar judi online yang selama ini dinilai telah merugikan masyarakat, termasuk kelompok ekonomi kecil.

Ia menyoroti banyaknya masyarakat kecil yang menjadi korban praktik perjudian daring. Karena itu, menurutnya, penindakan terhadap bandar tidak cukup hanya berorientasi pada proses pidana, tetapi juga perlu menyasar kekayaan yang berkaitan dengan tindak kejahatan.

“Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online,” tegas Dasco.

Dasco juga menjelaskan bahwa mekanisme dalam UU Perampasan Aset memungkinkan penyitaan harta kekayaan tetap dilakukan dalam kondisi tertentu, termasuk ketika terdakwa melarikan diri.

Dengan mekanisme tersebut, proses perampasan aset tidak selalu harus terhenti hanya karena pelaku tidak dapat dihadirkan dalam proses hukum. Aset yang berkaitan dengan tindak pidana tetap dapat diproses sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Baca Juga  ILUNI UI Donasi 15,1 Milyar Bagi Korban Banjir Sumatra, Syahroni Sumbang 1 Milyar

“Jadi misalnya terdakwanya kabur tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita. Dan kemudian Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat,” tuturnya.

Dasco berharap keberadaan aturan tersebut dapat memperkuat upaya negara dalam mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana. Dengan begitu, pelaku tidak terus menikmati hasil kejahatan yang merugikan masyarakat.

UU Perampasan Aset sendiri disetujui DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Pengesahan dilakukan setelah Komisi III DPR bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama sehari sebelumnya. *