Journalist Independent, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, meminta penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ditinjau kembali. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi gangguan terhadap ekosistem kawasan konservasi yang menjadi habitat terakhir Badak Jawa.
Jumhur menegaskan, perlindungan terhadap satwa langka tersebut tidak boleh hanya berfokus pada kawasan daratan. Keterhubungan ekosistem darat, pesisir, dan perairan di sekitar TNUK juga harus diperhatikan agar kelangsungan habitat Badak Jawa tetap terjaga.
Populasi Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) di alam liar diperkirakan kurang dari 50 individu. Satwa yang berstatus kritis atau *Critically Endangered* itu hanya bertahan di satu kawasan, yakni Taman Nasional Ujung Kulon.
“Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*), spesies berstatus Kritis (*Critically Endangered*) dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan pada satu kawasan,” kata Jumhur.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan penanaman mangrove untuk memperingati Hari Pohon Sedunia 2026 di Jakarta Mangrove, Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Kamis (19/11/2026).
Menurut Jumhur, aktivitas pertambangan di sekitar kawasan konservasi berpotensi menimbulkan tekanan ekologis. Dampaknya dapat berupa kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, hingga meningkatnya aktivitas manusia.
Berbagai potensi gangguan tersebut, kata dia, perlu menjadi pertimbangan sejak tahap perencanaan. Terlebih, kawasan Ujung Kulon memiliki nilai konservasi tinggi dan menjadi satu-satunya habitat alami bagi populasi Badak Jawa yang tersisa.
“Aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan peningkatan aktivitas manusia,” ujarnya.
Jumhur mengakui hingga saat ini belum terdapat kegiatan pertambangan di lokasi WUP yang dipersoalkan. Selain itu, belum ada bukti pengukuran dampak langsung aktivitas pertambangan terhadap Badak Jawa di kawasan tersebut.
Meski demikian, ia menilai ketiadaan aktivitas pertambangan maupun bukti dampak langsung saat ini bukan alasan untuk mengabaikan potensi risiko ekologis. Menurutnya, langkah pencegahan perlu dilakukan lebih awal agar kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tidak menimbulkan ancaman bagi kawasan konservasi.
Sebagai tindak lanjut, Jumhur mengaku telah menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Melalui surat tersebut, ia meminta evaluasi dan peninjauan kembali Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang berkaitan dengan penetapan WUP di perairan sekitar TNUK.
Ia juga meminta bagian WUP yang berdasarkan verifikasi ilmiah terbukti tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan atau berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima agar dikeluarkan dari wilayah tersebut.
Jumhur turut mendorong verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait. Selama proses evaluasi berlangsung, ia meminta tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan ditahan hingga terdapat kejelasan hasil kajian sesuai kewenangan masing-masing instansi.
“Namun begitu untuk lebih tegasnya bila diperlukan, bisa dilakukan verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian atau lembaga terkait, serta agar tindak lanjut pemanfaatan pada lokasi yang dipersoalkan ditahan sampai hasil evaluasi memperoleh kejelasan sesuai kewenangan masing-masing instansi,” kata Jumhur.
Menurut dia, peninjauan tersebut juga perlu memastikan tidak ada kegiatan lanjutan, termasuk survei, yang berpotensi mengganggu ketenangan Badak Jawa di habitat alaminya.
Kementerian Lingkungan Hidup, lanjut Jumhur, siap memberikan dukungan berupa data, kajian, dan pertimbangan teknis dalam proses evaluasi. Dukungan itu diperlukan agar pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan.
“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jumhur juga menanggapi isu yang mengaitkan rencana penambangan emas di sekitar perairan TNUK dengan Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto.
Jumhur membantah informasi tersebut. Ia menyebut Hashim justru dikenal sebagai pencinta dan pelindung satwa liar, termasuk melalui kegiatan yang menggunakan dana pribadi.
Di sisi lain, Jumhur menyampaikan sikap tegas apabila PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) nantinya memperoleh izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di perairan sekitar TNUK.
Ia menyatakan tidak akan memberikan persetujuan lingkungan bagi kegiatan pertambangan tersebut. Sikap itu, menurutnya, merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem di kawasan yang menjadi habitat Badak Jawa.
“Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya. Hal ini demi keberlanjutan fungsi ekosistem,” tegas Jumhur. *






