Journalist Independent, JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp90,85 triliun untuk membayar berbagai tunjangan bagi guru aparatur sipil negara (ASN) daerah dan non-ASN sepanjang 2026. Anggaran tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengungkapkan, anggaran tersebut terdiri atas Rp70,64 triliun untuk tunjangan guru ASN dan Rp20,21 triliun bagi guru non-ASN.
Dengan demikian, total anggaran tunjangan yang disiapkan pemerintah untuk guru di seluruh Indonesia mencapai Rp90,85 triliun.
“Ditotal itu, tunjangan itu Rp90 triliun lebih untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Itu tunjangan yang diberikan kepada guru kita,” ujar Nunuk di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Nunuk menjelaskan, peningkatan total anggaran tunjangan guru tersebut bukan disebabkan kenaikan nominal pembayaran yang diterima masing-masing penerima. Kenaikan lebih dipengaruhi bertambahnya jumlah guru yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tunjangan.
Salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah penerima adalah semakin banyak guru yang dinyatakan lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu dan telah memiliki sertifikat pendidik.
“Bukan naik tunjangan per orangnya, tapi naik jumlahnya keseluruhan itu karena banyaknya yang lulus PPG Guru Tertentu,” katanya.
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa bertambahnya anggaran secara keseluruhan berkaitan dengan perluasan jumlah guru yang berhak menerima tunjangan, bukan perubahan besaran tunjangan per orang.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen GTK Temu Ismail menjelaskan, anggaran untuk guru ASN digunakan membiayai sejumlah komponen tunjangan. Di antaranya Tunjangan Profesi Guru (TPG), tunjangan khusus, serta tambahan penghasilan.
Adapun untuk guru non-ASN, pemerintah mengalokasikan anggaran bagi tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan bantuan insentif.
“Yang mungkin perlu diketahui bahwa kaitan dengan penyaluran tunjangan, aneka tunjangan, baik tunjangan profesi, tunjangan khusus maupun tambahan penghasilan bagi ASN. Terus untuk yang non-ASN selain tunjangan profesi guru, tunjangan khusus ada insentif,” katanya.
Selain alokasi anggaran, Kemendikdasmen juga melakukan perubahan mekanisme penyaluran tunjangan bagi guru non-ASN. Mulai 2026, pembayaran tunjangan dilakukan setiap bulan, berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang menggunakan sistem pencairan setiap tiga bulan atau triwulan.
Perubahan tersebut diharapkan membuat penyaluran tunjangan lebih teratur sehingga guru non-ASN dapat menerima haknya secara berkala tanpa harus menunggu pencairan setiap tiga bulan.
“Kebaruan yang mungkin tidak asing bagi rekan-rekan. Mulai tahun 2026 kemarin untuk tunjangan guru non ASN sudah disalurkan perbulan. Yang makanya tahun 2025 sebelumnya masih disalurkan pertriwulan,” ungkapnya.
Di sisi lain, jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik juga terus bertambah. Berdasarkan data Ditjen GTK Kemendikdasmen, hingga 2025 tercatat sebanyak 2.785.464 guru atau sekitar 92 persen telah mengantongi sertifikat pendidik.
Selain itu, sebanyak 807.287 guru berhasil menyelesaikan program PPG sepanjang 2025.
Peningkatan jumlah guru bersertifikat tersebut menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kebutuhan anggaran tunjangan. Semakin banyak guru yang memenuhi persyaratan, semakin besar pula anggaran yang harus disiapkan pemerintah untuk membiayai hak mereka.
Dengan total alokasi Rp90,85 triliun pada 2026, pemerintah menempatkan tunjangan guru sebagai salah satu komponen penting dalam mendukung kesejahteraan tenaga pendidik. Penyaluran secara berkala dan bertambahnya jumlah penerima diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap profesi guru di berbagai daerah.






