Journalist Independent, JAKARTA – Penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merambah sejumlah ruangan strategis, mulai dari kantor Kepala BNPB hingga bagian pengadaan barang dan jasa.
Langkah ini dilakukan setelah penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP).
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan, ruangan Kepala BNPB termasuk lokasi yang digeledah penyidik dalam rangkaian penanganan perkara tersebut.
“Beberapa pejabat di BNPB sudah dilakukan [penggeledahan], termasuk ruangan Kepala Badan,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026.
Tidak hanya menyasar ruang pimpinan, penyidik juga mendatangi sejumlah ruangan kedeputian serta bagian pengadaan barang dan jasa. Salah satu lokasi yang diperiksa adalah ruangan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan dan dana kedaruratan.
Taufik menyebutkan, ruangan milik pejabat berinisial GPS turut menjadi sasaran penggeledahan. GPS merupakan Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB yang juga menjabat sebagai PPK dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Termasuk ruangan GPS selaku PPK,” ujarnya.
Meski mengungkap sejumlah lokasi yang diperiksa, KPK belum merinci secara lengkap barang bukti yang ditemukan maupun dokumen yang disita dari masing-masing ruangan. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana siap pakai tersebut.
Penggeledahan Berlangsung Dua Hari
Rangkaian penggeledahan di kantor BNPB berlangsung pada 14–15 Oktober 2026, atau setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan lembaga penanggulangan bencana itu.
Menurut Taufik, proses penggeledahan berjalan relatif lancar. Tim penyidik juga memperoleh kerja sama dari sejumlah pihak selama melakukan pemeriksaan di lokasi.
“Kegiatannya berjalan cukup lancar. Beberapa pihak di lingkungan BNPB juga kooperatif,” tuturnya.
Penggeledahan sejumlah ruangan pejabat dan bagian pengadaan menjadi salah satu langkah penyidik untuk menelusuri perkara yang berkaitan dengan penggunaan dana darurat. Pemeriksaan di berbagai unit tersebut diharapkan dapat membantu mengungkap rangkaian keputusan, proses pengadaan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Namun, belum ada penjelasan terperinci mengenai hubungan setiap lokasi yang digeledah dengan konstruksi perkara. KPK juga belum memaparkan secara lengkap dugaan peran masing-masing tersangka dalam penggunaan dana siap pakai BNPB.
OTT BNPB Berujung Lima Tersangka
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 15 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian dan sejumlah pihak swasta.
Meski ikut diamankan dalam OTT, Rustian tidak termasuk dalam lima orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka diumumkan KPK sehari setelah operasi tersebut.
Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Bima Setiawan, adik sekaligus tenaga ahli mantan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Penetapan Bima sebagai tersangka membuat penyidikan turut menyoroti keterlibatan pihak yang berada di sekitar jajaran pimpinan lembaga tersebut.
Empat tersangka lainnya terdiri atas Gabriel Purwaka Sigit, tenaga ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta pihak swasta Syifa Nrika Ghifarin.
Kelima orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai BNPB. Meski demikian, penetapan tersangka tidak serta-merta membuktikan kesalahan mereka. Proses hukum masih harus berjalan untuk menguji dugaan yang disangkakan penyidik.
Dana siap pakai merupakan instrumen pendanaan yang digunakan untuk mendukung penanganan keadaan darurat, termasuk kebutuhan dalam penanggulangan bencana.
Karena berkaitan dengan respons terhadap situasi mendesak, pengelolaannya menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan dan kebutuhan operasional dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
Dalam konteks tersebut, penyidikan KPK menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi kebutuhan kedaruratan.
Pengungkapan perkara ini diharapkan dapat memperjelas bagaimana dana tersebut digunakan dan apakah terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Penggeledahan di ruangan Kepala BNPB, kedeputian, hingga bagian pengadaan menunjukkan bahwa penyidik sedang menelusuri sejumlah titik di dalam organisasi.
Meski begitu, hasil pemeriksaan dan barang bukti yang diperoleh masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
KPK belum menyampaikan rincian lengkap mengenai nilai dugaan kerugian negara maupun mekanisme penyimpangan yang sedang didalami.
Informasi tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai perkara, termasuk dugaan aliran dana dan pembagian peran di antara para tersangka.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, analisis dokumen, serta bukti lain yang dikumpulkan penyidik.
KPK juga masih memiliki ruang untuk mendalami keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang mendukung.
Dengan penggeledahan yang telah menjangkau sejumlah ruangan strategis BNPB, penyidikan kini berlanjut untuk memperkuat pembuktian dan mengurai dugaan korupsi dana siap pakai tersebut. (*)
