Vonis Nadiem Makarim Dipangkas Jadi 9 Tahun

Journalist Independent
Nadiem Anwar Makarim

JAKARTA – Pengadilan Tinggi Jakarta memangkas hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook dari 10 tahun menjadi sembilan tahun penjara. Majelis hakim menjatuhkan putusan banding tersebut pada Kamis (24/9/2026), sekaligus mempertahankan pertanggungjawaban pidana Nadiem dalam perkara yang disebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,5 triliun.

Putusan itu mengubah masa hukuman yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tingkat pertama, pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun kepada Nadiem. Setelah perkara tersebut memasuki tahap banding, Pengadilan Tinggi Jakarta menetapkan hukuman yang lebih ringan, yakni sembilan tahun penjara.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menegaskan bahwa Nadiem tetap harus menjalani hukuman pidana. Pengurangan masa penjara selama satu tahun tidak menghapus kesimpulan pengadilan mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa. Majelis hakim juga menyatakan tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban tersebut.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun,” ujar hakim.

Putusan banding tersebut menjadi perubahan penting dalam perkara yang menjerat mantan menteri itu. Meski mengurangi hukuman penjara, majelis hakim tidak membebaskan Nadiem dari perkara korupsi pengadaan Chromebook. Pengadilan tetap menjatuhkan pidana penjara dan menetapkan sanksi denda sebagaimana tercantum dalam putusan.

Majelis hakim juga mempertahankan penilaian bahwa perkara tersebut memenuhi dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam putusannya, pengadilan menyebut Nadiem terbukti bersalah berdasarkan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut menjadi bagian dari dasar hukum yang digunakan dalam perkara pengadaan perangkat teknologi pendidikan tersebut.

Majelis hakim turut menjelaskan penilaiannya terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Jakarta menilai majelis hakim sebelumnya telah mempertimbangkan perkara dengan tepat, terutama dalam menilai pembuktian dan menerapkan hukum. Penilaian itu disampaikan saat hakim membacakan putusan banding.

Baca Juga  Driver Truck Resah Ulah Oknum Wartawan Berlagak Polisi, Saber Pungli Polda Diminta turun Tangan

“Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan perkara a quo secara tepat, baik dalam penilaian terhadap pembuktian dan penerapan hukum,” ujar hakim saat membacakan putusan.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa majelis hakim banding menilai proses penilaian bukti dan penerapan hukum pada tingkat pertama telah dilakukan secara tepat. Namun, dalam putusan akhirnya, Pengadilan Tinggi Jakarta menetapkan masa hukuman yang berbeda dari vonis sebelumnya. Nadiem kini dijatuhi pidana penjara selama sembilan tahun, atau satu tahun lebih ringan dibandingkan hukuman dari pengadilan tingkat pertama.

Selain hukuman penjara, majelis hakim menetapkan denda sebesar Rp1 miliar kepada Nadiem. Putusan itu juga mengatur pidana pengganti berupa penjara selama 140 hari apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut. Dengan ketentuan ini, denda menjadi bagian lain dari sanksi yang dijatuhkan pengadilan di luar pidana penjara pokok.

Pengadilan juga menyebut kerugian negara dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook tersebut mencapai Rp1,5 triliun. Nilai itu tercantum dalam uraian perkara yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap Nadiem. Namun, besaran kerugian negara tersebut perlu dibedakan dari denda Rp1 miliar yang tercantum dalam putusan karena keduanya merupakan komponen berbeda.

Dalam putusan banding, majelis hakim turut mengubah ketentuan mengenai uang pengganti yang berkaitan dengan putusan sebelumnya. Akan tetapi, informasi yang tersedia tidak mencantumkan nominal uang pengganti setelah perubahan tersebut. Karena itu, besaran kewajiban pembayaran uang pengganti yang harus ditanggung Nadiem tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan keterangan tersebut.

Perkara ini berawal dari proses hukum terkait pengadaan Chromebook yang menyeret Nadiem ke pengadilan. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan vonis 10 tahun penjara. Nadiem mengajukan banding terhadap putusan tersebut, lalu Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa perkara dan memutuskan mengurangi masa hukumannya menjadi sembilan tahun.

Baca Juga  Lamar Kerja di Bandara Sultan Hasanuddin, Tiga Orang Malah Rugi Rp19,4 Juta

Melalui putusan itu, Pengadilan Tinggi Jakarta mempertahankan hukuman pidana terhadap Nadiem, tetapi mengubah lamanya masa penjara. Majelis hakim juga mencantumkan denda Rp1 miliar dengan pidana pengganti 140 hari penjara jika denda tidak dibayar. Sementara itu, pengadilan menyebut kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp1,5 triliun.

Dengan demikian, hasil pemeriksaan banding tidak menghapus pertanggungjawaban pidana Nadiem dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook. Perubahan utama yang tercantum dalam putusan adalah pengurangan hukuman penjara dari 10 tahun menjadi sembilan tahun, disertai ketentuan denda dan perubahan terkait uang pengganti.