Journalist Independent, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan seluruh gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026. Kemnaker mengeklaim pemerintah daerah telah menyatakan kesiapan mengikuti jadwal penetapan upah minimum tahun depan.
“Ini bukan tahun yang pertama buat para gubernur, ini adalah hal yang positifnya. Jadi, kami optimis. Waktu kemarin saat kita sosialisasi juga semua yakin bahwa batas 21 November untuk upah minimum provinsi mereka bisa mereka lakukan,” ujar Yassierli di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Gubernur Diminta Tidak Lewati Tenggat
Kemnaker sebelumnya menggelar sosialisasi dan koordinasi bersama kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan pada 13 November 2026. Pertemuan lanjutan juga dilakukan bersama gubernur, bupati, dan wali kota di kantor Kementerian Dalam Negeri pada 16 November.
Dari pertemuan tersebut, pemerintah daerah disebut menyatakan siap menetapkan upah minimum sesuai jadwal. Yassierli menilai pengalaman para kepala daerah dalam menetapkan upah pada tahun sebelumnya menjadi modal untuk menyelesaikan proses kali ini.
Kemnaker juga telah mengirimkan surat edaran kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah. Surat tersebut berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penentuan upah minimum sektoral, serta estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Sesuai ketentuan, gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) mengikuti kebijakan gubernur masing-masing.
“Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi. Gubernur dapat menentukan upah minimum kota/kabupaten dan upah minimum sektoral kota/kabupaten,” kata Yassierli.
Jadwal Penetapan UMP hingga UMSK
Pemerintah menetapkan batas penentuan upah minimum secara bertahap hingga akhir November 2026. Setelah UMP diumumkan pada 21 November, penetapan UMSP dijadwalkan paling lambat 26 November 2026.
Adapun batas penetapan UMK jatuh pada 25 November 2026. Sementara UMSK dijadwalkan paling lambat 30 November 2026.
Tahapan tersebut memberikan waktu bagi pemerintah daerah untuk membahas rekomendasi besaran upah berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing. Proses perumusan melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri atas unsur pemerintah, pengusaha, serta pekerja dan buruh.
Dewan Pengupahan Daerah akan membahas data dan pedoman dari Kemnaker sebelum menyampaikan rekomendasi kepada gubernur. Gubernur kemudian menjadi pihak yang menetapkan besaran upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku.
KHL, Inflasi, hingga Pertumbuhan Ekonomi Jadi Pertimbangan
Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak, kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan. Formula pengupahan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
Kemnaker menyiapkan estimasi KHL dengan mengacu pada data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut menjadi bahan pertimbangan Dewan Pengupahan Daerah dalam menyusun rekomendasi upah.
Estimasi KHL mencakup empat komponen, yakni pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Pemerintah juga menyusun estimasi KHL kabupaten/kota melalui klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah tidak hanya mengacu pada data yang disediakan pemerintah pusat. Dia mendorong pembahasan tetap melibatkan dialog sosial agar rekomendasi upah mempertimbangkan kondisi daerah dan aspirasi pengusaha maupun pekerja. (*)





