191 Lulusan SMA hingga 74 Doktor, Ini Data Pendidikan 580 Anggota DPR RI

Journalist Independent
(Foto: Antara Foto/Rivan Awal Lingga)

Journalist Independent, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membeberkan data pendidikan terakhir 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 di tengah desakan publik agar seluruh dokumen ijazah legislator dibuka dan diverifikasi ulang. Berdasarkan data Penggantian Antarwaktu (PAW) per Desember 2025, terdapat 191 anggota berpendidikan terakhir SMA dan 74 anggota dengan pendidikan terakhir S3.

“Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam DCT (Daftar Calon Tetap) telah memenuhi syarat minimal pendidikan,” kata Komisioner KPU Idham Kholik dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Rincian Pendidikan 580 Anggota DPR

Berdasarkan data yang disampaikan Idham, sebanyak 191 anggota DPR memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat. Kemudian, terdapat 1 anggota dengan pendidikan terakhir diploma tiga (D3).

Sementara itu, anggota DPR dengan pendidikan terakhir sarjana (S1) tercatat sebanyak 146 orang. Adapun lulusan magister (S2) berjumlah 168 orang dan pendidikan terakhir doktor (S3) sebanyak 74 orang.

Total data tersebut mencakup 580 anggota DPR. Lulusan SMA menjadi kelompok dengan jumlah terbanyak dalam daftar itu, disusul lulusan S2 dan S1.

Idham menjelaskan data tersebut berasal dari dokumen ijazah yang disampaikan saat proses pencalonan. KPU menyatakan seluruh anggota DPR telah memenuhi batas pendidikan minimum yang ditetapkan dalam aturan pemilu.

Syarat Minimal Caleg DPR Lulusan SMA atau Sederajat

Ketentuan pendidikan calon anggota DPR tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan tersebut mensyaratkan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah (MA), SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau sekolah lain yang sederajat.

Artinya, calon anggota DPR tidak diwajibkan memiliki gelar sarjana untuk memenuhi persyaratan pendidikan pencalonan. Ketentuan itu menjadi dasar KPU dalam memeriksa dokumen persyaratan administrasi para calon legislatif.

Baca Juga  Profil Gandung Pardiman Anggota DPR RI Fraksi Golkar Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun

Idham memastikan seluruh anggota DPR yang terpilih telah memenuhi ketentuan tersebut ketika mendaftar sebagai caleg pada Pemilu 2024. Namun, data jenjang pendidikan yang dipaparkan KPU merupakan riwayat pendidikan berdasarkan dokumen pencalonan, bukan hasil audit ulang yang secara khusus dilakukan setelah petisi muncul.

DPR Sebut Dokumen Pencalonan Bisa Diakses Publik

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan dokumen persyaratan pencalonan anggota DPR dapat dilihat melalui laman KPU. Menurutnya, data tersebut telah diserahkan ketika para legislator mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif.

“Ya, sebenarnya kan kalau dalam pencalonan di sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dasco mengatakan informasi mengenai para calon anggota DPR tersedia dalam dokumen pencalonan di KPU. Karena itu, masyarakat dapat menelusuri data tersebut melalui lembaga penyelenggara pemilu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menyerahkan persoalan verifikasi keabsahan ijazah kepada KPU. Dia menyebut pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan merupakan bagian dari kewenangan lembaga tersebut.

“Prinsipnya, kita mendukung transparansi, tetapi semuanya harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” ucap Lalu.

Petisi Minta Ijazah Seluruh Anggota DPR Dibuka

Desakan pembukaan dokumen pendidikan anggota DPR muncul melalui petisi di platform Change.org yang diinisiasi Farida Octavia. Petisi tersebut meminta pimpinan DPR membuka rekam jejak pendidikan seluruh legislator, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga pendidikan tinggi.

Farida juga mendesak KPU RI dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah anggota legislatif aktif. Proses tersebut diminta berjalan secara transparan dan independen.

Selain itu, petisi tersebut meminta seluruh anggota DPR secara sukarela membuka dokumen ijazah masing-masing. Penggagas menilai keterbukaan itu diperlukan untuk menjawab pertanyaan publik mengenai latar belakang pendidikan para wakil rakyat.

Baca Juga  Pemerintah Berencana Buka Penerimaan CPNS 2027

Jumlah dukungan petisi terus bertambah. Berdasarkan laporan pada Selasa (17/11/2026) pukul 23.01 WIB, petisi tersebut telah mengumpulkan 24.088 tanda tangan.

Angka itu meningkat dibandingkan jumlah dukungan pada Selasa pukul 12.06 WIB yang tercatat sebanyak 21.600 tanda tangan. Petisi tersebut menjadi salah satu bentuk desakan masyarakat agar informasi pendidikan para anggota DPR dapat diakses secara terbuka. (*)