Oknum Perwira di Jeneponto Dituding Fasilitasi Transaksi Narkoba Rp28 Juta, Propam Selidiki

Journalist Independent
Ilustrasi polisi
Ilustrasi polisi

JournalistIndependent, JENEPONTO –  Seorang oknum perwira polisi berinisial S dituding dalam transaksi narkotika jenis sabu-sabu senilai Rp28 juta di Kabupaten Jeneponto, Selasa (17/11/2026).

Informasi yang beredar melalui media sosial tersebut kini ditindaklanjuti dengan penyelidikan internal oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Langkah tersebut diambil setelah muncul pemberitaan yang menyebut adanya dugaan seorang anggota kepolisian memfasilitasi transaksi sabu dengan bandar narkotika asal Kabupaten Sidrap. Informasi itu turut menyebut adanya nilai transaksi mencapai Rp28 juta.

Kapolres Jeneponto, AKBP Haryo Basuki, langsung memerintahkan Kasi Propam untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan apakah tudingan yang beredar memiliki dasar dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kasi Humas Polres Jeneponto, AKP Saifullah Syan, mengatakan instruksi tersebut merupakan bentuk keseriusan pimpinan dalam menanggapi setiap informasi yang menyangkut dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian.

“Kapolres sudah memerintahkan Kasi Propam untuk segera menyelidiki. Jika ditemukan bukti keterlibatan, tindakan tegas akan diambil sesuai aturan yang berlaku tanpa ada yang ditutup-tutupi,” ujar Saifullah Syan dalam keterangan.

Ia menegaskan, proses penelusuran tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Setiap informasi yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran anggota harus diperiksa secara objektif untuk mengetahui fakta sebenarnya.

“Perintah Kapolres jelas, selidiki sampai tuntas dan jangan ada yang dilindungi,” tambahnya.

Meski demikian, Polres Jeneponto mengingatkan bahwa informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum perwira tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta hukum.

Hingga saat ini, belum ada bukti yang memastikan keterlibatan anggota berinisial S sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan yang beredar.

“Dugaan bukanlah vonis, asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Justru karena itu, Kapolres memerintahkan Propam turun tangan agar informasi ini tidak menjadi opini liar di masyarakat,” bebernya.

Baca Juga  Kampung Narkoba di Makassar Digerebek Polisi, 107 Orang Diamankan

Dalam informasi yang beredar, pria bernisial IC mengaku mengenal oknum polisi berinisial S melalui seorang rekannya berinisial U.

IC juga menyampaikan tudingan bahwa anggota tersebut disebut kerap mengonsumsi sabu-sabu di wilayah Jeneponto.

Pengakuan itu menjadi bagian dari informasi yang perlu diklarifikasi melalui proses penyelidikan.

Kepolisian membutuhkan keterangan serta bukti pendukung agar setiap dugaan dapat diuji berdasarkan fakta, bukan hanya berdasarkan pernyataan sepihak.

Polres Jeneponto juga membuka ruang bagi masyarakat  yang mempunyai informasi tambahan terkait persoalan tersebut. Bukti berupa rekaman, dokumen transaksi, bukti transfer, hingga keterangan saksi diharapkan dapat diserahkan kepada Propam atau melalui Humas Polres Jeneponto.

Saifullah mengatakan, setiap laporan yang disertai bukti akan menjadi bahan bagi kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

“Silakan bawa buktinya ke Propam. Jika benar ada oknum yang bermain narkoba, kami yang pertama akan menindaknya,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemberantasan narkotika merupakan komitmen institusi Polri yang harus dijalankan seluruh jajaran, termasuk di lingkungan Polres Jeneponto. Tidak boleh ada anggota yang mendapatkan perlakuan khusus apabila terbukti melakukan pelanggaran.

“Komitmen Kapolri dalam pemberantasan narkoba adalah komitmen kami juga. Tidak ada tempat bagi anggota yang terlibat narkoba di Jeneponto,” tegasnya.

Di sisi lain, masyarakat diminta tidak terburu-buru menyimpulkan kebenaran informasi yang belum melalui proses verifikasi. Penyebaran tuduhan tanpa dasar yang jelas berpotensi merugikan pihak tertentu sekaligus mengganggu jalannya penyelidikan.

“Biarkan Propam bekerja. Begitu ada hasil penyelidikan, kami akan menyampaikannya secara terbuka kepada publik. Jika terbukti, tindak tegas, jika tidak terbukti, nama baik anggota yang bersangkutan tentu harus dipulihkan,” tandasnya. (MA)