SULSEL  

Pekerja Minta UMP Sulsel Naik Jadi Rp4,3 Juta di Tengah Kenaikan Harga

Journalist Independent
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

Journalist Independent.com, MAKASSAR – Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulawesi Selatan (Sulsel), Basri Abbas, mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 minimal 10 persen atau sekitar Rp4,3 juta.

Basri Abbas menyampaikan, usulan itu telah disampaikan dalam rapat pendahuluan pembahasan upah minimum. Pihaknya berharap kenaikan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.

“Sesuai rapat pendahuluan kami, tadi sudah mengadakan pengusulan bahwa SPSI mengusulkan UMP sebesar 10 persen, atau minimal 10 persen. Itu perjuangan kita,” kata Basri saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

Basri bilang pembahasan penetapan UMP 2027 dapat menghasilkan kenaikan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ia berharap norma baru dalam Undang-Undang Pelindungan Pekerja dapat memberikan ruang bagi peningkatan pendapatan buruh.

“InsyaAllah jauh lebih baik. Kita harap dengan norma baru ini kenaikan (10 persen),” harap Basri.

Menurutnya, kenaikan upah minimum diperlukan agar pendapatan pekerja bisa mengikuti peningkatan biaya hidup. Dengan begitu, daya beli buruh tetap terjaga di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan.

Diketahui, UMP Sulsel 2026 ditetapkan sebesar Rp3.921.234. Angka tersebut naik 7,21 persen atau Rp263.561 dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp3.657.673. Jika menggunakan dasar UMP 2026 dan kenaikan 10 persen, maka upah minimum Sulsel 2027 berpotensi bertambah sekitar Rp392.123 atau menjadi Rp4.313.357.

Penetapan UMP 2027 menjadi kewenangan Gubernur Sulsel. Prosesnya berlangsung setelah melalui pembahasan sesuai ketentuan pengupahan yang berlaku.

Gubernur Bertemu Pengusaha dan Pekerja

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menggelar silaturahmi bersama serikat pekerja/serikat buruh, unsur Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, serta perangkat daerah di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi, membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan, sekaligus mencari solusi bersama, khususnya terkait proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan Tahun 2027.

Baca Juga  Tebas Bocah 13 Tahun, Lima Pelaku Di Bekuk Jatanras Polrestabes Makassar

Gubernur Andi Sudirman mengatakan, komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha penting untuk membangun kesepahaman dalam menentukan kebijakan pengupahan.

“Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama,” ujarnya.

Ia menyebutkan, memasuki tahun kedua kepemimpinannya, pemerintah provinsi ingin lebih konkret dalam memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh.

Menurutnya, pekerja dan buruh merupakan salah satu parameter penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan dan kinerja pemerintah.

“Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi,” ungkapnya.

Pemerintah Daerah Punya Waktu hingga 21 November

Sementara itu, pemerintah daerah memiliki waktu hingga 21 November 2026 untuk menetapkan UMP 2027. Adapun penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) pada 26 November, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) pada 30 November 2026.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, sebelumnya menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar penetapan upah minimum berjalan dengan baik dan adil.

“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker), Yassierli, dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).

Dalam aturan pengupahan yang baru, penghitungan upah minimum mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formula tersebut juga memasukkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dalam rentang 0,5 hingga 1,0. (in)