Journalist Independent, JAKARTA – Irjen Eko Hadi Santoso tetap mengajukan banding setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari Polri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah upaya banding tersebut, Eko juga menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang berlangsung pada Selasa (17/11/2026).
Hal itu diungkapkan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam setelah mengikuti proses persidangan di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan.
Anam mengatakan, pernyataan penyesalan dan permintaan maaf disampaikan Eko meskipun yang bersangkutan tetap memilih menempuh upaya banding atas putusan etik yang dijatuhkan kepadanya.
“Juga ada ucapan walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Anam.
Dengan demikian, Eko menyatakan penyesalan atas perkara yang menjeratnya, tetapi tidak menerima begitu saja keputusan sidang etik. Ia tetap menggunakan mekanisme banding untuk mengajukan keberatan terhadap putusan PTDH.
Meski demikian, Kompolnas belum menjelaskan secara terperinci alasan Eko mengajukan banding ataupun materi keberatan yang akan disampaikan dalam proses tersebut.
Sebelumnya, majelis KKEP Polri memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Eko Hadi Santoso.
Persidangan etik tersebut berlangsung cukup panjang, mulai pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB. Setelah menjalani pemeriksaan dan persidangan, Eko akhirnya dijatuhi sanksi PTDH.
Putusan tersebut membuat Eko harus menghadapi konsekuensi pemberhentian dari institusi Polri. Namun, pengajuan banding yang dilakukannya menunjukkan bahwa proses atas putusan etik tersebut masih berlanjut melalui mekanisme yang tersedia.
Eko merupakan satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Tiga nama lainnya yang disebut sebagai tersangka dalam perkara tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan penyadapan tersebut menyangkut kepala negara dan melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Dalam perkara etik yang sama, Irjen Ahrie Sonta lebih dahulu menjalani sidang KKEP dan dijatuhi sanksi PTDH pada 10 November 2026.
Seperti Eko Hadi, Ahrie juga mengajukan banding atas keputusan pemberhentian tersebut.
Dengan adanya pengajuan banding dari kedua perwira tinggi Polri itu, proses penanganan pelanggaran etik dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut masih berlanjut.
Sementara itu, tiga tersangka disebut telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Adapun Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo disebut berlangsung sejak 2025. Perkara tersebut kemudian berkembang menjadi kasus yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Penanganan perkara ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap presiden serta keterlibatan sejumlah pejabat kepolisian.
Di tengah proses tersebut, sidang etik terhadap para perwira yang terseret perkara berjalan melalui mekanisme internal Polri. Sanksi PTDH terhadap Eko Hadi dan Ahrie Sonta menjadi bagian dari perkembangan penanganan etik, sementara keduanya sama-sama mengajukan banding.
Adapun pengajuan banding Eko dilakukan meskipun ia telah menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dalam persidangan. Hingga keterangan Kompolnas disampaikan, alasan serta materi keberatan Eko terhadap putusan PTDH belum diuraikan lebih lanjut. *





