Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri Usai Terbukti Terlibat Penyadapan Ilegal

Journalist Independent
Irjen Eko Hadi Santoso disanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat usai menjalani sidang etik di Propam Polri, Selasa (17/11/2026)
Irjen Eko Hadi Santoso disanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat usai menjalani sidang etik di Propam Polri, Selasa (17/11/2026)
Journalist Independent, JAKARTA — Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi terberat kepada Irjen Eko Hadi Santoso setelah dinyatakan melanggar kode etik dalam kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal. Jenderal polisi tersebut resmi dijatuhi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri.

Putusan itu dibacakan dalam sidang KKEP di Ruang Sidang Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026). Majelis menyatakan Eko Hadi terbukti melakukan pelanggaran etik terkait pemufakatan dalam kegiatan illegal access atau akses ilegal.

Dalam pemeriksaan, Eko dinilai melakukan penyadapan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri. Tindakan tersebut dinyatakan tidak profesional serta tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan kepolisian.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa majelis menjatuhkan dua jenis hukuman kepada Eko Hadi, yakni sanksi etika dan administratif.

“Perilaku EHS dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sanksi administratifnya berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo.

Putusan tersebut sekaligus mengakhiri status keanggotaan Eko Hadi di institusi kepolisian melalui mekanisme penegakan kode etik profesi.

Eko Hadi Ajukan Banding

Majelis KKEP mendasarkan putusannya pada sejumlah ketentuan hukum yang mengatur disiplin dan etika anggota kepolisian.

Eko Hadi dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Selain itu, perbuatannya juga dinilai bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Ketentuan yang dimaksud meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau c, Pasal 8 huruf c angka 1, Pasal 10 ayat (1) huruf d dan/atau f, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan/atau b.

Baca Juga  Driver Ojol Maxim di Sukabumi Kritis Usai Ditembak di Belakang Kepala, Dua Pelaku Diburu

Trunoyudo menegaskan, penjatuhan sanksi terhadap Eko merupakan bagian dari komitmen institusi dalam menegakkan aturan internal. Menurutnya, pemeriksaan terhadap anggota Polri harus berjalan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menekankan prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum sebagai landasan dalam proses penegakan kode etik.

“Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi landasan dalam proses pemeriksaan tersebut,” ujarnya.

Di sisi lain, Eko Hadi tidak menerima begitu saja keputusan majelis. Ia menyatakan akan menempuh upaya banding atas putusan PTDH yang dijatuhkan kepadanya.

Usai persidangan, Eko terlihat keluar dari ruang sidang dengan pengawalan ketat sejumlah aparat. Ia mengenakan baju tahanan berwarna biru bernomor 02 dan masker hitam.

Petugas kemudian mengiringinya melewati kerumunan awak media menuju kendaraan taktis (rantis) Brimob bernomor polisi 130422-05.

Pengajuan banding tersebut menjadi tahapan lanjutan yang akan ditempuh Eko untuk merespons keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi kepolisian. (*)