Journalist Independent, JAKARTA — Susunan majelis sidang etik terhadap Jenderal LSP, salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, akan mengacu pada Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Aturan tersebut mengatur ketentuan pangkat anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang bertugas menyidangkan anggota Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, ketentuan mengenai susunan majelis sidang etik tersebut terdapat dalam Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Peraturan itu merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
“Ini diatur dalam ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Tepatnya di Pasal 42 kalau tidak salah,” kata Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (18/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan wartawan mengenai pangkat anggota majelis KKEP yang akan menyidangkan LSP. Pertanyaan itu muncul karena LSP merupakan jenderal polisi bintang empat.
Dalam Pasal 42 ayat (3) Perpol Nomor 4 Tahun 2026, diatur bahwa anggota KKEP yang bertugas dalam persidangan dapat memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.
Dengan ketentuan tersebut, mekanisme penyusunan majelis sidang etik LSP akan mengikuti aturan mengenai jenjang kepangkatan anggota KKEP tersebut.
Trunoyudo menegaskan ketentuan itu menjadi dasar dalam pelaksanaan proses sidang kode etik terhadap LSP yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
“Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan,” ujarnya.
Meski demikian, Polri belum mengungkapkan susunan anggota majelis yang akan memimpin persidangan tersebut. Hari pelaksanaan sidang juga belum diumumkan secara terperinci.
LSP merupakan satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Selain LSP, tiga perwira tinggi lainnya berinisial AS, EHS, dan SU.
Penanganan perkara tersebut juga diikuti proses pemeriksaan etik terhadap anggota Polri yang menjadi tersangka. Divisi Propam Polri telah menggelar sidang KKEP terhadap sejumlah perwira tinggi yang terlibat dalam perkara tersebut.
Pada Selasa (10/11/2026), sidang KKEP digelar terhadap AS. Dalam persidangan itu, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
AS menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Selanjutnya, pada Selasa (18/11/2026), Majelis Sidang KKEP menggelar persidangan etik terhadap EHS. Hasilnya, EHS juga dijatuhi sanksi PTDH.
Seperti AS, EHS turut mengajukan banding atas keputusan pemberhentian tersebut.
Sementara itu, proses sidang etik terhadap LSP masih menunggu jadwal pekan depan. Polri belum menyampaikan tanggal pasti pelaksanaan maupun nama-nama anggota majelis yang akan menyidangkan jenderal bintang empat tersebut.
Dengan demikian, susunan majelis KKEP untuk sidang LSP akan ditentukan berdasarkan ketentuan kepangkatan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Aturan itu menjadi acuan Polri dalam melanjutkan proses pemeriksaan etik terhadap salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. *




