JAKARTA – Agustus 2026 meninggalkan catatan panjang dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sedikitnya 3.079 orang menjadi korban keracunan MBG sepanjang Agustus 2026.
Angka itu merupakan bagian dari 15.735 korban yang dicatat JPPI sepanjang Januari hingga akhir Agustus 2026. Jika dihitung sejak program MBG berjalan pada 2025, jumlah korban menurut catatan JPPI telah mencapai 43.838 orang yang tersebar di 36 provinsi.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan angka tersebut semestinya menjadi alarm bagi pemerintah. Ia menilai persoalan keamanan pangan dalam program MBG tidak bisa terus dilihat sebatas deretan angka.
“Ini sudah menjadi alarm nasional. Pemerintah tidak bisa terus memperlakukan korban sebagai angka-angka statistik. Di balik setiap angka ada anak yang sakit, keluarga yang panik, dan kegagalan negara menjamin makanan yang aman,” kata Ubaid dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).
Jayapura menjadi salah satu lokasi dengan korban terbanyak
Rincian data Surveillance MBG untuk periode 3–8 Agustus 2026 menunjukkan 1.442 kasus baru yang tersebar di 26 sekolah dan dua posyandu pada sembilan kabupaten/kota.
Kabupaten Jayapura, Papua, menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 522 orang. Kasus dilaporkan terjadi di sejumlah satuan pendidikan, antara lain SD YPK Amal, SD YPK Wamena, SD YPK Tabitha, SMPN Depapre, SMPN 2 Sentani, serta sejumlah PAUD dan TK.
Data tersebut sejalan dengan laporan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Bupati Jayapura Yunus Wenda menyebut hingga 7 Agustus 2026 tercatat 543 kasus secara kumulatif. Tidak ada korban yang dilaporkan meninggal dunia.
Rembang dan Kulon Progo menyusul
Masih dalam periode 3–8 Agustus, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mencatat 302 kasus. Korban berasal dari sejumlah sekolah, termasuk SDI An-Nawawiyah, SMP An-Nawawiyah, dan SMPN 5 Rembang.
Di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat 182 kasus yang melibatkan siswa SMKN 1 Nanggulan.
Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, juga masuk dalam daftar dengan 123 kasus yang dilaporkan terjadi di SMPN 2 Jepara.
Kasus lain dalam catatan periode tersebut tersebar di sejumlah wilayah. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mencatat 88 kasus, sementara Kota Bontang mencatat 77 kasus.
Kemudian Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mencatat 51 kasus di SDN Ciherang 01, SDN Ciherang 02, dan SDIT Darul Hijri. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mencatat 54 kasus yang dilaporkan terjadi di KB Al-Amin Bujak dan PAUD Bina Insani.
Sementara Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tercatat 43 kasus dalam data Surveillance MBG. Kasus tersebut antara lain dilaporkan di SMPN 3 Candimulyo.
Seruyan, Karo hingga Klaten
Kasus juga muncul di luar periode 3–8 Agustus. Di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, sebanyak 156 penerima manfaat dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap MBG.
Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan kemudian menghentikan sementara operasional SPPG Seruyan Hilir Kuala Pembuang I mulai 1 Agustus 2026.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan Ruspandian Noor membenarkan penghentian tersebut.
“Benar, dilakukan suspend terhitung mulai 1 Agustus 2026,” ujar Ruspandian, Senin (3/8/2026).
Kasus lainnya terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada 13 Agustus 2026. Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyebut 361 murid dari SMA Negeri 1 Berastagi serta SMA dan SMK Swasta Bersama diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG.
Para korban menjalani perawatan di empat rumah sakit dan satu klinik. Dari jumlah tersebut, 270 pasien menjalani rawat inap dan 89 pasien rawat jalan.
Kepala BGN Sudaryono kemudian menegaskan akan memberikan sanksi tegas apabila investigasi membuktikan adanya kelalaian dalam pelaksanaan MBG di Karo.
“Kalau nanti terbukti ada kelalaian, kami akan melakukan suspend terhadap SPPG yang terkait sambil menunggu hasil evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Sudaryono saat mengunjungi korban di Medan, 16 Agustus 2026.
Di Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dugaan keracunan terjadi setelah siswa SDIT Sinar Fajar mengonsumsi menu MBG pada 14 Agustus 2026.
Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Klaten Yoga Angga Pratama melaporkan 145 orang mengalami gejala, dengan dua orang harus menjalani rawat inap.
“Terdampak yang bergejala mual dan lainnya 145 orang. Yang rawat inap dua orang atas nama NA dan RB,” kata Yoga dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2026).
Sementara di Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, sebanyak 25 siswa dan guru mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap menu MBG pada 6 Agustus 2026.
Kapolsek Dramaga AKP AM Zalukhu mengatakan para korban terdiri atas siswa dan guru SD Ciherang 01.
“Korban sampai dengan saat ini 25 orang, terdiri dari guru dan siswa,” jelas Zalukhu, Jumat (7/8/2026).
Angka Agustus didominasi Pulau Jawa
JPPI mencatat 65 persen kasus keracunan MBG pada Agustus 2026 terjadi di Pulau Jawa. Jawa Tengah sendiri disebut menyumbang 35 persen dari seluruh kejadian yang dicatat pada bulan tersebut.
Angka ini menunjukkan konsentrasi kasus yang cukup besar di wilayah Jawa. JPPI menilai kondisi tersebut perlu diikuti dengan kapasitas pengawasan yang sebanding, terutama ketika cakupan program terus diperluas.
“MBG digembar-gemborkan sebagai program nasional, tetapi kasus dan layanannya masih sangat terkonsentrasi di Jawa. Ini menunjukkan ekspansi program belum dibarengi pemerataan dan pengawasan yang memadai,” kata Ubaid.
Menurut JPPI, persoalan tidak berhenti pada jumlah korban. Lembaga tersebut juga mempertanyakan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak penyedia makanan ketika kelalaian terbukti menyebabkan penerima manfaat sakit.
Ubaid mengatakan belum terlihat adanya pihak penyedia MBG yang diproses secara hukum atas kasus-kasus tersebut.
“Kami lihat saat ini, SPPG seperti berada di zona kebal hukum. Anak-anak keracunan, dapur ditutup sementara, pengelola ditegur, lalu beberapa hari kemudian beroperasi lagi,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah melalui BGN terus melakukan investigasi dan memberikan sanksi administratif terhadap SPPG yang dinilai bermasalah. Penanganan korban serta pemeriksaan penyebab kejadian juga dilakukan bersama dinas kesehatan di daerah.
Catatan Agustus tersebut kini menjadi bagian dari evaluasi besar terhadap pelaksanaan MBG. Dengan jumlah korban yang mencapai ribuan hanya dalam satu bulan, persoalan keamanan pangan menjadi salah satu titik yang tidak bisa dilepaskan dari keberlanjutan program tersebut. (*)
