Journalist Independent, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin membantah adanya rencana pergantian Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Ia memastikan jajaran pimpinan TNI saat ini tetap menjalankan tugas masing-masing dan belum ada agenda untuk mengganti pucuk pimpinan militer.
Pernyataan tersebut sekaligus merespons spekulasi yang belakangan berkembang mengenai kemungkinan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai pengganti Agus Subiyanto.
“Tidak ada. Semua berjalan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Tidak ada rencana pergantian panglima,” tegas Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Sjafrie menyampaikan pernyataan itu seusai bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan Komisi I DPR RI.
Bantahan Menhan muncul di tengah pembicaraan mengenai kemungkinan perubahan posisi Panglima TNI. Nama Tandyo Budi Revita menjadi salah satu yang ikut disebut dalam spekulasi tersebut setelah mengalami pergeseran jabatan dari Wakil Panglima TNI menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Perubahan posisi itu kemudian memunculkan dugaan bahwa Tandyo tengah dipersiapkan untuk menduduki jabatan Panglima TNI. Namun, hingga Sjafrie memberikan pernyataan, pemerintah menegaskan tidak memiliki rencana pergantian pimpinan TNI.
Spekulasi mengenai Tandyo tidak terlepas dari persyaratan bagi perwira tinggi yang akan diusulkan menjadi Panglima TNI. Pengalaman menjabat sebagai kepala staf angkatan menjadi salah satu aspek yang disorot dalam pembahasan mengenai kandidat pimpinan tertinggi militer tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin sebelumnya menilai perubahan komposisi pimpinan TNI membuka peluang bagi sejumlah perwira tinggi untuk menduduki jabatan Panglima TNI.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut Tandyo kini memenuhi persyaratan setelah menempati posisi KSAD. Sebelumnya, Tandyo menjabat Wakil Panglima TNI.
Menurut Hasanuddin, perubahan jabatan tersebut membuat ada dua nama dari matra Angkatan Darat yang masuk dalam pembicaraan terkait persyaratan menjadi Panglima TNI. Selain Tandyo, ia juga menyebut nama Maruli Simanjuntak.
“Jadi, yang wakil panglima (Tandyo) tadinya belum memenuhi syarat karena belum pernah jadi kepala staf, sekarang dari AD dua dong. Satu wakil panglima yang baru, kedua KSAD yang baru,” ujar Hasanuddin.
Meski demikian, Hasanuddin tidak memastikan bahwa pergeseran jabatan Tandyo merupakan bagian dari persiapan untuk menggantikan Agus Subiyanto.
Saat ditanya apakah penunjukan Tandyo sebagai KSAD menjadi sinyal bahwa Presiden Prabowo tengah menyiapkannya sebagai Panglima TNI, Hasanuddin menyatakan kemungkinan tersebut belum dapat dipastikan.
“Bisa sinyal, bisa tidak,” katanya.
Pernyataan Hasanuddin tersebut menjadi salah satu pemicu pembicaraan mengenai kemungkinan pergantian Panglima TNI. Namun, penilaian mengenai peluang seorang perwira tinggi tidak serta-merta menunjukkan adanya keputusan resmi dari Presiden.
Di tengah spekulasi tersebut, DPR RI sebelumnya juga menyatakan belum menerima surat presiden (surpres) terkait pergantian Panglima TNI.
Ketua DPR RI Puan Maharani pada 10 November 2026 memastikan belum ada surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pergantian pimpinan TNI.
“Surpres (Panglima TNI) belum ada karena ini memang juga baru pembukaan masa sidang,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Pernyataan Puan menunjukkan bahwa hingga saat itu belum ada proses resmi di DPR terkait pengusulan pergantian Panglima TNI melalui surat presiden.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono juga sebelumnya meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai sosok yang akan mengisi jabatan tersebut sebelum ada proses resmi.
Ia mengingatkan bahwa pembahasan mengenai calon Panglima TNI sebaiknya menunggu mekanisme formal, termasuk penyampaian surpres dari Presiden kepada DPR.
“Tunggu saja prosesnya daripada menerka-nerka siapa saja nama dalam Surpres tentang Panglima TNI,” kata Dave, Selasa (10/11/2026). *






