KPK Periksa Tiga Pejabat ATR/BPN, Dalami Proses Penerbitan HGB dan HGU

Journalist Independent
Jubir KPK Budi Prasetyo diperiksa Polda Metro Jaya terkait laporan Faizal Assegaf.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik dari Faizal Assegaf.

Journalist Independent, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan dan peran tiga pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU).

Pendalaman tersebut dilakukan melalui pemeriksaan terhadap tiga pejabat ATR/BPN sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan kementerian tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan ketiga pejabat yang diperiksa adalah Asnaedi selaku Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Muh Rizal selaku Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, serta Virgo Eresta Jaya selaku Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR).

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Menurut Budi, penyidik menggali kewenangan masing-masing pejabat, terutama berkaitan dengan proses penerbitan HGB dan HGU serta tugas mereka di lingkungan ATR/BPN.

“Untuk saksi ASN didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku Dirjen. Kemudian saksi MRZ dimintai keterangan terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku Direktur. Sedangkan untuk saksi VEJ, didalami terkait fungsi dan tugasnya selaku Dirjen, kaitannya dalam penerbitan HGU HGB,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Selain tiga pejabat tersebut, KPK juga memanggil saksi dari pihak swasta, R Eko Yufri Krismawan Nugroho. Namun, yang bersangkutan tidak hadir sehingga pemeriksaannya akan dijadwalkan ulang.

Kasus dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Senin (14/9/2026). Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 19 orang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Baca Juga  Empat Polisi Gadungan Ditangkap usai Culik dan Peras Pria di Bekasi

Dari rangkaian operasi itu, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti elektronik (BBE) dan uang tunai dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar.

Uang tersebut ditemukan di sejumlah lokasi, termasuk rumah para pihak yang berkaitan dengan perkara. Di rumah Arif, penyidik menemukan beberapa koper berwarna merah berisi uang tunai dalam berbagai mata uang.

Rinciannya terdiri atas Rp31,86 miliar, 2.611.500 dolar Amerika Serikat, 1.974.500 dolar Singapura, 910 riyal Arab Saudi, dan 981 ringgit Malaysia.

Selain itu, penyidik menemukan uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang.

Setelah menemukan dugaan tindak pidana dan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, serta Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.

Lima tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi.

Kedelapan tersangka tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih sejak 15 September 2026.

Dalam konstruksi perkara, penyidikan KPK berawal dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola PT Summarecon di Kabupaten Bogor.

Sebagian bidang tanah tersebut diduga masih bermasalah karena bersengketa dengan sejumlah pemilik atau ahli waris sebelumnya. Mereka diduga memiliki SHM atas tanah-tanah yang menjadi objek persoalan.

Para pemilik tanah atau ahli waris kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terkait penerbitan sembilan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik Summarecon.

Baca Juga  Saat Kakak Mandikan Cucu, Adik Tiba-Tiba Menyerang hingga Tewas di Takalar

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor mengundang para ahli waris untuk melakukan mediasi. Para ahli waris kemudian mengajukan pemblokiran terhadap SHGB Summarecon, sementara gugatan di PTUN Bandung dicabut.

Dalam perkembangannya, terjadi komunikasi antara Yaser yang disebut sebagai perantara pihak Summarecon dengan Erwin. KPK menduga Sontang tidak bersedia membuka blokir dan memproses pemecahan HGB tanpa arahan dari atasannya.

Yaser dan Rizal kemudian mendekati Erwin untuk membantu berkomunikasi dengan Sontang terkait pembukaan blokir dan pemecahan HGB tersebut.

Pada awal Agustus 2026, KPK memperoleh informasi bahwa Sontang melalui Erwin meminta uang dengan kode “dua” yang diduga merujuk pada Rp2 miliar untuk pembukaan blokir dan atau penerbitan sertifikat tanah Summarecon.

Pihak Summarecon kemudian disebut hanya menyanggupi pembayaran Rp1,5 miliar. Hal itu diduga karena masih ada pihak lain yang akan menerima bagian berupa “fee broker” dari pengurusan tersebut.

Pada 27 Agustus 2026, Adrianto Pitojo melalui Yaser dan Rizal diduga menyerahkan uang Rp1,5 miliar kepada Erwin. Dari jumlah tersebut, Erwin kemudian diduga memberikan Rp200 juta kepada Sontang di sebuah kafe di Jakarta Selatan sebagai imbalan pembukaan blokir dan pemecahan HGB.

Selain dugaan suap dalam pengurusan HGB Summarecon, KPK juga menemukan indikasi penerimaan lainnya atau gratifikasi yang berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan serta pelayanan pertanahan lainnya.

Dalam perkara pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT Bela Parahiyangan Investindo, perusahaan tersebut diduga memberikan uang pengurusan sebesar Rp2,1 miliar kepada Erwin.

Dari jumlah itu, Erwin diduga menyetorkan Rp1,8 miliar kepada Arif.

Penyidik juga menemukan dugaan penerimaan lainnya yang melibatkan Lampri bersama Arif dengan nilai mencapai Rp8 miliar. Uang tersebut ditemukan dalam sembilan koper berwarna merah yang bertuliskan nama Lampri.

Baca Juga  Satreskrim Polres Wajo Bekuk Pelaku Hipnotis Korban Merugi Ratusan Juta Rupiah

Selain itu, KPK menemukan adanya setoran tunai sebesar Rp10 miliar pada 7 September 2026 melalui mutasi rekening Arif.

Hingga kini, penyidik masih mendalami asal-usul, peruntukan, serta aliran dana tersebut. Pemeriksaan terhadap tiga pejabat ATR/BPN menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri kewenangan dan proses penerbitan hak atas tanah yang berkaitan dengan perkara tersebut. *