Rumah Diduga Jadi Posko Makar Eko Hadi Digeledah Bareskrim

Journalist Independent

Journalist Independent, JAKARTA – Bareskrim Polri terus mendalami dugaan tindak pidana makar yang menyeret mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Eko Hadi Santoso (EH). Salah satu langkah yang dilakukan penyidik yakni menggeledah sebuah rumah di Jalan Haji Saidi I, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026) malam.

Rumah tersebut diketahui diduga menjadi tempat yang digunakan Eko Hadi sebagai posko untuk aktivitas terkait dugaan makar. Eko Hadi sendiri saat ini juga berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro membenarkan dugaan fungsi rumah tersebut dalam aktivitas yang sedang diselidiki kepolisian.

“Digunakan sebagai posko (makar) oleh EH,” kata Susatyo, dikutip Rabu (18/11/2026).

Penggeledahan dilaksanakan oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri sebagai bagian dari pengembangan penyidikan dugaan makar yang dikaitkan dengan perkara penyadapan terhadap Presiden.

Dalam kegiatan tersebut, penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap rumah yang menjadi sasaran penggeledahan, tetapi penyidik juga melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk kepentingan penyidikan.

Namun, hingga Rabu (18/11/2026) dini hari, belum ada penjelasan resmi dari Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri mengenai hasil kegiatan tersebut. Informasi mengenai barang bukti yang ditemukan ataupun jumlah benda yang disita juga belum disampaikan kepada publik.

Sebelum terseret dalam perkara pidana tersebut, Eko Hadi lebih dahulu menjalani proses pemeriksaan etik di lingkungan Polri. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap dirinya.

Dalam putusannya, komisi etik menilai Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Atas keputusan tersebut, Eko Hadi diketahui mengajukan upaya banding.

Baca Juga  Yaqut Bantah Tuduhan Pakai Fee Haji untuk Ambil Alih PKB: Fitnah

Di sisi lain, proses hukum pidana mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto masih berjalan di Bareskrim Polri.

Dengan demikian, penanganan perkara Eko Hadi berlangsung melalui dua jalur, yakni proses penegakan kode etik kepolisian dan penyidikan pidana yang masih dilakukan aparat penegak hukum.