Journalist Independent, JAKARTA — Besarnya jumlah pejabat dalam pemerintahan tidak otomatis membuat pelayanan publik semakin baik. Persoalan inilah yang menjadi sorotan Pakar hukum tata negara, Feri Amsari ketika mengkritik cara Presiden Prabowo Subianto memandang kebutuhan jumlah menteri dalam kabinet.
Feri menilai, luas wilayah dan besarnya populasi Indonesia tidak bisa menjadi alasan tunggal untuk menambah jumlah pejabat pemerintahan. Menurutnya, kabinet seharusnya dibentuk berdasarkan kebutuhan kerja, pembagian kewenangan, serta kemampuan setiap kementerian menghasilkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.
Kritik tersebut mengarah pada konsep Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Struktur pemerintahan ini memiliki puluhan kementerian dan melibatkan banyak pejabat, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga pimpinan lembaga setingkat menteri.
Bagi Feri, tantangan utama pemerintahan bukan terletak pada seberapa banyak orang yang dapat ditempatkan dalam struktur kekuasaan, melainkan bagaimana seluruh perangkat tersebut bekerja secara terarah. Kabinet yang terlalu besar justru perlu diuji dari sisi koordinasi, pembagian tanggung jawab, dan efektivitas penggunaan sumber daya negara.
Ia bahkan mengaku prihatin ketika mendengar penjelasan Presiden mengenai hubungan antara besarnya negara dan kebutuhan jumlah menteri. Sebagai pengajar hukum tata negara, Feri menilai pemahaman mengenai prinsip penyelenggaraan pemerintahan semestinya menjadi dasar dalam menentukan desain kabinet.
Feri Amsari Soroti Konsep Kabinet Gemuk Prabowo
Dalam kritiknya, Feri menekankan bahwa pemerintahan yang efektif seharusnya mengutamakan struktur sederhana dengan pembagian tugas yang jelas. Penyederhanaan kabinet dinilai dapat menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki koordinasi antarkementerian sekaligus mempercepat pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, semakin banyak kementerian tidak serta-merta menjamin persoalan masyarakat dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Apabila kewenangan antarinstansi saling bertumpang tindih atau koordinasi berjalan lambat, penambahan pejabat justru berpotensi menambah kerumitan birokrasi.
“Harusnya pemerintahan bergerak sederhana. Kabinet harus disederhanakan untuk bekerja lebih efektif,” ujar Feri dalam pernyataannya, Jumat (23/10/2026).
Ia kemudian menanggapi cara pandang Prabowo yang menghubungkan skala negara dengan kebutuhan jumlah pejabat pemerintahan. Feri menganggap pendekatan tersebut tidak cukup untuk dijadikan landasan dalam menyusun kabinet.
“Negara besar bukan berarti membutuhkan orang sebanyak-banyaknya,” tegasnya.
Bagi Feri, ukuran kabinet yang ideal harus mempertimbangkan kebutuhan nyata penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah perlu memastikan setiap kementerian memiliki fungsi yang jelas, tidak sekadar menambah posisi untuk menampung semakin banyak pejabat.
Persoalan itu juga berkaitan dengan penggunaan anggaran negara. Setiap jabatan membutuhkan dukungan administrasi, fasilitas, personel, serta biaya operasional. Karena itu, besarnya struktur pemerintahan perlu diimbangi manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Perbandingan dengan Timor Leste Dinilai Tidak Cukup
Feri turut menyoroti perbandingan Prabowo mengenai jumlah anggota kabinet di negara lain, termasuk Timor Leste. Dalam penjelasan yang dikritiknya, jumlah penduduk dan besaran negara menjadi bagian dari pembahasan mengenai kebutuhan pejabat pemerintahan.
Namun, Feri menilai perbandingan semacam itu tidak bisa berhenti pada jumlah menteri. Perbedaan sistem pemerintahan, pembagian kewenangan, kebutuhan administrasi, dan karakteristik lembaga negara juga perlu diperhitungkan sebelum menentukan apakah sebuah kabinet terlalu besar atau justru sesuai kebutuhan.
Ia menyinggung contoh Timor Leste yang memiliki jumlah penduduk lebih kecil dibandingkan Jawa Barat, tetapi disebut mempunyai puluhan anggota kabinet.
“Dia mencontohkan Timor Leste, yang penduduknya lebih kecil dari Jawa Barat, tetapi punya kabinet 40-an,” kata Feri.
Menurutnya, membandingkan jumlah pejabat antarnegara tanpa melihat konteks kelembagaan tidak cukup untuk membuktikan bahwa sebuah negara membutuhkan kabinet besar. Banyaknya anggota kabinet di negara lain juga tidak otomatis menjadi alasan untuk menerapkan struktur serupa di Indonesia.
Indonesia memang memiliki wilayah luas, penduduk besar, dan persoalan pembangunan yang beragam. Kondisi tersebut menuntut pembagian kerja pemerintahan yang baik. Namun, kebutuhan itu tidak selalu harus dijawab dengan menambah kementerian karena efektivitas juga dapat ditingkatkan melalui koordinasi, perbaikan birokrasi, dan penguatan kapasitas lembaga yang sudah ada.
Dengan pendekatan tersebut, pembahasan mengenai kabinet semestinya diarahkan pada hasil kerja, bukan sekadar perbandingan angka.
Feri Sebut Ketidakpahaman Hukum Tata Negara Menyakitkan
Kritik Feri tidak hanya menyasar besarnya struktur pemerintahan. Ia juga mengungkapkan kekecewaan terhadap cara pandang yang menurutnya kurang mencerminkan pemahaman mengenai prinsip dasar hukum tata negara.
Sebagai akademisi yang mengajarkan bidang tersebut, Feri menilai pemahaman pemimpin negara terhadap tata kelola pemerintahan memiliki arti penting. Presiden memegang peran strategis dalam menentukan arah kebijakan, menyusun struktur pemerintahan, serta memastikan lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai aturan.
“Itu ketidakpahaman yang menyakitkan saya sebagai pengajar hukum tata negara,” ujarnya.
Feri kemudian menghubungkan persoalan tersebut dengan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara. Menurutnya, pengetahuan mengenai prinsip penyelenggaraan negara seharusnya tidak hanya dimiliki kalangan akademisi atau pejabat, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran publik.
“Kalau orang nomor satu saja tidak memahami hukum tata negara, apalagi warga negara terhadap haknya,” lanjut Feri.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa kritiknya tidak semata-mata berkaitan dengan banyak atau sedikitnya menteri. Ia juga menyoroti pentingnya pemahaman mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana tanggung jawab dibagi, serta bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kabinet Merah Putih Punya Puluhan Menteri dan Wakil Menteri
Kabinet Merah Putih dibentuk di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran setelah keduanya mulai menjabat pada Oktober 2024. Struktur pemerintahan tersebut melibatkan banyak kementerian, termasuk kementerian koordinator dan kementerian yang menangani bidang teknis.
Besarnya struktur kabinet menjadi salah satu alasan munculnya perdebatan mengenai efektivitas birokrasi. Selain menteri, pemerintah juga memiliki wakil menteri serta pimpinan lembaga yang menjalankan fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara.
Meski demikian, angka jumlah pejabat perlu dibedakan berdasarkan kategori. Menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga tidak semuanya memiliki kedudukan maupun kewenangan yang sama. Karena itu, penghitungan total pejabat pemerintahan harus menggunakan kategori yang jelas agar tidak menimbulkan gambaran yang keliru.
Bagi Feri, inti persoalannya tetap terletak pada kualitas kinerja. Jumlah kementerian yang besar tidak otomatis menjadi masalah apabila setiap lembaga memiliki tugas terukur, koordinasi berjalan baik, dan anggaran menghasilkan manfaat nyata. Sebaliknya, kabinet yang besar akan menjadi beban apabila menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan memperpanjang rantai birokrasi.
“Jumlah menteri itu bukan soal kuantitas, tetapi kualitas layanan,” kata Feri.
Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan tidak cukup dilihat dari banyaknya pejabat yang mengisi struktur kekuasaan. Masyarakat membutuhkan kebijakan yang berjalan, pelayanan yang mudah diakses, serta penyelesaian masalah yang bisa dirasakan langsung.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai kabinet Prabowo akan kembali pada satu pertanyaan mendasar: apakah besarnya struktur pemerintahan benar-benar sebanding dengan hasil kerjanya? Jawaban atas pertanyaan itu perlu dilihat dari kinerja kementerian, efektivitas koordinasi, dan manfaat kebijakan bagi masyarakat, bukan hanya dari jumlah kursi yang tersedia dalam kabinet. (*)
