MAKASSAR, — Motor Gede (Moge) sangat sulit untuk ditertibkan, dikarenakan dominan para penggunanya adalah kaum Hedon dan diduga memiliki power juga kekuasaan. Bukan hanya soal registrasi ataupun pajak, bahkan dari kelengkapan kendaraan tak jarang kita temukan memakai knalpot yang suaranya lebih sangar dari knalpot racing lainnya.
“Ini merupakan tantangan bagi para Aparatur Negara untuk menertibkan Moge. Kenapa ? Karena dibelakang Moge berdiri tembok kokoh dengan power dan kekuasaan, jangankan soal registrasi kendaraan, pajak. Bahkan sering kita dapati knalpot tak sesuai standar, suaranya lebih sangat dibanding knalpot-knalpot racing lainnya, “kata Ismar.
Hal itu tentunya dapat dibuktikan dengan munculnya pernyataan permohonan maaf dari Kasatlantas Polrestabes Makassar. AKBP. Zulhanda S. Ik, tak berselang lama setelah dirinya berkomitmen untuk melakukan penertiban Moge.
“Saya meminta maaf atas pernyataan saya dimedia kemarin (sepenggal kalimat dari Kasatlantas Polrestabes Makassar). Ini tentunya menjadi pertanyaan besar, kenapa ketika Aparat mencoba untuk bertindak sesuai Tupoksi dan amanah UU malah ada tendensi-tendensi, “tambahnya.
Sejumlah masyarakat yang terjaring razia pajak oleh Bapenda beberapa saat lalu bahkan berpendapat bahwa kenapa hanya mereka yang terus dikejar untuk mencapai PAD Sulsel, sedangkan 1 sampai 5 saja pajak ataupun registrasi kendaraan Moge sudah mampu mencapai 1/4 dari target.
“Kalo mobil atau motor ta yang baru lewat 1 minggu pembayaran pajaknya langsung disweeping pak. Disuruhki membayar ditempat, itu motor-motor besarka nda dikejar. 1 sampai 5 mo saja itu motor besarka bayar pajak na banyakmi na dapat pemerintayya, “ungkap Rahman, salah seorang warga, (27/09/2022).
Apabila Bapenda Sulsel dalam hal ini berniat untuk serius menangani permasalahan tersebut, ada baiknya mereka berkordinasi dengan pihak terkait untuk saling sharing data kendaraan gede yang belum teregister ataupun yang belum membayar pajak. Untuk kedepannya bisa dilakukan penindakan secara bersama-sama, tentunya pencapaian target PAD akan mengalami perubahan.
“Kalo memang Bapenda Sulsel memang ingin serius menangani permasalahan ini, ada baiknya mereka melakukan kordinasi dengan pihak terkait, saling sharing database kendaraan gede yang belum teregister, belum bayar pajak. Untuk kedepannya dilakukan penindakan secara bersama-sama, tujuannya itu tadi target PAD, “lanjut Ismar.
Hingga berita ini diturunkan, Bapenda Sulsel belum memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Dan meminta kepada pihak media untuk bisa melakukan diskusi dikantor.
“Kita diskusikan dikantor ndi, “jawab HA. Sumardi Sulaiman.
Menutup pembicaraan, Ketua Lidik Pro Kabupaten Maros. Mengatakan bahwa seyogyanya Bapenda Sulsel mengajak Aparat Negara serta Perwakilan Komunitas motor untuk duduk dan berdiskusi bersama.
“Seharusnya Bapenda Sulsel bukan mengajak media untuk diskusi, akan tetapi mengajak Aparatur Negara serta komunitas motor itu sendiri untuk mencari Win-Win Solution, karena nantinya media bertugas untuk menyuarakan hasil diskusi mereka, “tutup Ismar.
