MAROS, — Aliansi Mahasiswa Maros Bergerak (Amaral) melakukan Aksi penolakan penundaan pemilu dan tiga periode masa jabatan presiden, serta kenaikan BBM dan mendesak revisi pada karet dalam UU – ITE. di depan kantor DPRD kabupaten Maros , Senin , (11/4/2022)
Gerakan Aksi mahasiswa terus bergejolak dengan keputusan pemerintahan yang serta Merta melakukan kebijakan yang cukup meresahkan rakyat sehingga para mahasiswa tidak tinggal diam menyuarakan penolakan segala kebijakan itu yang dirasa tidak pro kepada rakyat.
Para mahasiswa merasa geram menyaksikan serta merasakan segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan semena-mena yang cukup meresahkan rakyat.
Oleh karna itu dilakukan pergerakan Pada hari ini utamanya mahasiswa kabupaten Maros tidak tinggal diam menyuarakan penolakan segala kebijakan sebagai bentuk solidaritas para mahasiswa sebagai garda terdepan rakyat Indonesia.
Jendral lapangan aksi ini Chaidir Saputra,SH. mengatakan dalam seruan Orasianya, “hari ini kita meminta agar presiden republik Indonesia Joko Widodo agar turun dari jabatan presidennya, karna kami anggap Jokowi telah gagal menahkodai republik Indonesia selama ini,”
Terpisah Kapolres Maros AKBP Fatur Rochman yang merupakan putra daerah Kabupaten Maros turung langsung kelapangan dengan Pendekatan Persuasif demostran duduk bersama mahasiswa melakukan buka puasa.
Mantan kasat lantas Polrestabes Makassar yang dihubungi via whatsappnya, “Alhamdulillah saya siapkan sambil berbagi dibulan suci ramadhan” responnya dalam tulisan whatsapp-nya.
Ini isi dari beberapa tuntutan :
1. Cegah amandemen UUD1945 dan tolak tegas kepemimpinan tiga periode .
2. Menolak penundaan pemilu.
3.Cabut UU – IKN.
4.Menolak kenaikan harga pokok dan hentikan segala bentuk monopoli perdagangan.
5.Menolak kenaikan Harga BBM.
6.Menolak kenaikan PPN 11%.
7. Evaluasi pengguna utang negara.
8.Mendesak revisi pada karet dalam UU – ITE.
9.Mendesak pengesahan RUU – TPKS.
10.Revisi omnibus law.
11.Hentikan dan tuntaskan segala kasus pelanggaran HAM.
12. Menolak segala bentuk perampasan ruang hidup.
13. Wujudkan pemerataan mutu pendidikan.
14. Kembalikan marwah dan fungsi legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif.
15. Evaluasi kabinet Indonesia maju dan copot Menteri perdagangan, dan Meteri BUMN juga menteri keuangan.(**)
