NTB, — Pernyataan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit pada agenda penutupan Sespimti Polri Digreg Ke 30 Sespimen Polri Digreg Ke 61 dan Sespimma Polri angkatan ke 66, dilembang Jawa Barat (27/10/2021) lalu, dimana dirinya tidak segan-segan untuk ‘Potong Kepala’ (Istilah Pepatah) dalam artian mencopot pemimpin wilayah apabila terbukti keluar dari SOP ataupun Protap yang telah ditetapkan.
“Ada pepatah, ikan busuk dimulai dari kepala, kalau pimpinannya bermasalah, bawahannya akan bermasalah juga. Pimpinan harus jadi teladan sehingga bawahan akan meneladani, karena kita tidak akan mungkin diikuti kalau kita tidak memulai yang baik, kita tidak mungkin menegur kalau tidak jadi teladan. Harus dimulai dari pemimpin atau diri sendiri, ini yang saya harapkan rekan-rekan saya harap mampu memahami, hal yang dijalankan penuh keikhlasan akan menjadi buah keikhlasan. Tolong ini diimplementasikan bukan hanya teori dan pepatah, “kata Jenderal Listyo Sigit.
Melanjutkan pembicaraannya, Jenderal Listyo Sigit, apabila ada anggota melakukan kesalahan dan berdampak kepada organisasi, Kasatwil diminta agar tidak ragu mengambil tindakan.
“Namun terhadap anggota yang melakukan kesalahan dan berdampak pada organisasi, jangan ragu untuk mengambil tindakan. Kalau tak mampu membersihkan ekor, kepalanya akan saya potong. Ini semua untuk kebaikan organisasi yang susah payah berjuang, menjadi teladan, pelayan dan pahami setiap masalah dan suara masyarakat agar kita bisa ambil kebijakan sesuai, “lanjut Jenderal. Listyo Sigit.
Kemudian dengan adanya aksi menutup akses komunikasi terhadap media, Kapolri Jenderal Listyp Sigit pun mengeluarkan atensi keras kepada Kasatwil dan para Kapolres jajaran seluruh Indonesia melalui Zoom Meeting Mabes Polri beberapa saat lalu. Dimana Jenderal Listyo Sigit meminta agar tidak menutup akses informasi kepada media, tidak memblokir komunikasi media lokal dan apabila tidak diindahkan dan terdengar hingga ke Mabes Polri, maka tak segan dirinya akan mengambil tindakan.
“Saya minta kepada Kasatwil dan para Kapolres agar tidak menutup akses informasi kepada media, tidak memblokir komunikasi dan menjawab pertanyaan media lokal, kalau tidak diperhatikan dan sampai ke Pusat maka saya akan ambil alih, “tambah Jenderal Listyo Sigit.
Akan tetapi semua itu nampaknya tidak berlaku dijajaran Polres Lombok Barat dibawah komando AKBP. Wirasto Adi Nugroho S. Ik, dimana pernyataan dari pemegang pucuk pimpinan tertinggi Polri, Jenderal Listyo Sigit hingga berita ini diturunkan tak pernah diindahkan, seolah-olah pernyataan Jenderal Listyo Sigit dianggap angin lalu. Dikarenakan hingga kini kontak Whatssapp Kapolres Lombok Barat AKBP. Wirasto Adi Nugroho S. Ik, masih terblokir.
Lain halnya dengan Kasatlantas Polres Lombok Barat. Iptu. Agus Rachman SH, yang bahkan memakai aplikasi Candidate Position (CP) dari Monitoring Centre Mabes Polri untuk melacak keberadaan daripada media ini. Entah dengan tujuan apa, dikarenakan Iptu. Agus Rachman SH, hingga kini tidak pernah memberikan komentarnya sedikitpun. Dimana kemarin Media ini coba menghubunginya, dan dirinya hanya mengatakan bahwa lagi ada acara dan tidak mengangkat telfon.
“Maaf pak masih ada acara, “jawab Iptu. Agus Rachman SH.
Kuat dugaan adanya Simbiosis Mutualisme antara pemohon SIM dengan oknum Satpas Polres Lombok Barat, pada satu sisi pemohon SIM membutuhkan SIMnya untuk bekerja pada suatu perusahaan dan ingin mendapatkan SIM secara instan. Merujuk kepada persyaratan penerbitan SIM dari SIM A menuju ke SIM B I membutuhkan setidaknya kurang lebih 5 tahun untuk upgrade apalagi untuk penerbitan SIM B II Umum, hal inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan.
“Jadi ada saling membutuhkan, ada simbiosis mutualisme disini. Pemohon membutuhkan SIM untuk bekerja pada suatu perusahaan, dan dengan deadline waktu yang sempit maka hal ini yang coba dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk meraup keuntungan, kiranya kita menagih janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk segera ‘memotong kepala’ pimpinan yang ada di Lombok Barat, “tutup Ismar.
