ENREKANG, — Aliansi Masyarakat Anggeraja (AMARA) Hari ini mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Enrekang, kedatangan AMARA untuk menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD dan Dinas Kesehatan Enrekang serta pihak RSUD Massenrempulu, di ruang rapat DPRD dan dihadiri oleh Ketua DPRD Enrekang, Disman Duma, Jumat (5/7/2019).
Dialog ini terkait pemberian infus kadaluarsa yang dilakukan oleh Petugas Puskesmas Anggeraja terhadap seorang pasien anak dan buruknya Managemen Rumah Sakit Massenrempulu.
Ketua Aliansi Masyarakat Anggeraja (AMARA), Rudy DJ. menyampaikan kekecewaannya karena Plt Kadis Kesehatan Enrekang Sutrisno yang diharapkan hadir memberikan klarifikasi langsung ternyata tidak datang.
“Saya sangat kecewa karena Plt. Kadis Kesehatan Enrekang, Sutrisno tidak hadir saat ini, “ungkap Rudy DJ.
Menurut Rudy, dialog tersebut sebenarnya langkah awal sebelum mereka turun untuk melakukan aksi terkait hal tersebut.
” Ini adalah aspirasi dari beberapa Tokoh Masyarakat Anggeraja untuk melakukan dialog dengan DPRD dan Instansi terkait. Sebenar kesepakatan awal kita mau melakukan aksi. Tapi kita lakukan dialog dulu, jika kita tidak menemukan titik terang maka kita akan turun kejalan, “lanjutnya.
Dirinya mengatakan bahwa yang diharapkan dalam rapat dengar pendapat ini adalah keterbukaan Dinas terkait soal infus kadaluarsa yang masih beredar di Puskesmas dan dari pihak RSUD Maspul tentang buruknya pelayanan dirumah sakit, kurangnya obat – obatan termasuk anggaran rumah sakit dan Managemen rumah sakit.
” Bayangkan saja biaya tranportasi saat pasien dirujuk ke Makasar dibebankan kepada pasien meskipun kemudian jadi pinjaman pihak rumah sakit. Seharusnya ini tidak terjadi, seharusnya Pemerintah menyiapkan anggaran yang cukup termasuk anggaran biaya transportasi saat pasien dirujuk, “lanjutnya lagi.
Rudi mengatakan seharusnya Plt Kadis Kesehatan hadir termasuk Asisten dan pihak BPJS, sehingga permasalahan tentang kesehatan bisa dibahas secara tuntas. Termasuk Rumah Sakit Puang Sabbe yang anggaran tidak diperhatikan sampai saat ini.
“Seharusnya mereka hadir disini, Plt Kadis, Asisten Bupati dan pihak BPJS agar semua bisa dibahas dengan tuntas. Termasuk RSUD Puang Sabbe yang anggarannya tidak di perhatikan saat ini, “papar Rudy.
Sementara itu Direktur RSUD Maspul Dr. H. Muh. Yusuf mengatakan kekurangan obat bukan semata-mata karena faktor anggaran ataupun hutang RSUD. Namun ketidakcukupan obat-obat tersebut memang disebabkan karena ada obat yang sudah tidak lagi diproduksi atau ada obat yang produksinya tidak sebanding dengan kebutuhan seluruh rumah sakit.
”Jadi bukan karena faktor kita berhutang sehingga pihak penyedia obat tidak memberikan kita pasokan obat-obat yang dibutuhkan, “Kata Dokter Yusuf.
(Agung)
