Korupsi Migas Bekasi Rp2 Triliun, Kejagung Kembali Garap Perusahaan Singapura

Journalist Independent
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Dok: Kejagung)

Journalist Independent, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa perwakilan perusahaan migas asal Singapura, Foster Oil and Energy Pte Ltd, dalam penyidikan dugaan penyimpangan kerja sama pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dan PT Pertamina EP periode 2009–2024.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap dugaan penyimpangan dalam kerja sama operasi (KSO) yang ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga Rp2 triliun.

Tim penyidik mendalami berbagai aspek pelaksanaan kerja sama, terutama mekanisme pembagian hasil serta tata kelola keuangan dalam pengelolaan migas tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial HIS dari Foster Oil and Energy Pte Ltd. Saksi tersebut memenuhi panggilan penyidik pada Rabu (18/11/2026).

“Saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu saudara HIS dari Foster Oil & Energy Pte. Ltd.,” kata Anang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pemeriksaan kali ini bukan yang pertama bagi HIS. Sebelumnya, saksi yang sama telah dimintai keterangan oleh penyidik pada Rabu (11/11/2026).

Pemanggilan berulang tersebut dilakukan untuk memperdalam keterangan saksi sekaligus melengkapi alat bukti dalam penyidikan perkara. Keterangan dari pihak perusahaan Singapura itu dinilai menjadi bagian penting dalam penelusuran pelaksanaan KSO migas Bekasi.

Keterlibatan Foster Oil and Energy juga terlihat dari langkah penyidik yang sebelumnya menggeledah kantor perusahaan tersebut di kawasan Sampoerna Strategic, Sudirman, Jakarta, pada September 2026.

Penggeledahan itu merupakan bagian dari upaya Kejagung mengumpulkan barang bukti terkait dugaan penyimpangan kerja sama pengelolaan migas.

Selain kantor Foster Oil, penyidik turut melakukan penggeledahan di sejumlah kantor instansi pemerintah dan perusahaan di Kota Bekasi. Lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan meliputi:

  • Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bekasi dan Bagian Hukum Setda Kota Bekasi.
  • Kantor PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi.
  • Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
  • Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
Baca Juga  Kejagung Tetapkan Komisaris AMMAN M. Teguh Pamuji Tersangka Korupsi Nikel Kolaka

Dugaan Penyimpangan KSO Migas Bekasi

Kasus ini berkaitan dengan pembentukan perusahaan daerah untuk mengelola hak partisipasi atau Participating Interest (PI) sebesar 10 persen dari wilayah kerja migas di Kota Bekasi.

Melalui skema tersebut, pemerintah daerah diharapkan memperoleh bagian pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya.

Namun, pelaksanaan kerja sama operasi dengan PT Pertamina EP diduga menyimpan sejumlah persoalan. Penyidik Kejagung tengah mendalami dugaan penyimpangan dalam pembagian hasil serta pengelolaan keuangan kerja sama tersebut.

Selain persoalan tata kelola keuangan, penyidik juga mengendus dugaan pelanggaran prosedur dalam proses perizinan KSO.

Kerja sama tersebut diduga berjalan tanpa memperoleh persetujuan DPRD Kota Bekasi maupun izin resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dugaan pelanggaran prosedur tersebut menjadi salah satu aspek yang ditelusuri penyidik untuk mengetahui bagaimana kerja sama pengelolaan migas itu dapat berlangsung selama periode 2009–2024.

Besarnya potensi kerugian negara membuat perkara ini menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian Kejagung. Nilai kerugian yang ditaksir mencapai Rp2 triliun menjadi dasar penting bagi penyidik untuk menelusuri mekanisme pengelolaan dana dan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Kejagung Ambil Alih Penanganan Kasus

Penanganan perkara dugaan korupsi KSO migas Bekasi sebelumnya berada di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi. Namun, pada Agustus 2026, Kejagung mengambil alih penanganan kasus tersebut setelah proses penyidikan dinilai berjalan di tempat.

Setelah mengambil alih perkara, penyidik Kejagung melakukan serangkaian langkah untuk mengumpulkan bukti, termasuk memeriksa saksi dari pihak perusahaan dan menggeledah sejumlah lokasi yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.

Pemeriksaan terhadap HIS dari Foster Oil and Energy menjadi bagian dari rangkaian penyidikan yang masih berlangsung.

Baca Juga  Kurir Lompat ke Laut, Bareskrim Sita 47,5 Kg Sabu dan 20 Ribu Ekstasi

Hingga pemeriksaan terbaru pada 18 November 2026, penyidik masih menelusuri aliran dana, mekanisme pembagian hasil, serta pihak-pihak yang diduga memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan KSO.

Kejagung belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik masih melengkapi alat bukti dan mendalami keterlibatan pihak-pihak terkait sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. *