BI Rate Naik Jadi 6 Persen, Ferry Irwandi Ungkap Ancaman bagi Ekonomi Indonesia: Kredit Mahal hingga Risiko PHK

Journalist Independent
Ferry Irwandi
Ferry Irwandi
Journalist Independent, JAKARTA — Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 6 persen berpotensi membawa konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar perubahan biaya pinjaman.
Di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang menembus Rp18.200 per dolar Amerika Serikat (AS), kebijakan tersebut bisa menjadi pedang bermata dua: menjaga stabilitas mata uang, tetapi sekaligus meningkatkan beban pembiayaan dunia usaha dan masyarakat.

Influencer ekonomi, Ferry Irwandi menilai, persoalan utama yang mendorong kenaikan suku bunga kali ini bukan berasal dari inflasi yang tidak terkendali, melainkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Menurut dia, pelemahan mata uang domestik perlu mendapat perhatian serius karena dapat memengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Dalam pembahasan mengenai dampak kenaikan suku bunga BI, Ferry menjelaskan bahwa kebijakan moneter biasanya menggunakan instrumen suku bunga untuk menghadapi dua persoalan utama, yakni inflasi dan pelemahan mata uang.

“Biasanya kenaikan suku bunga itu dilakukan dengan dua alasan. Pertama inflasi, kedua mata uang,” ujar Ferry.

Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur pada 17-18 November 2026 memutuskan menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin dari 5,75 persen menjadi 6 persen. BI menyebut langkah tersebut bertujuan memperkuat stabilitas rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global sekaligus menjaga inflasi 2026-2027 dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

Investor Asing dan Dunia Usaha Menghadapi Tekanan

Ferry menilai tekanan terhadap rupiah tidak bisa dilepaskan dari kombinasi persoalan eksternal dan domestik. Karena itu, pelemahan mata uang Indonesia tidak tepat jika hanya dikaitkan dengan satu kebijakan atau kesalahan pemerintah.

Dari sisi eksternal, penguatan dolar AS menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan mata uang negara berkembang. Ketika investor melihat aset keuangan AS menawarkan imbal hasil menarik, mereka memiliki kecenderungan memindahkan sebagian dananya dari pasar negara berkembang menuju Amerika Serikat.

Baca Juga  Victoria Investama Lepas 140 Juta Saham BIPP, Kepemilikan Anjlok di Bawah 10%

Situasi tersebut semakin penting diperhatikan setelah Federal Reserve pada September 2026 menaikkan suku bunga acuannya menjadi 3,75-4 persen. Perbedaan imbal hasil dan persepsi risiko dapat memengaruhi keputusan investor dalam menentukan tujuan penempatan modal.

Selain faktor global, Ferry menyoroti arus keluar modal asing dari pasar keuangan Indonesia. Menurut dia, aksi jual investor luar negeri dapat menambah tekanan terhadap rupiah, terutama ketika pasar juga menghadapi ketidakpastian politik dan ekonomi.

Bank Indonesia mencatat rupiah berada di posisi Rp18.245 per dolar AS pada 17 November 2026. Angka tersebut menunjukkan tekanan yang perlu diantisipasi karena pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor, terutama untuk kebutuhan industri dan barang yang masih bergantung pada pasokan luar negeri.

Kenaikan BI-Rate menjadi 6 persen diharapkan membuat aset berdenominasi rupiah lebih menarik bagi investor. Namun, Ferry mengingatkan bahwa suku bunga tinggi juga membawa konsekuensi terhadap kegiatan ekonomi.

Masyarakat yang menempatkan dana dalam deposito atau instrumen surat berharga negara berpeluang memperoleh imbal hasil lebih tinggi. Sebaliknya, debitur dengan pinjaman berbunga mengambang harus bersiap menghadapi kemungkinan peningkatan cicilan ketika perbankan menyesuaikan bunga kredit.

Dampaknya juga menyentuh perusahaan yang menggunakan pinjaman bank untuk membiayai kegiatan operasional maupun ekspansi usaha.

Ferry memberikan gambaran mengenai perusahaan yang memiliki pinjaman Rp100 miliar dengan bunga mengambang. Jika kenaikan bunga kredit sebesar 0,25 poin persentase sepenuhnya diteruskan kepada debitur, tambahan beban bunga secara sederhana mencapai Rp250 juta per tahun, dengan asumsi saldo pinjaman tetap.

Meski terlihat sebagai kenaikan yang relatif kecil, tambahan biaya tersebut dapat memengaruhi perencanaan keuangan perusahaan, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki margin keuntungan terbatas.

Ketika biaya pinjaman meningkat, perusahaan menghadapi pilihan sulit. Mereka harus meningkatkan penjualan untuk menutup tambahan beban pembiayaan atau melakukan efisiensi operasional.

Baca Juga  Harga Emas Antam Hari Ini Melonjak Rp23 Ribu, Tembus Rp2,61 Juta

Jika perusahaan tidak mampu meningkatkan pendapatan, pengurangan biaya bisa menjadi pilihan, termasuk memangkas belanja operasional dan tenaga kerja.

Ferry mengingatkan bahwa keputusan efisiensi perusahaan dapat menimbulkan efek berantai. Ketika perusahaan mengurangi jumlah pekerja, pendapatan rumah tangga ikut tertekan. Kondisi tersebut kemudian berpotensi menurunkan konsumsi masyarakat dan memperlambat perputaran uang dalam perekonomian.

Dia juga menyoroti pertumbuhan kredit konsumsi yang menurut data yang dipaparkannya hanya mencapai 4,73 persen, sementara kredit investasi tumbuh 21,32 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan untuk investasi tumbuh lebih cepat dibandingkan kredit konsumsi.

Jika tekanan terhadap daya beli terus berlangsung, Indonesia berisiko menghadapi persoalan pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Ferry mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan risiko jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring peningkatan produktivitas, pendapatan riil, dan kemampuan konsumsi masyarakat.

Menurut Ferry, pemerintah perlu memperbaiki pengelolaan anggaran dan menjaga ruang fiskal agar tetap mampu menghadapi ketidakpastian global. Program prioritas juga perlu disesuaikan apabila memberikan tekanan terlalu besar terhadap kemampuan keuangan negara.

Selain itu, kepastian hukum dan iklim investasi harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu membangun kepercayaan investor melalui penegakan hukum yang konsisten, kebijakan bisnis yang jelas, serta pengawasan terhadap praktik transfer pricing dan under invoicing.

Ferry juga mendorong pemerintah memastikan devisa hasil ekspor masuk dan memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian domestik.

Dalam jangka panjang, dia menilai Indonesia perlu memperluas perdagangan menggunakan mata uang lokal agar ketergantungan terhadap dolar AS berkurang. Upaya tersebut harus berjalan bersama penguatan industri nasional, inovasi, pendidikan, dan riset.

“Jadi kita harus mulai mengurangi ketergantungan kita sama dolar,” kata Ferry.

Baca Juga  Harga Emas Antam Naik Rp23 Ribu, Pegadaian Catat Kenaikan

Dia menegaskan bahwa pemulihan ekonomi tidak bisa berlangsung secara instan. Pemerintah perlu mengambil keputusan berdasarkan perhitungan manfaat dan risiko agar stabilitas rupiah tidak justru mengorbankan pertumbuhan usaha serta daya beli masyarakat. (*)