Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Polri Ubah 8 Aturan: Kehadiran Terduga Pelanggar hingga Masa Penahanan Berubah

Journalist Independent
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo
Eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

Journalist Independent, JAKARTA — Polri mengubah sejumlah ketentuan dalam mekanisme sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) di tengah perhatian publik terhadap rencana sidang etik mantan Kapolri Jenderal, Listyo Sigit Prabowo.

Perubahan ini menyentuh beberapa hal penting, mulai dari susunan anggota komisi, kehadiran terduga pelanggar, hingga batas waktu penempatan anggota Polri di tempat khusus.

Ketentuan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Penerbitan aturan tersebut dilakukan pada masa Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan adanya regulasi baru tersebut.

“Benar (ada perpol baru),” kata Johnny saat dikonfirmasi, Rabu, 18 November 2026.

Salah satu perubahan yang cukup mencolok berkaitan dengan mekanisme kehadiran terduga pelanggar dalam persidangan. Jika sebelumnya sidang KKEP wajib dihadiri langsung oleh pihak yang menjalani pemeriksaan, aturan terbaru membuka kemungkinan kehadiran melalui media elektronik.

Komisi Etik Kini Bisa Beranggotakan Pejabat Dua Tingkat

Perubahan lain terdapat pada komposisi keanggotaan Komisi Kode Etik Polri. Dalam aturan sebelumnya, seluruh anggota komisi harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar.

Kini, komposisi tersebut lebih fleksibel. Anggota KKEP dapat berasal dari personel berpangkat satu tingkat lebih tinggi, setingkat, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat terduga pelanggar.

Ketentuan serupa juga berlaku untuk susunan anggota KKEP Banding. Dengan perubahan ini, persyaratan kepangkatan dalam pembentukan komisi tidak lagi seketat aturan sebelumnya.

Perubahan berikutnya menyangkut kehadiran dalam persidangan. Pasal 59 ayat 2 yang sebelumnya mewajibkan terduga pelanggar hadir secara langsung kini memberikan alternatif kehadiran melalui media elektronik, dengan persetujuan Ketua KKEP.

Baca Juga  SPEED HUNTER IS BACK, Satlantas Polrestabes Makassar Fokus Berantas Kendaraan Bandel

Polri juga mengubah mekanisme pemeriksaan pendahuluan. Pasal 15 mendapat tambahan ayat 4a yang mengatur pelaksanaan gelar perkara berdasarkan laporan hasil audit investigasi. Proses tersebut melibatkan unsur inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.

Dari sisi administrasi, batas penyampaian surat panggilan pemeriksaan juga mengalami penyesuaian. Sebelumnya, surat panggilan dan permohonan kesediaan disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan. Kini, batas waktunya menjadi tiga hari kalender.

Perubahan lainnya berkaitan dengan masa penempatan anggota Polri di tempat khusus. Jika sebelumnya batas maksimal mencapai 30 hari kerja, aturan terbaru memangkasnya menjadi paling lama 20 hari kalender sejak anggota ditempatkan.

Sementara itu, hak mengajukan banding kini secara tegas hanya disebut sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan pelanggar yang keberatan terhadap putusan sidang KKEP. Aturan lama masih mencantumkan suami atau istri, anak, maupun orang tua pelanggar sebagai pihak yang dapat mengajukan keberatan.

Perubahan juga menyentuh persyaratan pengajuan pengunduran diri. Dalam ketentuan lama, anggota yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun tidak memenuhi persyaratan tertentu. Aturan baru mengubah rumusannya menjadi tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

Rangkaian perubahan tersebut membuat mekanisme penanganan pelanggaran etik di lingkungan Polri mengalami sejumlah penyesuaian.

Namun, penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tidak dengan sendirinya menjelaskan perkara atau dugaan pelanggaran etik yang akan diperiksa dalam sidang terhadap Listyo Sigit.

Karena itu, substansi perkara dan penerapan aturan baru dalam proses persidangan perlu dilihat secara terpisah. (*)