Jadwal Pemilu Daerah Mundur ke 2031, DPR dan Pemerintah Didesak Segera Atur Masa Jabatan DPRD

Journalist Independent
Ilustrasi Pemilu
Ilustrasi Pemilu
Journalist Independent, MAKASSAR — Perubahan jadwal Pemilu Nasional 2029 dan Pemilu Daerah 2031 menyisakan persoalan serius yang harus segera dijawab pemerintah dan DPR RI.
Salah satu persoalan paling mendesak menyangkut nasib anggota DPRD hasil Pemilu 2024 yang masa jabatannya berpotensi berakhir sebelum pemilihan anggota legislatif daerah berikutnya berlangsung.

Jika tidak ada aturan transisi yang jelas, daerah berisiko menghadapi kekosongan lembaga perwakilan rakyat. Sebaliknya, perpanjangan masa jabatan anggota DPRD tanpa landasan konstitusional yang kuat juga dapat memunculkan persoalan legitimasi demokrasi.

Pengamat Hukum Kepemiluan, Azry Yusuf, mendesak DPR RI bersama pemerintah segera menyiapkan regulasi khusus untuk mengantisipasi persoalan tersebut. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan ketidakpastian hukum hingga mendekati berakhirnya masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 pada 2029.

Azry menilai persoalan ini bukan semata-mata berkaitan dengan kemungkinan memperpanjang masa jabatan anggota legislatif daerah hingga 2031. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni kewenangan menentukan perpanjangan, legitimasi demokratis, serta batas konstitusional yang harus dipatuhi.

“Persoalan konstitusional yang sesungguhnya bukan hanya pada apakah masa jabatan DPRD dapat diperpanjang hingga 2031, tapi siapa yang berwenang menentukan perpanjangan masa jabatan tersebut, dari mana legitimasi demokratisnya diperoleh, dan sampai sejauh mana konstitusi membenarkannya,” kata Azry saat diwawancarai, Kamis (19/11/2026).

Mantan Komisioner Bawaslu Sulsel dan Komisioner KPU Bulukumba itu menegaskan, perubahan siklus pemilu harus diikuti pengaturan hukum yang mampu menjamin keberlanjutan fungsi lembaga legislatif daerah.

DPR dan Presiden Punya Kewenangan Menentukan Aturan Transisi

Azry berpandangan, pembentukan aturan khusus masa transisi DPRD merupakan kebutuhan mendesak. Namun, penyelesaian persoalan tersebut tidak otomatis mengharuskan pemerintah menggelar pemilu transisi.

Ia membedakan kewajiban negara memberikan kepastian hukum dengan pilihan mekanisme untuk mengisi periode peralihan antara Pemilu 2029 dan Pemilu Daerah 2031.

Baca Juga  Bukan Sekadar Populer, Denny Indrayana Beberkan Tiga Syarat Wapres Ideal Pendamping Prabowo

“Menurut saya, aturan khusus mengenai masa transisi keanggotaan DPRD mutlak diperlukan, tetapi tidak berarti harus dilakukan pemilu transisi. Kita harus membedakan antara kewajiban negara menyediakan kepastian hukum dan pilihan mekanisme untuk mengisi masa transisi tersebut,” jelasnya.

Mengenai pihak yang berwenang menentukan kebijakan, Azry menyebut DPR RI bersama Presiden sebagai pemegang kewenangan konstitusional dalam pembentukan undang-undang. Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 20 UUD 1945.

Ia juga mengingatkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan mekanisme transisi sebagai konsekuensi perubahan jadwal pemilu.

Menurut Azry, terdapat sejumlah alternatif yang dapat dipertimbangkan pemerintah dan DPR. Pertama, mengatur perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dalam jangka waktu terbatas. Kedua, menyelenggarakan pemilu transisi untuk mengisi kebutuhan keanggotaan legislatif daerah.

Namun, kedua pilihan tersebut harus memiliki dasar hukum yang kuat melalui undang-undang. Pemerintah dan DPR tidak boleh hanya mengandalkan kesepakatan politik atau peraturan teknis penyelenggara pemilu.

“Jadi pemerintah dan DPR dapat mempertimbangkan beberapa alternatif, termasuk pengaturan perpanjangan masa jabatan yang terbatas atau penyelenggaraan pemilu transisi. Namun, pilihan tersebut harus dituangkan dalam undang-undang, bukan hanya keputusan politik atau peraturan teknis penyelenggara pemilu,” tegasnya.

Azry mengingatkan agar pembahasan regulasi tidak menunggu hingga masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 berakhir pada 2029. Pemerintah dan DPR perlu menyiapkan aturan sejak dini agar perubahan sistem pemilu tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Jangan sampai perubahan siklus pemilu justru menciptakan kekosongan lembaga perwakilan atau menjadi alasan untuk memperpanjang kekuasaan tanpa legitimasi yang memadai. Yang terpenting bahwa demokrasi dan kedaulatan rakyat harus dijaga keberlanjutan,” ujarnya.

Ia menilai keberhasilan penataan jadwal pemilu tidak cukup diukur dari keselarasan tahapan penyelenggaraan. Negara juga harus memastikan lembaga perwakilan tetap menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan legitimasi konstitusional.

Baca Juga  NasDem Sulsel Bidik Dominasi Pemilu 2029, Incar Lebih Banyak Kursi Ketua DPRD

“Jadi negara dalam hal ini wajib menyiapkan aturan transisi sebelum masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2024 berakhir pada 2029,” pungkas Azry. (*)