Kabinet Prabowo dengan 49 Kementerian Digugat ke MK, Pemohon Minta Jumlah Menteri Dibatasi 34 Orang

Journalist Independent
Prabowo Subianto
Prabowo Subianto (ist)

Journalist Independent, JAKARTA – Besarnya jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi gugatan konstitusional.

Dua advokat membawa persoalan gemuknya struktur kabinet tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan meminta pengembalian batas maksimal jumlah kementerian menjadi 34.

Gugatan ini menyoroti perubahan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, khususnya Pasal 15 yang memberikan keleluasaan kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian tanpa batas maksimal.

Dua advokat yang mengajukan permohonan tersebut adalah Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama. Keduanya menilai penghapusan pembatasan jumlah kementerian membuka ruang terlalu luas bagi Presiden untuk memperbesar struktur pemerintahan, tanpa disertai batas konstitusional yang jelas.

Dalam argumentasinya, para pemohon menganggap kebijakan tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum sekaligus menambah beban keuangan negara. Mereka menilai masyarakat sebagai pembayar pajak ikut menanggung konsekuensi dari meningkatnya belanja birokrasi.

“Penghapusan batas maksimal jumlah kementerian memperluas ruang diskresi Presiden secara signifikan yang termanifestasi dalam pembentukan 49 kementerian yang jauh melampaui batas sebelumnya, menimbulkan beban APBN dan potensi inefisiensi birokrasi,” demikian tertulis dalam dokumen permohonan.

Permohonan pengujian materiil tersebut telah tercatat di MK dengan Tanda Terima Registrasi Permohonan Nomor 429/PUU-XXIV/2026 pada 16 November 2026.

Pemohon Soroti Pembengkakan APBN akibat Kabinet Gemuk

Salah satu pokok keberatan Syamsul dan Dimas berkaitan dengan konsekuensi anggaran dari bertambahnya jumlah kementerian. Mereka menilai penambahan menteri, wakil menteri, serta pembentukan lembaga dan badan baru akan menciptakan pengeluaran rutin yang terus membebani APBN.

Menurut para pemohon, belanja birokrasi yang semakin besar dapat mengurangi keleluasaan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian karena proyeksi defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga  Apartemen di Cibubur Jadi Laboratorium Tembakau Sintetis, Tiga Tersangka Ditangkap

“Dampak pembengkakan kabinet terhadap anggaran negara karena adanya penambahan jumlah menteri, wakil menteri, dan lembaga baru dalam pemerintahan menciptakan beban pengeluaran rutin yang bersifat jangka panjang yang berdampak terhadap kehidupan pemohon kehilangan hak konstitusionalnya,” tulis dokumen permohonan.

Para pemohon turut membandingkan struktur Kabinet Merah Putih dengan kabinet pemerintahan sebelumnya. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Presiden Joko Widodo, jumlah kementerian berada pada angka 34.

Sebaliknya, pemerintahan Prabowo membentuk kabinet dengan sekitar 48 hingga 49 kementerian. Perbedaan jumlah tersebut menjadi salah satu dasar argumentasi bahwa penghapusan batas maksimal kementerian perlu mendapat pengujian konstitusional.

Dalam petitumnya, Syamsul dan Dimas meminta MK mengubah ketentuan Pasal 15 UU Kementerian Negara dengan menetapkan batas maksimal 34 kementerian.

Jika permohonan tersebut dikabulkan, ketentuan itu berpotensi membatasi keleluasaan Presiden dalam menyusun kabinet. Namun, keputusan mengenai konstitusionalitas aturan tersebut sepenuhnya berada di tangan hakim MK setelah memeriksa seluruh argumentasi dan bukti yang diajukan para pemohon.

Gugatan ini sekaligus membuka kembali perdebatan mengenai efektivitas kabinet besar: apakah penambahan jumlah kementerian benar-benar meningkatkan kinerja pemerintahan atau justru memperbesar biaya birokrasi yang harus ditanggung negara. (*)