Journalist Independent, Jakarta – Mabes Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal lainnya pada pekan depan. Sidang tersebut merupakan tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan ketiga terduga pelanggar itu masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri. Karena itu, sidang etik belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” ujar Isir kepada wartawan di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Listyo Sigit hingga Eko dan Slamet Tunggu Sidang
Isir memastikan tidak ada terduga pelanggar lain yang akan dilewatkan dari proses pemeriksaan etik. Termasuk Listyo Sigit yang pernah menjabat sebagai Kapolri dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” katanya.
Tiga nama yang masih menunggu sidang etik selain Ahrie Sonta ialah Listyo Sigit, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Ketiganya merupakan bagian dari empat jenderal yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tersebut.
Polri belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaan sidang terhadap masing-masing personel. Pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim menjadi tahapan yang masih harus diselesaikan sebelum proses etik dilanjutkan.
Ahrie Sonta Lebih Dulu Dijatuhi Sanksi PTDH
Sebelum sidang terhadap tiga personel lainnya digelar, Polri telah lebih dulu menyidangkan Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026). Mantan Kadivkum Polri itu dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela serta sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Pelanggaran etik Ahrie berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan ketika bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia disebut menggunakan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Namun, putusan terhadap Ahrie belum menjadi akhir proses etik. Isir menyampaikan Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” ucap Isir.
Permohonan banding itu selanjutnya akan diperiksa oleh komisi pada tingkat banding. Dengan demikian, proses penanganan etik terhadap Ahrie masih berlanjut meskipun majelis KKEP telah menjatuhkan sanksi PTDH.
Empat Jenderal Jadi Tersangka
Dalam perkara ini, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Penyidik menduga perkara tersebut berkaitan dengan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon menggunakan perangkat Lawful Interception Management System (LIMS). Dugaan pelanggaran mencakup penggunaan perangkat tanpa mengikuti prosedur penyadapan yang berlaku di lingkungan Polri.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam penanganan perkara, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025-2026. Penyidik juga mengusut dugaan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan hasil penyadapan tersebut.
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan kesehatan.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penetapan tersangka dan proses penyidikan tersebut menjadi bagian dari perkara pidana yang berjalan terpisah dari pemeriksaan etik di internal Polri. (*)
