Journalist Independent.com, MAKASSAR – Bermodalkan tutorial YouTube, seorang pria berinisial AA (47) menjalankan bisnis ilegal pengoplosan LPG subsidi 3 kilogram di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Agar hasil oplosannya menyerupai produk resmi, pelaku bahkan membeli segel tabung melalui toko online.
AA diduga memindahkan isi gas dari tabung LPG 3 kilogram ke tabung nonsubsidi berukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram. Praktik tersebut dijalankannya selama sekitar tiga bulan, sejak Agustus hingga November 2026.
Dari bisnis ilegal itu, AA meraup keuntungan sekitar Rp55,2 juta.
Direktur Reskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Taufik Herdiansyah mengatakan, pelaku menjalankan aksinya seorang diri. Ia mempelajari cara memindahkan isi gas dari tabung subsidi ke tabung yang lebih besar melalui video tutorial di YouTube.
“Pelaku belajar dari YouTube bagaimana memindahkan isi tabung 3 kg ke tabung 12 kg,” kata Taufik kepada awak media.
Tak hanya mempelajari teknik pemindahan gas, AA juga menyiapkan perlengkapan untuk menjalankan aksinya. Salah satunya segel tabung yang dibeli secara daring agar LPG hasil oplosan terlihat seperti produk resmi.
“Kemudian segel dibeli dari online,” ujarnya.
Atas perbuatannya, AA dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pelaku terancam hukuman maksimal enam tahun penjara.
Ia juga dijerat Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.
Bekas Pangkalan LPG yang Sudah Ditutup
Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengungkapkan lokasi penggerebekan merupakan bekas pangkalan LPG 3 kilogram yang sudah tidak beroperasi sejak November 2023.
Pertamina telah menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) terhadap pangkalan tersebut. Dengan demikian, lokasi itu tidak lagi menerima pasokan maupun melakukan penyaluran resmi LPG subsidi dari Pertamina.
“Sejak November 2023 tidak ada lagi pasokan maupun penyaluran resmi LPG 3 kilogram dari Pertamina ke lokasi itu,” jelas Lilik saat ditemui di lokasi, Selasa (10/11/2026).
Pertamina mengapresiasi pengungkapan kasus tersebut oleh kepolisian. Lilik mengingatkan, praktik pengoplosan LPG secara ilegal tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga membahayakan keselamatan.
Kasus ini terbongkar di kawasan permukiman padat penduduk, Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Makassar. Ditreskrimsus Polda Sulsel mengungkap praktik tersebut pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 11.30 WITA. (na)
