Journalist Independent, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah kabar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang beredar di tengah polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebut isu tersebut sengaja diembuskan untuk mengguncang legitimasi dan memecah soliditas internal Partai Golkar.
Bahlil menanggapi beredarnya selebaran digital yang mengajak kader menggelar Munaslub saat memberikan sambutan dalam pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Maluku, Sabtu (7/11/2026). Dia menyebut selebaran tersebut sebagai informasi bohong.
“Jadi itu kira-kira Bapak-Ibu semua. Dan seiring dengan itu, ada juga flyer hoaks-hoaks itu,” kata Bahlil.
Sebut Upaya Pecah Belah Golkar
Bahlil menilai isu Munaslub bukan sekadar kabar mengenai pergantian kepemimpinan partai. Menurutnya, narasi tersebut diarahkan untuk mengguncang legitimasi kepengurusan Golkar yang saat ini dipimpinnya.
Dia juga menuding ada pihak yang berusaha mengadu domba kader melalui penyebaran informasi tersebut. Bahlil mengaku sudah mengetahui pihak-pihak yang berada di balik isu Munaslub, meski tidak menyebutkan nama mereka secara terbuka.
“Yang mau bikin macam-macam, macam-macam, macam-macam gitu lho. Abu lekke kelas tinggi lagi ini. Saya sudah tahu orang-orang itu, saya sudah tahu. Kalian pikir saya orang kampung enggak ngerti? Aku paham,” ujarnya.
Bahlil kemudian menyinggung prinsip loyalitas dalam menjalankan tugas politik. Dia menyebut kesetiaan sebagai salah satu prinsip yang dipegangnya dan mengaitkannya dengan karakter masyarakat Indonesia bagian Timur.
Dia menegaskan tidak akan menjadi pengkhianat atau meninggalkan pihak yang selama ini menjadi atasannya. Pernyataan itu disampaikan di hadapan kader Golkar Maluku ketika membahas pihak-pihak yang dianggap berupaya mengganggu soliditas partai.
Flyer Munaslub Usung Ahmad Doli Kurnia
Isu Munaslub Golkar mencuat setelah beredar selebaran digital yang memuat ajakan menggelar musyawarah luar biasa. Selebaran tersebut juga mencantumkan nama Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia sebagai calon ketua umum.
Dalam flyer itu terdapat tulisan ajakan untuk menyelamatkan Golkar dari “Gank Solo”. Selebaran tersebut turut mencantumkan rencana pelaksanaan Munaslub di Hotel Mercure Ancol pada Minggu, 29 November 2026.
Doli membantah terlibat dalam penyebaran selebaran tersebut. Dia mengaku tidak mengetahui pihak yang membuat maupun menyebarkan informasi mengenai rencana Munaslub.
“Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ada kaitannya, bahkan tidak tahu menahu soal penyebaran isu tersebut,” ucap Doli, Sabtu (7/11/2026).
Bahlil Bantah Dikaitkan Kasus Penyadapan
Polemik Munaslub itu muncul berdekatan dengan perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Dalam pemberitaan terpisah, Bahlil juga membantah narasi yang mengaitkan dirinya dengan dugaan penyadapan tersebut.
Bahlil mengaku mengetahui pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan mengenai keterlibatannya. Dia menilai tuduhan tersebut tidak benar dan menyatakan akan mengambil langkah hukum jika pihak yang menyebarkannya tidak memberikan klarifikasi.
“Dan saya kasih waktu, saya karena habis ini pulang, saya akan somasi orang-orang itu, saya akan kasih waktu ya 1 kali, 2, 3 kali 24 jam lah. Saya akan kasih somasi. Kalau tidak, ya negara kita kan negara hukum. Saya akan menempuh jalur hukum,” ungkapnya.
Polri Tetapkan Tersangka
Sementara itu, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Tiga tersangka ditahan di Mako Brimob, sedangkan satu tersangka lainnya belum ditahan karena mengalami sakit pascastroke.
Tiga tersangka yang ditahan yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Sementara itu, tersangka berinisial SU yang disebut sebagai Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena kondisi kesehatannya.
Perkembangan perkara tersebut disampaikan Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Kamis (5/11/2026). Penyidik juga mengungkap peran SU dalam memberikan persetujuan terkait aktivitas penyadapan dan penghapusan berkas hasil penyadapan. (*)
