Journalist Independent, MAKASSAR – LH (42), calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, nyaris diberangkatkan secara ilegal ke Singapura setelah direkrut melalui Facebook dengan iming-iming gaji Rp9 juta.
Korban akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah meminta pertolongan kepada seorang pramugari saat transit di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Selasa (10/11/2026).
Sebelum berhasil melarikan diri, LH diduga telah ditampung selama sekitar 10 hari oleh perekrut. Bahkan, telepon genggam miliknya disebut disita sehingga ruang geraknya untuk berkomunikasi dan meminta bantuan menjadi terbatas.
Kini, LH mendapatkan pendampingan dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Selatan saat menjalani pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polda Sulsel.
Ketua Tim Humas BP3MI, Indra Aprilianto mengatakan, berdasarkan keterangan korban dalam pemeriksaan, dugaan perekrutan bermula ketika LH mencari informasi lowongan pekerjaan melalui media sosial Facebook.
Ia kemudian menemukan tawaran pekerjaan yang menarik melalui akun Facebook atas nama Ebhy Runtuwene.
Komunikasi yang awalnya berlangsung melalui Facebook kemudian berlanjut menggunakan aplikasi WhatsApp. Dalam proses tersebut, LH mengenal dua orang berinisial EB dan JM yang diduga terlibat dalam perekrutannya.
“Keduanya menawarkan pekerjaan sebagai perawat lanjut usia di Singapura dengan iming-iming penghasilan mencapai Rp8 juta hingga Rp9 juta setiap bulan,” katanya.
Tawaran tersebut membuat LH tertarik dan bersedia mengikuti proses keberangkatan menuju luar negeri.
Namun, pekerjaan yang ditawarkan ternyata memiliki ketentuan yang merugikan korban. LH dijanjikan tidak akan menerima gaji selama enam bulan pertama bekerja di negara tujuan.
Selain itu, EB dan JM menyampaikan bahwa keberangkatan menuju luar negeri cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
“Informasi tersebut disampaikan kepada korban seolah-olah proses penempatan dapat dilakukan tanpa persyaratan dokumen yang rumit,” ungkapnya.
Dua hari setelah komunikasi awal, EB dan JM menjemput LH di Teteli, Manado, tepatnya di rumah saudara dari Ibu Leli Makasangkil.
Korban kemudian dibawa menuju tempat penampungan di Perumahan Griya Agape, Tumaluntung.
Selama berada di lokasi tersebut, LH menghabiskan waktu sekitar 10 hari sebelum rencana pemberangkatan dilanjutkan. Selama masa penampungan, perekrut disebut mengurus sejumlah kebutuhan administrasi dan pemeriksaan kesehatan korban.
Pemeriksaan kesehatan atau medical dilakukan di Klinik Patra. Sementara itu, pengurusan data kependudukan dilakukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Situasi semakin mencurigakan ketika telepon genggam milik LH diduga disita oleh orang yang mengurus keberangkatannya.
“Akibatnya, korban mengalami keterbatasan untuk berkomunikasi dan mencari pertolongan selama berada dalam penguasaan perekrut,” sebutnya.
Sebelum berhasil menyelamatkan diri di Makassar, LH ternyata sempat mencoba melarikan diri ketika berada di Bandara Manado. Namun, upayanya diketahui oleh orang yang mengantarnya sehingga korban belum berhasil melepaskan diri.
Perjalanan kemudian berlanjut menggunakan penerbangan dari Manado menuju Jakarta dengan transit di Makassar.
Pesawat yang ditumpangi LH dijadwalkan berangkat pukul 10.15 WITA, sedangkan penerbangan lanjutan dari Makassar menuju Jakarta dijadwalkan pukul 16.20 WITA.
“Kesempatan kedua akhirnya muncul ketika LH berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dengan alasan hendak pergi ke toilet, korban berusaha mencari pertolongan hingga bertemu seorang pramugari,” tuturnya.
Kepada pramugari tersebut, LH menanyakan cara membatalkan penerbangan lanjutan menuju Jakarta. Pramugari yang ditemuinya kemudian mengarahkan korban untuk meminta bantuan kepada petugas bandara.
LH selanjutnya meminta agar bagasinya diturunkan sehingga keberangkatannya menuju Jakarta dapat dibatalkan. Pihak Polsek Bandara Sultan Hasanuddin kemudian menangani kejadian tersebut dan berkoordinasi dengan Unit TPPO Polda Sulsel.
Penanganan tersebut berlanjut pada pemeriksaan terhadap LH untuk mendalami dugaan perekrutan dan rencana pemberangkatan PMI secara nonprosedural ke luar negeri.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan pelindungan terhadap korban. Pendampingan juga diberikan guna mendukung proses penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tandasnya.
Masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri diimbau memastikan seluruh tahapan perekrutan dan penempatan dilakukan melalui jalur resmi. Calon PMI dapat berkonsultasi dengan Dinas Ketenagakerjaan maupun BP3MI untuk memeriksa legalitas perekrut dan persyaratan keberangkatan.
“Penempatan pekerja migran harus mengikuti prosedur yang berlaku agar calon pekerja memperoleh kepastian pekerjaan, hak penghasilan, serta perlindungan hukum selama bekerja di negara tujuan,” kuncinya. (MA)
