Journalist Independent, JAKARTA – Seluruh fraksi partai politik (parpol) di DPR RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya politik untuk memproses dugaan tidak terpenuhinya persyaratan Gibran sebagai wakil presiden.
Pengajuan HMP disampaikan dalam rapat yang dipimpin pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. Rapat tersebut dihadiri perwakilan seluruh fraksi parpol yang masing-masing menyerahkan dokumen usulan kepada pimpinan DPR.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membuka rapat dengan mempersilakan setiap fraksi menyampaikan usulannya secara bergantian sesuai urutan partai.
“Sehubungan dengan hal itu, kami mempersilakan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulannya. Sesuai dengan urutan partai saja ya,” kata Saan.
Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menjadi kelompok pertama yang menyampaikan usulan HMP. Dokumen tersebut dibacakan oleh Dolfie OFP. Dia menyebut terdapat 14 anggota Fraksi PDIP yang tercatat sebagai pengusul.
Setelah PDIP, Fraksi Partai Golkar menyampaikan usulan melalui Ahmad Doli Kurnia. Dalam pemaparannya, Doli menyebut sebanyak 13 anggota Fraksi Golkar ikut mengajukan HMP.
Fraksi Partai NasDem kemudian menyampaikan sikap melalui Sugeng Suparwoto. Berbeda dengan fraksi yang menyebutkan jumlah pengusul secara terperinci, Sugeng menyatakan seluruh anggota Fraksi NasDem telah sepakat mengajukan HMP.
Menurut dia, sikap tersebut diambil karena tidak ada lagi jalan lain yang dinilai dapat ditempuh untuk merespons persoalan ijazah Gibran.
Selanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diwakili Muhammad Khozin. Dia menyampaikan bahwa terdapat 14 anggota Fraksi PKB yang menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut.
Dukungan juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mardani Ali Sera yang mewakili fraksinya menyebut sebanyak 28 anggota Fraksi PKS memutuskan menjadi pengusul HMP.
Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) diwakili Sarifudin Sudding. Dalam penyampaiannya, Sudding menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Menurut Sudding, putusan kedua lembaga peradilan tersebut menjadi dasar penilaian bahwa surat keterangan ijazah yang digunakan Gibran telah batal dan tidak sah demi hukum.
Fraksi Partai Demokrat turut menyerahkan usulan HMP melalui Benny K Harman dan Hinca Panjaitan. Dalam forum tersebut, perwakilan Demokrat menyebut sebanyak 18 anggota fraksinya ikut mengajukan hak menyatakan pendapat.
Mereka menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan wakil presiden.
Fraksi Partai Gerindra menjadi kelompok terakhir yang menyampaikan usulan dalam rapat tersebut. Gerindra diwakili Azis Subekti yang menyebut terdapat 11 anggota fraksinya sebagai pengusul HMP.
Dengan penyampaian tersebut, delapan fraksi di DPR RI tercatat telah menyerahkan usulan HMP, yakni PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan Gerindra.
Pengajuan hak menyatakan pendapat ini menjadi perkembangan baru dalam polemik ijazah Gibran yang sebelumnya telah bergulir di ranah hukum dan politik. Persoalan tersebut kini dibawa ke DPR melalui mekanisme konstitusional yang dimiliki para anggota dewan.
Meski demikian, pengajuan HMP tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatan. Usulan tersebut masih harus diproses melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku di DPR sebelum dapat berlanjut ke tahapan konstitusional berikutnya.
