Journalist Independent, Bandung – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung meminta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengikuti keputusan yang telah dikeluarkan lembaga peradilan terkait polemik ijazahnya. Rocky menilai jalur hukum yang tersedia sudah memberikan kesimpulan sehingga tidak seharusnya ada langkah yang melampaui aturan.
“Tidak ada tanggapan Wantim. Wantim mengerti apa yang terjadi. Oleh karena itu ikuti saja. Kalau sudah diputuskan, ya diputuskan,” kata Rocky kepada wartawan di Bandung, Rabu (11/11/2026).
Rocky menyampaikan pernyataan tersebut saat dimintai tanggapan mengenai dinamika yang memengaruhi posisi Gibran sebagai Wapres. Dia menegaskan Wantimpres memahami perkembangan persoalan itu dan meminta semua pihak mengikuti keputusan yang telah ada.
“Mengikuti aja kan. Ya apa yang mau dilakukan tuh. Semua jalur tersedia dan semua jalur sudah menyimpulkan,” ujarnya.
Ingatkan Prabowo Berpegang pada Aturan
Rocky juga ditanya mengenai saran yang dapat diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi polemik tersebut. Dia menekankan bahwa saran dari pihak mana pun tidak boleh melampaui ketentuan hukum yang berlaku.
“Tidak boleh ada saran yang melampaui apa yang sudah ada dalam aturan. Aturan dalam Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung,” tegas Rocky.
Pernyataan Rocky muncul setelah Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wapres kepada Prabowo. Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya di Jakarta pada Selasa (10/11/2026).
Prasetyo mengatakan pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat mundur di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA.
Namun, Gibran tidak secara terbuka menyatakan akan mengundurkan diri saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Selasa sore. Dia justru menyampaikan sikapnya yang menghormati kritik dan saran masyarakat mengenai polemik yang berkembang.
“Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan,” ungkap Gibran di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/11).
Klaim Gibran soal Saran Prabowo Dibantah Bakom
Selain soal kabar pengunduran diri, Gibran juga menyampaikan bahwa Prabowo menyarankannya tetap berjuang atau fight melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia menyebut saran itu disampaikan dalam pertemuan dengan Prabowo.
Pernyataan tersebut kemudian dibantah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan. Syahganda menyebut pandangan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjadi rujukan mengenai sikap hukum pemerintah.
Syahganda mengatakan Yusril sebelumnya telah menyampaikan bahwa putusan MK dan MA terkait polemik ijazah Gibran bersifat final. Menurut Syahganda, tidak mungkin Prabowo menyarankan Gibran menempuh jalur PTUN jika pandangan hukum yang disampaikan Yusril menyatakan tidak ada lagi kesempatan untuk langkah tersebut.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” beber Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
50 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Polemik ijazah Gibran juga bergulir di DPR melalui usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP). Anggota DPR Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota Dewan telah menandatangani usulan tersebut dan suratnya sudah disampaikan kepada pimpinan DPR.
Usulan itu berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang turut menjadi pembahasan setelah adanya putusan MK dan MA. Proses di DPR merupakan jalur politik dan konstitusional yang berbeda dari proses peradilan.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan Istana menghormati hak konstitusional anggota DPR dalam menggunakan mekanisme tersebut. Menurut dia, proses politik di parlemen merupakan kewenangan lembaga legislatif.
“Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR,” terang Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). (*)
