Journalist Independent.com, PAREPARE – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menuai sorotan setelah melontarkan pernyataan kontroversial terhadap media yang dinilainya terus memberitakan hal negatif tentang pemerintah kota (Pemkot). Bahkan, Tasming menyebut media yang telah menjalin kontrak kerja sama dengan Pemkot tetapi tetap melontarkan kritik sebagai pihak bermuka dua dan halal darahnya.
Pernyataan tersebut diduga disampaikan Tasming saat menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD di Auditorium BJ Habibie, Parepare, Jumat (6/11/2026). Rekaman suara pernyataannya kemudian beredar.
Dalam rekaman tersebut, Tasming mengaku dirugikan oleh pemberitaan media yang menurutnya kerap menyudutkan pemerintah, meski informasi yang disampaikan disebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Dihajar juga pemerintah dengan berita yang tidak pantas, yang sebenarnya enggak seperti itu,” ujar Tasming.
Tasming kemudian mempersoalkan media yang telah menandatangani kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah, tetapi tetap memberitakan kritik terhadap Pemkot. Ia mempertanyakan maksud media yang menerima anggaran pemerintah sekaligus terus memberitakan hal negatif.
“Tapi ya ada media ini, dia sudah berkontrak dengan pemerintah daerah, ya kan. Kemudian, di sisi lain dihajar juga ini pemerintah. Maunya ini apa?” cetusnya.
Tak hanya mempersoalkan pemberitaan, Tasming juga meminta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Parepare menyeleksi secara ketat media yang menjalin kerja sama dengan Pemkot.
Ia bahkan menggunakan istilah bermuka dua untuk menyebut media yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah. Dalam pernyataannya, Tasming menyebut sikap tersebut sebagai sesuatu yang haram dan melontarkan ucapan “halal darahnya”.
“Jadi, Pak Kadis AA, BB tidak ada istilah abu-abu. Di agama saja itu tidak ada istilah Bali Bella’ (tidak bisa dipegang komitmennya). Bali Bella’ itu haram itu. Halal darahnya itu yang Bali Bella,” ujarnya.
“Tidak ada Pak, Bali Bella. Termasuk di pemerintah ini semua yang berkontrak lah. Ya kan, tapi kan syaratnya satu pintu sekarang. Di Kominfo saja sekarang,” lanjut Tasming.
Tasming mengklaim, tidak mempermasalahkan pemberitaan kritis apabila informasi yang disampaikan media sesuai fakta. Namun, ia menuding ada media yang terus mencari kesalahan pemerintah dan memberitakannya secara berulang.
“Kalau misalnya beda cerita lagi kalau misalnya beritanya itu benar, misalnya dia mengkritik dia hajar, ya okelah, kita maklumi lah, ya kan? Ini biarpun di pemerintah, beritanya masalah pemerintah dihajar terus ki, ih! Itu ciri-cirinya,” katanya.
Ia kemudian menyebut media yang dinilainya bersikap demikian sebagai pihak yang kurang ajar. Meski begitu, Tasming mengaku masih membuka ruang kerja sama dengan media yang dianggap profesional.
“Sekali lagi, Pak Kadis memang agak aneh gitu, agak keras sedikit tuh. Karena ya kan tapi tidak semua juga media ini kurang ajar, ada juga media-media profesional yang bagus,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kominfo Parepare, Jenamar Aslan, mengatakan akan memberikan penjelasan resmi terkait pernyataan Tasming tersebut. Ia meminta publik menunggu tanggapan dari Pemkot Parepare.
“Dalam beberapa saat ke depan, ada tanggapan resmi saya. Wait (tunggu),” katanya singkat. (iz)
