Journalist Independent, JAKARTA – Kabar mengenai penghapusan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali menjadi perbincangan di media sosial.
Isu yang menyebut layanan jaminan kesehatan nasional akan dialihkan ke klinik kesehatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tersebut memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan layanan kesehatan bagi ratusan juta masyarakat Indonesia.
Di tengah ramainya pembahasan itu, muncul persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana pemerintah menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk memastikan rumah sakit tetap menerima pembayaran klaim dan peserta bisa memperoleh pelayanan tanpa hambatan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menegaskan BPJS tidak dapat dihapus begitu saja karena keberadaan dan tugasnya diatur dalam undang-undang. Pengalihan fungsi lembaga tersebut kepada badan lain juga tidak bisa dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
“BPJS diatur oleh undang-undang, tidak bisa dihapus atau dialihkan fungsinya ke lembaga lain,” kata Yahya.
Menurut dia, luasnya cakupan kepesertaan menjadi salah satu alasan pentingnya mempertahankan keberadaan BPJS Kesehatan. Program tersebut telah menjangkau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia sehingga menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan kesehatan nasional.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah peserta JKN per 1 Oktober 2026 telah melampaui 284,8 juta jiwa. Angka itu menunjukkan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap program jaminan kesehatan untuk mendapatkan layanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan penyelenggara JKN.
Karena itu, kabar mengenai penghapusan BPJS perlu dipahami berdasarkan aturan dan informasi resmi, bukan hanya narasi yang beredar di media sosial.
BPJS Perlu Berbenah
Meski menegaskan pentingnya mempertahankan BPJS Kesehatan, Yahya menilai masih ada sejumlah persoalan pelayanan yang perlu mendapat perhatian. Perbaikan tidak cukup hanya berfokus pada jumlah peserta, tetapi juga harus menyentuh pengalaman masyarakat ketika menggunakan layanan kesehatan.
Antrean panjang, tunggakan iuran, dan status kepesertaan yang tidak aktif merupakan beberapa persoalan yang perlu diselesaikan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kepesertaan mereka benar-benar dapat digunakan ketika membutuhkan pengobatan.
Yahya mendorong penguatan layanan di lapangan, termasuk penagihan tunggakan secara tepat dan pemberian pelayanan yang lebih cepat kepada peserta yang memenuhi kewajibannya.
“Peserta yang aktif membayar harus diberi insentif dengan pelayanan yang cepat,” ujarnya.
Ia juga meminta BPJS Kesehatan menyediakan beragam saluran pelayanan yang mudah diakses. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat tidak selalu bergantung pada pelayanan tatap muka untuk mengurus administrasi, memperbarui data, atau menyelesaikan masalah kepesertaan.
Di sisi lain, keberlanjutan program JKN juga berkaitan dengan kemampuan BPJS Kesehatan memenuhi kewajibannya kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.
Pemerintah Tambah Dana Rp20 Triliun untuk Membayar Klaim Rumah Sakit
Persoalan pembayaran klaim menjadi salah satu perhatian dalam pembiayaan JKN. Pemerintah telah menyiapkan tambahan dana sebesar Rp20 triliun kepada BPJS Kesehatan pada 2026 untuk membantu pembayaran klaim rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.
Dari jumlah tersebut, Rp10 triliun telah dicairkan pada 14 Oktober 2026. Sementara itu, sisa Rp10 triliun direncanakan cair pada November 2026.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa dana tambahan tersebut secara khusus digunakan untuk membayar klaim fasilitas kesehatan. Dana itu tidak diperuntukkan bagi kebutuhan operasional BPJS Kesehatan.
“Penggunaan dana dicatat terpisah dari keuangan rutin BPJS Kesehatan,” kata Rizzky.
Pencatatan terpisah tersebut dimaksudkan agar aliran dana dan realisasi penggunaannya dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan harus membayar klaim paling lambat 15 hari kalender setelah dokumen dinyatakan lengkap.
Sepanjang 2025, rata-rata waktu pembayaran klaim rumah sakit tercatat 13,6 hari kalender. Angka tersebut masih berada di bawah batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut.
Namun, kelancaran pembayaran tetap bergantung pada proses administrasi dan verifikasi. Dokumen yang belum lengkap atau data yang perlu diperbaiki dapat memengaruhi penyelesaian klaim tertentu.
Penjualan Aset Rumah Sakit Tidak Otomatis Berkaitan dengan BPJS
Isu pembayaran klaim juga muncul di tengah pemberitaan mengenai sejumlah rumah sakit yang menjual asetnya. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa fasilitas kesehatan mengalami tekanan keuangan akibat kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Rizzky meminta kondisi setiap rumah sakit dilihat secara terpisah. Menurut dia, keputusan menjual aset tidak serta-merta membuktikan adanya persoalan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan.
Penjualan aset dapat berkaitan dengan berbagai pertimbangan, sehingga hubungan sebab akibat harus didukung bukti yang jelas.
Pandangan serupa disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar. Ia menilai keputusan rumah sakit menjual aset bisa dipengaruhi strategi bisnis pemilik, kondisi keuangan, maupun persoalan manajemen internal.
“Perlu dibuktikan dengan data sebelum penjualan aset dikaitkan dengan kerja sama JKN,” ujar Timbul.
Ia juga menyoroti persoalan klaim yang masih tertunda atau pending claim serta klaim yang diperselisihkan atau dispute claim. Kedua persoalan tersebut perlu ditangani melalui koordinasi antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan.
Rumah sakit harus melengkapi dokumen yang diperlukan, sedangkan mekanisme penyelesaian klaim perlu memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.
Menurut Timbul, persoalan administratif dan pembayaran tidak boleh sampai menghambat pelayanan kepada pasien. Rumah sakit tetap harus mengutamakan keselamatan pasien, sekalipun menghadapi tekanan arus kas.
Keberlanjutan JKN Membutuhkan Solusi Jangka Panjang
Tambahan dana Rp20 triliun dinilai dapat membantu memperkuat arus kas BPJS Kesehatan dan mendukung pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan. Namun, dukungan tersebut belum cukup untuk menjawab seluruh tantangan pembiayaan JKN dalam jangka panjang.
Timbul menilai pemerintah perlu mengevaluasi keseluruhan sistem pembiayaan, mulai dari kecukupan iuran peserta, dukungan anggaran negara, hingga pengendalian kecurangan dalam penyelenggaraan program.
Pengawasan diperlukan agar dana jaminan kesehatan digunakan sesuai peruntukannya dan mampu menopang kebutuhan pelayanan yang terus berkembang.
BPJS Kesehatan sendiri bekerja sama dengan 23.873 fasilitas kesehatan tingkat pertama, 3.222 rumah sakit, serta 7.234 fasilitas kesehatan penunjang, termasuk apotek, laboratorium, dan optik.
Besarnya jaringan pelayanan tersebut membuat kelancaran pembayaran klaim menjadi faktor penting dalam menjaga akses kesehatan masyarakat. Gangguan pembiayaan berpotensi menimbulkan tekanan bagi fasilitas kesehatan, sedangkan keterlambatan administrasi dapat memperpanjang penyelesaian kewajiban.
Pemerintah, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit karena itu perlu memperkuat koordinasi sekaligus memperbaiki tata kelola pembiayaan.
Di tengah kabar penghapusan BPJS yang beredar, masyarakat perlu membedakan isu perubahan kelembagaan dari persoalan nyata yang membutuhkan penyelesaian, seperti antrean, kepesertaan tidak aktif, dan pembayaran klaim.
Keberlangsungan JKN pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah peserta atau tambahan dana pemerintah.
Kualitas pelayanan, kepastian pembayaran kepada fasilitas kesehatan, serta transparansi pengelolaan dana juga menjadi penentu agar masyarakat tetap memperoleh perlindungan kesehatan sesuai kebutuhannya. (*)
