Journalist Independent, Jakarta – Laksamana TNI (Purn) Widodo Adi Sutjipto, mantan Panglima TNI yang kemudian berkiprah di pemerintahan, meninggal dunia di Jakarta. Sosok yang menjadi panglima TNI pertama dari matra Angkatan Laut (AS) itu wafat dalam usia 82 tahun.
Widodo meninggal pada Sabtu (24/10/2026) pukul 21.30 WIB di kediamannya. Semasa berkarier, dia pernah memimpin TNI pada 1999–2002 dan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada 2004–2009.
Awali Karier dari Kapal Perang
Lahir di Boyolali, Jawa Tengah, pada 1 Agustus 1944, Widodo menempuh pendidikan militer di Akademi Angkatan Laut (AAL) setelah bersekolah di SMA Negeri 1 Surakarta. Dia menuntaskan pendidikan AAL pada 1968 dan memulai pengabdian sebagai perwira senjata di kapal penjelajah KRI Irian.
Penugasan di laut menjadi bagian awal perjalanan kariernya di TNI Angkatan Laut. Widodo kemudian dipercaya memimpin sejumlah kapal perang, termasuk KRI Wolter Monginsidi, KRI Ki Hajar Dewantara, dan KRI Abdul Halim Perdanakusuma.
Pengalaman operasional tersebut diikuti penugasan pada tingkat komando armada. Ia pernah menjabat kepala staf Armada RI Kawasan Barat sebelum masuk ke jajaran pimpinan tertinggi TNI Angkatan Laut.
Jadi Panglima TNI Awal Reformasi
Widodo ditunjuk sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) oleh Presiden BJ Habibie pada 26 Juni 1998. Masa jabatannya berlangsung hingga Juli 1999, sebelum dia dipercaya menjadi wakil panglima ABRI pada 17 Juli tahun yang sama.
Perjalanan kariernya mencapai puncak ketika Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengangkatnya sebagai Panglima TNI pada 26 Oktober 1999. Widodo menggantikan Jenderal TNI Wiranto dan memegang jabatan itu sampai 7 Juni 2002, lalu diteruskan oleh Jenderal TNI Endriartono Sutarto.
Penunjukan tersebut menandai perubahan dalam sejarah kepemimpinan TNI. Widodo menjadi perwira pertama dari Angkatan Laut yang menduduki jabatan Panglima TNI, setelah posisi itu selama puluhan tahun diisi perwira Angkatan Darat.
Kepemimpinannya berlangsung ketika Indonesia memasuki masa reformasi pasca-Orde Baru. Pada periode tersebut, berbagai perubahan politik dan kelembagaan berlangsung setelah pergantian pemerintahan pada 1998.
Beralih ke Pemerintahan pada Era SBY
Usai mengakhiri masa tugas sebagai Panglima TNI, Widodo kembali mengemban tanggung jawab di kabinet. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai Menko Polhukam pada 21 Oktober 2004.
Dia menjalankan tugas tersebut hingga 20 Oktober 2009 sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Bersatu. Tanggung jawabnya mencakup koordinasi kebijakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Di luar jabatan utamanya, Widodo sempat mengisi posisi Menteri Dalam Negeri ad interim pada 2 April–29 Agustus 2007. Menjelang berakhirnya masa kabinet, ia juga bertugas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ad interim pada 1–20 Oktober 2009.
Bertugas di Dewan Pertimbangan Presiden
Setelah tidak lagi berada di kabinet, Widodo melanjutkan pengabdiannya melalui Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dia diangkat pada 25 Januari 2010 dengan bidang tugas pertahanan dan keamanan.
Masa tugasnya di Wantimpres berakhir pada 20 Oktober 2014. Dalam lembaga tersebut, dia menjalankan fungsi pemberian nasihat dan pertimbangan kepada presiden sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
Pengabdian Widodo juga diiringi sejumlah penghargaan negara. Dia menerima Bintang Mahaputera Adipradana pada 13 Agustus 1999 serta tanda kehormatan dari sejumlah negara sahabat, termasuk Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. (*)
