JAKARTA – Pertamina Patra Niaga memblokir 8.589 nomor polisi (nopol) kendaraan di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) hingga September 2026. Pemblokiran ini menyasar kendaraan yang terindikasi menyalahgunakan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi transaksi.
Dari total kendaraan yang diblokir, sebanyak 1.117 nopol tercatat berada di Jambi. Sementara itu, Lampung menjadi wilayah dengan jumlah pemblokiran tertinggi, yakni 2.793 kendaraan, disusul Sumatera Selatan dengan 2.439 kendaraan.
Area Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, mengatakan perusahaan mengambil tindakan setelah menemukan indikasi transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan program subsidi tepat.
“Berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi hingga September 2026, ada sebanyak 8.589 nomor polisi kendaraan di wilayah Sumatera bagian Selatan (Sumbagsel) telah diblokir pada sistem,” kata Rusminto, Minggu (20/9/2026).
Data tersebut mencakup lima wilayah kerja Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel. Selain Sumatera Selatan, Lampung, dan Jambi, pemblokiran juga menyasar 966 kendaraan di Bengkulu serta 1.274 kendaraan di Bangka Belitung.
Jumlah pemblokiran di setiap wilayah menunjukkan hasil pengawasan terhadap transaksi BBM bersubsidi yang dijalankan Pertamina. Perusahaan memeriksa transaksi dan mencocokkan data kendaraan untuk menemukan pembelian yang diduga tidak sesuai dengan aturan penyaluran subsidi.
Salah satu indikasi yang menjadi perhatian ialah pembelian BBM bersubsidi secara berulang dengan pola yang dinilai tidak sesuai peruntukan. Namun, indikasi tersebut tetap harus melalui proses verifikasi sebelum Pertamina mengambil tindakan terhadap kendaraan yang bersangkutan.
Rusminto menjelaskan, perusahaan tidak serta-merta melakukan pemblokiran hanya berdasarkan dugaan awal. Pertamina terlebih dahulu menelusuri transaksi yang terindikasi bermasalah, kemudian menindaklanjutinya berdasarkan mekanisme yang berlaku.
“Apabila ditemukan indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan setelah melalui proses verifikasi, dilakukan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk pemblokiran nomor polisi pada sistem,” ujar Rusminto.
Pemblokiran pada sistem menjadi salah satu langkah pengawasan untuk menjaga penyaluran BBM bersubsidi agar sesuai dengan ketentuan. Melalui mekanisme tersebut, Pertamina berupaya mencegah pembelian yang tidak sesuai peruntukan dan menjaga agar subsidi dapat dinikmati masyarakat yang berhak.
Pengawasan juga berlangsung secara berkelanjutan di seluruh wilayah kerja Regional Sumbagsel, termasuk Jambi. Pertamina memantau transaksi pembelian dan mencocokkan data kendaraan saat konsumen mengakses BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Langkah tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program subsidi tepat. Dalam program ini, kesesuaian data kendaraan dan penggunaan sarana transaksi menjadi aspek penting dalam proses pembelian BBM bersubsidi.
Pertamina juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku. Konsumen diminta memastikan data kendaraan yang digunakan saat bertransaksi sudah benar dan sesuai dengan kendaraan yang melakukan pembelian.
Selain itu, masyarakat diminta tidak menyalahgunakan QR Code ataupun sarana transaksi lain untuk mengakses BBM bersubsidi. Penggunaan data yang tidak sesuai berpotensi menimbulkan persoalan dalam proses verifikasi transaksi.
Pertamina belum merinci dalam keterangan tersebut jumlah transaksi bermasalah di setiap wilayah maupun jenis kendaraan yang paling banyak terkena pemblokiran. Data yang disampaikan perusahaan mencakup jumlah nomor polisi kendaraan yang diblokir berdasarkan pemantauan dan verifikasi hingga September 2026.
Dengan pengawasan yang terus berjalan, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menegaskan upaya menjaga penyaluran BBM bersubsidi tetap mengikuti ketentuan. Perusahaan juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan pembelian agar distribusi BBM bersubsidi tidak menyimpang dari sasaran yang telah ditetapkan.
