JAKARTA — Istana Kepresidenan membantah pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan berkaitan dengan kebijakannya merombak ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemerintah menyebut pergantian menteri sebagai hal yang lumrah dalam pemerintahan dan menjadi bagian dari kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan penjelasan tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Ia menegaskan bahwa menteri maupun wakil menteri harus siap menghadapi pergantian jabatan kapan saja sesuai keputusan Presiden.
“Itu pengakuan Pak Purbaya ya? Tapi sebetulnya nggak. Tidak ada yang istimewa. Pergantian kapan saja itu sebetulnya Menteri, Wakil Menteri siap diganti,” kata Bambang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Pernyataan itu muncul setelah Purbaya mengaitkan perombakan besar-besaran pejabat Kemenkeu dengan pergantian dirinya dari posisi bendahara negara. Meski demikian, Bambang menepis anggapan bahwa kebijakan tersebut menjadi alasan pencopotan Purbaya.
Menurut Bambang, pergantian pejabat di tingkat menteri tidak perlu dipandang sebagai peristiwa luar biasa. Ia menekankan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan susunan kabinet berdasarkan pertimbangan pemerintahan.
“Itu pergantian biasa saja sebetulnya. Pergantian pejabat kan tidak ada sesuatu yang istimewa. Kan itu juga prerogatif Presiden kan ya,” sambungnya.
Ia kembali menegaskan bahwa Presiden dapat mengganti menteri dan menunjuk penggantinya sesuai kebutuhan. Karena itu, Bambang meminta pergantian Purbaya dipahami sebagai bagian dari mekanisme pergantian pejabat dalam pemerintahan.
“Dari Istana, sebetulnya pergantian itu adalah sesuatu yang lumrah saja sebetulnya. Bisa kapan saja. Namanya reshuffle kan bisa saja kapan dicopot, kemudian ada yang diangkat yang baru,” tambahnya.
Penjelasan Istana tersebut menekankan aspek kewenangan Presiden dalam menentukan pejabat kabinet. Namun, pernyataan itu tidak menguraikan secara terperinci pertimbangan khusus yang mendasari keputusan mengganti Purbaya dengan Suahasil Nazara.
Pergantian tersebut berlangsung pada Senin (14/9/2026), ketika Presiden Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Sehari setelah pelantikan, Purbaya menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Suahasil dalam acara serah terima jabatan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Pergantian itu sekaligus mengakhiri masa tugas Purbaya yang mulai menjabat pada September 2025.
Dalam acara serah terima tersebut, Purbaya menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kemenkeu atas kerja sama selama setahun terakhir. Sementara itu, Suahasil menyatakan akan melanjutkan pekerjaan kementerian dengan dukungan para pemangku kepentingan.
Sebelum pergantian diumumkan, Purbaya memang menjadi sorotan setelah melakukan perombakan pejabat di lingkungan kementeriannya. Langkah itu menyentuh jajaran birokrasi Kemenkeu dan menjadi bagian dari upaya perubahan organisasi yang berlangsung selama masa kepemimpinannya.
Purbaya sebelumnya menyebut perombakan ratusan pejabat sebagai salah satu faktor yang memengaruhi pencopotannya. Namun, ia juga menegaskan bahwa keputusan mengganti menteri berada dalam kewenangan Presiden Prabowo. Dengan demikian, pernyataan Purbaya dan penjelasan Istana menampilkan sudut pandang berbeda mengenai konteks pergantian tersebut.
Sejumlah laporan media juga menyoroti dinamika internal Kemenkeu sebelum pergantian terjadi. Reuters, misalnya, melaporkan adanya ketegangan terkait perombakan pejabat di lingkungan pajak dan bea cukai serta perbedaan pandangan di antara sejumlah pejabat. Namun, laporan tersebut merupakan informasi dari sumber-sumber yang dikutip media, sedangkan Istana dalam pernyataan Bambang menegaskan bahwa pergantian menteri merupakan hal yang lumrah.
Di sisi lain, penggantian Menteri Keuangan menjadi perhatian karena posisi tersebut memegang peran penting dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kebijakan fiskal, penerimaan negara, serta pengelolaan belanja pemerintah. Perubahan pimpinan kementerian dapat memunculkan pertanyaan mengenai kesinambungan kebijakan, meskipun pergantian pejabat tidak dengan sendirinya berarti arah kebijakan negara ikut berubah.
Suahasil bukan sosok baru di lingkungan Kemenkeu. Sebelum dilantik menjadi menteri, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan telah terlibat dalam pengelolaan kebijakan fiskal pemerintah. Pengalamannya di kementerian menjadi salah satu latar belakang yang relevan dalam proses pergantian kepemimpinan tersebut.
Meski begitu, Istana belum memaparkan secara rinci alasan spesifik Presiden memilih Suahasil untuk menggantikan Purbaya. Bambang lebih menekankan bahwa pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden dan dapat dilakukan kapan saja.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons pemerintah terhadap spekulasi yang menghubungkan pencopotan Purbaya dengan kebijakan perombakan pejabat. Istana tidak membenarkan hubungan sebab-akibat tersebut dan meminta pergantian itu dipandang sebagai bagian dari dinamika pemerintahan.
Dengan Suahasil kini memimpin Kemenkeu, perhatian berikutnya tertuju pada kesinambungan pengelolaan fiskal dan pelaksanaan agenda kementerian. Sementara itu, penjelasan Bambang menegaskan posisi resmi Istana bahwa pergantian Purbaya merupakan kewenangan Presiden, bukan sesuatu yang secara otomatis dapat dikaitkan dengan satu kebijakan internal kementerian.
