JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tiga pejabat pertanahan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Senin, 14 September 2026. Ketiga pejabat tersebut berasal dari lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), termasuk seorang direktur jenderal serta dua kepala kantor pertanahan di wilayah Bogor dan Tangerang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tim penyidik mengamankan total 17 orang dalam operasi tersebut. Selain tiga pejabat pertanahan, penyidik juga membawa sejumlah pihak lain untuk kepentingan penanganan perkara.
“Tim mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kemudian kepala kantah di Kabupaten Bogor, dan juga kepala kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Penangkapan tersebut menjadi operasi tangkap tangan ke-20 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Namun, lembaga antirasuah itu belum mengungkap secara terperinci perkara yang melatarbelakangi operasi maupun dugaan tindak pidana yang sedang didalami penyidik.
Budi kemudian mengonfirmasi identitas tiga pejabat yang diamankan dalam operasi tersebut. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi.
Keterlibatan ketiga pejabat itu dalam operasi menjadi bagian dari informasi awal yang disampaikan KPK kepada publik. Meski demikian, kepolisian bukan lembaga yang menangani perkara ini; penanganan dan pendalaman dilakukan oleh penyidik KPK sesuai kewenangannya.
Hingga keterangan awal disampaikan, KPK belum menjelaskan peran masing-masing pihak yang diamankan. Lembaga tersebut juga belum memaparkan rangkaian peristiwa yang menjadi dasar operasi, termasuk dugaan perbuatan yang sedang ditelusuri maupun hubungan antara para pihak dalam perkara tersebut.
Ketua KPK Konfirmasi OTT Ke-20
Sebelum Budi menyampaikan keterangan mengenai identitas pejabat yang diamankan, Ketua KPK Setyo Budiyanto lebih dahulu mengonfirmasi pelaksanaan OTT ke-20 sepanjang 2026. Setyo menyebut operasi itu berlangsung pada Senin, 14 September 2026.
Saat dimintai keterangan mengenai pihak yang ditangkap, Setyo menyampaikan bahwa salah satu pihak berasal dari kantor pertanahan. Ia belum memerinci identitas seluruh orang yang diamankan maupun menjelaskan perkara yang sedang ditangani.
“Kantah dan beberapa pihak lain,” kata Setyo, Senin.
Keterangan Setyo tersebut memberikan gambaran awal mengenai lingkungan instansi yang berkaitan dengan operasi. Informasi lebih lengkap kemudian disampaikan Budi, yang mengonfirmasi adanya tiga pejabat pertanahan di antara 17 orang yang diamankan tim KPK.
Meski demikian, konfirmasi mengenai penangkapan belum menjelaskan substansi perkara. KPK masih belum mengumumkan dugaan tindak pidana yang menjadi dasar OTT, sehingga publik belum memperoleh informasi lengkap mengenai alasan penyidik mengamankan para pihak tersebut.
Belum adanya penjelasan mengenai dugaan perkara juga membuat peran setiap orang yang diamankan belum dapat dipastikan dari keterangan awal. Informasi mengenai hubungan antara para pihak, dugaan pelanggaran, serta bukti yang ditemukan masih menunggu penjelasan resmi KPK.
Dalam penanganan perkara semacam ini, informasi mengenai status hukum masing-masing pihak menjadi penting untuk membedakan orang yang diamankan dalam operasi dari pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu, perkembangan penanganan perlu mengikuti pengumuman resmi lembaga antirasuah.
KPK Memiliki Waktu untuk Menentukan Status Hukum
Setelah mengamankan para pihak, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana disebutkan dalam informasi awal perkara tersebut.
Jangka waktu itu menjadi tahapan penting setelah operasi berlangsung. Dalam periode tersebut, penyidik mendalami informasi yang diperoleh untuk menentukan langkah hukum terhadap orang-orang yang diamankan.
Penentuan status hukum selanjutnya akan memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut penanganan perkara. Namun, hingga keterangan awal pada Senin, 14 September 2026, KPK belum menyampaikan hasil penentuan status hukum para pihak yang dibawa dalam operasi.
KPK juga belum memerinci barang bukti yang diamankan dalam OTT tersebut. Informasi mengenai dugaan tindak pidana, konstruksi perkara, dan peran pihak-pihak yang terlibat masih menunggu penjelasan lanjutan dari lembaga antirasuah.
Karena itu, informasi yang telah dikonfirmasi sejauh ini terbatas pada pelaksanaan OTT, jumlah orang yang diamankan, serta identitas tiga pejabat pertanahan yang disebutkan oleh Budi. Rincian lain belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan awal tersebut.
Penjelasan lebih lanjut dari KPK diharapkan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perkara ini, termasuk dasar operasi dan perkembangan proses hukum terhadap para pihak. Sampai ada pengumuman resmi, status hukum masing-masing orang yang diamankan perlu merujuk pada keterangan terbaru penyidik.
Operasi tersebut menambah daftar OTT KPK sepanjang 2026 menjadi 20 kali. Meski demikian, jumlah operasi tidak dengan sendirinya menjelaskan skala atau karakter perkara yang sedang ditangani. Setiap kasus tetap membutuhkan penjelasan berdasarkan fakta, bukti, dan hasil penyidikan.
Hingga laporan awal ini disusun, KPK belum mengungkap perkara yang melatarbelakangi penangkapan tiga pejabat pertanahan tersebut. Publik masih menunggu penjelasan mengenai dugaan tindak pidana, barang bukti, serta status hukum 17 orang yang diamankan dalam operasi pada Senin, 14 September 2026.
