Journalist Independent, JAKARTA – Sebanyak 11 provinsi telah mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2027 hingga Jumat (20/11/2026) malam. Dari daftar sementara tersebut, DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan UMP tertinggi, yakni Rp6,13 juta. Sementara itu, Kepulauan Riau mencatat persentase kenaikan paling besar dibandingkan daerah lain yang telah menetapkan upah minimum.
Seluruh UMP yang telah diumumkan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Pemerintah masih menunggu keputusan dari provinsi lainnya, mengingat batas akhir penetapan UMP 2027 jatuh pada Sabtu, 21 November 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka itu naik Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang mencapai Rp5.729.876.
“UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” kata Pramono di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Besaran tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026. Persentase kenaikan UMP Jakarta tahun ini juga lebih tinggi dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,1 persen.
Di sisi lain, Kepulauan Riau menjadi daerah dengan kenaikan UMP tertinggi sejauh ini. Gubernur Ansar Ahmad menetapkan upah minimum provinsi tersebut sebesar Rp4.229.356, meningkat 9,02 persen atau Rp349.836 dari UMP 2026 sebesar Rp3.879.520.
Penetapan itu tertuang dalam SK Gubernur Nomor 1233 Tahun 2026. Setelah Kepulauan Riau, Lampung mencatat kenaikan sebesar 7,79 persen dan Kalimantan Tengah sebesar 7,15 persen.
Daftar UMP 2027 di 11 Provinsi
Berikut daftar 11 provinsi yang telah menetapkan UMP 2027, diurutkan berdasarkan nominal tertinggi:
- DKI Jakarta: Rp6.136.941, naik 7,1 persen dari Rp5.729.876.
- Kepulauan Riau: Rp4.229.356, naik 9,02 persen dari Rp3.879.520.
- Sumatera Selatan: Rp4.210.059, naik 6,77 persen dari Rp3.942.963.
- Aceh: Rp4.197.000, naik dari Rp3.932.552.
- Riau: Rp4.031.142, naik 6,63 persen dari Rp3.780.495.
- Kalimantan Utara: Rp4.027.901, naik 6,7 persen dari Rp3.775.243.
- Kalimantan Tengah: Rp3.949.697, naik 7,15 persen dari Rp3.686.138.
- Sulawesi Barat: sekitar Rp3.502.000, naik dari Rp3.315.934.
- Sumatera Utara: Rp3.410.000, naik 5,61 persen dari Rp3.228.949.
- Lampung: Rp3.285.152,48, naik 7,79 persen dari Rp3.047.734.
- Nusa Tenggara Timur: Rp2.602.441, naik 5,97 persen dari Rp2.455.898.
Jawa Barat belum masuk dalam daftar tersebut karena keputusan gubernur mengenai UMP 2027 belum diterbitkan. Meski demikian, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat telah menyepakati rekomendasi UMP sebesar Rp3 juta.
Nilai yang direkomendasikan itu setara dengan 70,62 persen dari kebutuhan hidup layak (KHL). Jika disahkan, UMP Jawa Barat akan meningkat Rp682.399 atau 29,44 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.317.601.
Persentase kenaikan tersebut akan menjadi yang tertinggi di Indonesia apabila rekomendasi itu ditetapkan. Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat mengajukan usulan berbeda dengan nominal lebih rendah, yakni Rp2,48 juta.
Sebagian besar provinsi menggunakan formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 untuk menghitung UMP 2027. Formula tersebut memperhitungkan inflasi serta pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan indeks alfa.
Sumatera Utara, misalnya, menggunakan angka inflasi sebesar 2,71 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,79 persen. Dengan indeks alfa 0,6045, provinsi tersebut menetapkan kenaikan UMP sebesar 5,61 persen.
Sementara itu, Lampung menggunakan indeks alfa 0,8 dalam perhitungan kenaikan upah minimumnya. Kalimantan Utara juga menyebut besaran UMP 2027 yang ditetapkan setara dengan 77,48 persen dari KHL di provinsi tersebut.
Meski mengalami kenaikan, besaran UMP di sejumlah daerah masih mendapat sorotan dari kalangan pekerja. Serikat buruh di Lampung menilai kenaikan sebesar 7,79 persen belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, terutama di tengah tingginya harga bahan pangan.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan UMP 2027 berada pada kisaran 7,5 hingga 9,5 persen.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan seluruh gubernur agar menyelesaikan penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026.
Setelah UMP ditetapkan, pemerintah daerah memiliki waktu lima hari untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).
“Sesudah UMP ditetapkan, 5 hari sesudahnya batas penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP),” ujar Yassierli.
Berikutnya, pemerintah kabupaten dan kota mulai membahas penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027. Besaran UMK yang ditetapkan tidak boleh lebih rendah daripada UMP.
Bagi pekerja, UMP menjadi batas minimum upah bagi mereka yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Namun, pekerja di kabupaten atau kota yang telah menetapkan UMK mengacu pada ketentuan UMK setempat, yang umumnya memiliki nominal lebih tinggi daripada UMP.
Adapun pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun seharusnya menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan masing-masing.
Daftar UMP 2027 masih berpotensi bertambah seiring pengumuman dari provinsi lain hingga batas akhir penetapan pada 21 November 2026. *






