Journalist Independent, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan penjelasan terkait tidak dilibatkannya Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai narasumber dalam pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dia menyebut, DPR telah menerima pengajuan dari 90 pihak yang ingin menyampaikan masukan, tetapi hanya 87 di antaranya yang dapat diakomodasi.
Habiburokhman mengatakan, keterbatasan waktu membuat DPR tidak bisa mengundang seluruh pihak yang mendaftar. Mereka yang belum mendapat kesempatan hadir sebagai narasumber diminta menyampaikan pandangan secara tertulis.
Menurut dia, Komisi III memprioritaskan pihak-pihak yang telah mengajukan diri untuk terlibat dalam pembahasan regulasi tersebut.
“Kalau soal ICW gak diundang kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber, setidaknya ada 90 pihak tetapi yang bisa terakomodir cuma 87. Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis karena memang waktu yang tidak mencukupi,” jelas Habiburokhman dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Dia kemudian menegaskan bahwa ICW tidak pernah mendaftarkan diri sebagai narasumber. Organisasi tersebut, menurut Habiburokhman, juga tidak mengirimkan masukan secara tertulis kepada DPR.
Habiburokhman beralasan, mengundang ICW secara khusus tanpa melalui mekanisme pengajuan yang sama justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain yang telah mendaftar, tetapi belum memperoleh kesempatan untuk hadir.
“Masalahnya ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan, tapi belum sempat diundang, mereka juga tidak mengirim masukan tertulis,” lanjutnya.
Penjelasan Habiburokhman tersebut disampaikan setelah ICW melaporkan persoalan pembentukan UU Perampasan Aset ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Menanggapi laporan itu, Habiburokhman mengaku tidak keberatan dengan langkah yang diambil organisasi masyarakat sipil tersebut. Dia menyebut DPR terbuka terhadap kritik, termasuk yang disampaikan ICW.
“Gak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD, kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” kata Habiburokhman.
Dia juga membantah anggapan bahwa proses pembahasan undang-undang dilakukan secara tertutup. Menurutnya, masyarakat dapat mengikuti rangkaian pembahasan melalui siaran TV Parlemen maupun kanal YouTube Parlemen.
Sejumlah agenda yang dapat disaksikan publik antara lain rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja, rapat panitia kerja (panja), hingga pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
DPR RI akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut menjadi akhir dari proses pembahasan yang telah berlangsung selama 18 tahun. Namun, polemik mengenai keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan regulasi itu masih menjadi sorotan, termasuk laporan ICW ke MKD DPR RI.
Habiburokhman menegaskan bahwa pihaknya telah berupaya menjalankan proses pembentukan undang-undang secara terbuka dan menerima berbagai masukan dari pihak yang terlibat. *






