Bukan Kader Partai, Mahfud MD Sarankan Prabowo Mengambil Boediono Sebagai Wapres

Journalist Independent
Prof Mahfud MD
Prof Mahfud MD

Journalist Independent, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memiliki pandangan berbeda mengenai sosok yang layak mengisi posisi calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Alih-alih mengutamakan tokoh partai politik, Mahfud menyarankan Prabowo mempertimbangkan figur senior dari luar partai. Sosok tersebut, menurutnya, perlu memiliki pengalaman dalam pemerintahan, kredibilitas, serta tidak memiliki ambisi untuk mengejar jabatan politik.

Gagasan itu disampaikan Mahfud saat berbincang dengan ekonom Rhenald Kasali dalam tayangan kanal YouTube Rhenald Kasali pada 19 November 2026. Dalam perbincangan tersebut, ia diminta menanggapi kriteria wakil presiden yang dibutuhkan Prabowo, apakah lebih mengutamakan kecocokan personal atau kemampuan menjalankan pemerintahan.

Mahfud berpandangan, situasi politik saat ini membutuhkan sosok senior yang tidak memiliki keterikatan dengan kepentingan partai maupun kontestasi politik.

“Menurut saya kalau situasinya seperti sekarang, saya berpikir dicari seorang senior yang tidak pernah punya afiliasi politik ya, tapi ikut mengurus pemerintahan. Tidak pernah atas kehendaknya sendiri ngurus kontestasi politik. Dia enggak punya kepentingan, tidak ingin jadi apa-apa,” ujar Mahfud.

Untuk menjelaskan tipe figur yang dimaksud, Mahfud mencontohkan mantan Wakil Presiden Boediono. Ia juga menyebut ekonom asal Bangladesh yang meraih Nobel, Muhammad Yunus, sebagai gambaran sosok dengan kapasitas dan rekam jejak di luar jalur politik kepartaian.

Menurut Mahfud, figur seperti itu tidak sulit ditemukan. Kalangan akademisi, termasuk orang-orang berpengalaman di lingkungan perguruan tinggi, dinilai memiliki peluang untuk mengisi posisi tersebut.

“Orang seperti Pak Boediono. Pak Boediono kan tidak punya masalah. Ngurus saja, ‘saya dicalonkan ya sudah ya maju’, tapi dia kan tidak punya afiliasi politik. Dan orang seperti ini mungkin masih banyak di kampus-kampus, di mana orang-orang besar yang selama ini ngomong,” jelasnya.

Baca Juga  PSI Disebut Bukan Lagi Koalisi Pemerintah, PKS: Wajar

Mahfud menilai, memilih tokoh senior nonpartai juga dapat memberikan keuntungan bagi Gerindra. Sebab, figur yang memiliki kredibilitas tetapi tidak mempunyai basis kekuatan politik sendiri dinilai tidak akan menjadi pesaing bagi partai maupun koalisi pendukung pemerintah.

Dalam pandangannya, dukungan politik bagi wakil presiden tersebut tetap dapat bertumpu pada Prabowo dan koalisi pemerintahan.

“Saya kira itu Gerindra-nya aman. Jadi kredibilitas, walaupun dia tidak mempunyai basis dan kekuatan politik, enggak perlu karena basisnya ada di presiden dan koalisinya. Dan koalisi itu pasti tidak akan mengganggu orang ini karena orangnya presiden,” papar Mahfud.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud turut menyinggung belum adanya partai politik yang secara terbuka mengajukan nama untuk mengisi posisi wakil presiden.

Ia menduga partai-partai koalisi telah membaca kecenderungan pilihan Prabowo. Mahfud memperkirakan Presiden dapat memilih tokoh nasional nonpartai atau kader dari partainya sendiri, bukan figur yang berasal dari partai politik lain.

Meski demikian, pandangan tersebut merupakan analisis Mahfud, bukan keputusan resmi Presiden maupun partai-partai koalisi.

Sesuai mekanisme konstitusi yang menjadi pembahasan dalam proses pengisian jabatan tersebut, Prabowo dijadwalkan menyerahkan sedikitnya dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penyerahan nama diperkirakan berlangsung pada 25 November 2026, sebelum proses pemilihan dan pelantikan yang disebut dijadwalkan pada sidang 9 Desember 2026.

Hingga kini, sosok yang akan diajukan Prabowo masih menjadi perhatian. Saran Mahfud menambah salah satu alternatif kriteria, yakni figur senior nonpartai yang memiliki pengalaman pemerintahan dan tidak dibebani ambisi politik pribadi. *