BGN Coret 1.637 Sekolah dari MBG, Ternyata Ini Penyebabnya

Journalist Independent
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. (Foto: BGN)

Journalist Independent, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret 1.637 sekolah dari daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi menemukan bahwa sekolah-sekolah itu dinilai memiliki kemampuan ekonomi yang cukup sehingga tidak lagi menjadi prioritas bantuan pemerintah.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, salah satu pertimbangan utama pencoretan adalah kondisi ekonomi sekolah, terutama lembaga pendidikan elite yang memungut biaya pendidikan relatif mahal.

Menurutnya, program MBG perlu diarahkan kepada kelompok masyarakat dan lingkungan pendidikan yang benar-benar membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

Penjelasan tersebut disampaikan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).

“Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG. Alasannya, ya dia sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu,” ujar Sudaryono, dikutip Jumat (20/11).

Dengan kebijakan tersebut, sekolah yang dinilai mampu secara ekonomi tidak lagi masuk dalam daftar penerima manfaat. BGN ingin memastikan penyaluran program lebih tepat sasaran dan tidak mengutamakan lembaga pendidikan yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan peserta didiknya.

Selain mengevaluasi kelayakan sekolah penerima, BGN juga menyoroti praktik sejumlah pengelola dapur yang diduga berupaya memasukkan sekolah nonprioritas ke dalam daftar penerima MBG.

Sudaryono menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan pada tahap awal pelaksanaan program. Saat itu, setiap dapur diwajibkan memiliki daftar penerima manfaat agar dapat menjalankan operasionalnya.

Persyaratan tersebut diduga membuat sebagian pengelola dapur mencari sekolah yang bersedia menerima MBG, termasuk lembaga pendidikan yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan tersebut.

Akibatnya, penyaluran makanan berpotensi tidak sepenuhnya sesuai dengan sasaran awal program. BGN kini menjadikan temuan tersebut sebagai bagian dari evaluasi untuk menertibkan distribusi MBG.

Baca Juga  Puluhan Siswa SMA Negeri 1 Sampang Diduga Keracunan MBG

Di sisi lain, terdapat pula sekolah yang secara sukarela menyampaikan bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan makanan bergizi gratis. BGN juga melakukan komunikasi langsung dengan sejumlah pihak sekolah untuk membahas kelanjutan program di lingkungan masing-masing.

Pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) turut diperketat menyusul temuan dugaan pemaksaan distribusi kepada sekolah tertentu.

BGN menyoroti pengelola dapur yang diduga tetap menyalurkan makanan ke sekolah-sekolah meskipun lembaga pendidikan tersebut tidak termasuk kelompok prioritas atau tidak membutuhkan bantuan.

Sudaryono menegaskan, pihaknya telah mengambil tindakan terhadap sejumlah dapur yang terbukti melakukan praktik tersebut. Bahkan, beberapa SPPG telah dihentikan operasionalnya sebagai bagian dari penertiban.

“Beberapa yang nakal-nakal kayak begitu sudah sebagian, kayaknya sudah beberapa saya tutup,” pungkasnya. *