Mahfud MD Sebut Fasilitas yang Diterima Gibran Bisa Digugat, Publik Berpeluang Tuntut Pengembalian

Journalist Independent
Prof Mahfud MD
Prof Mahfud MD (dok. Podcast Terus Terang)
Journalist Independent, JAKARTA —  Mundur dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta mengakhiri seluruh persoalan hukum yang membayangi Gibran Rakabuming Raka.
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menilai, masyarakat masih memiliki peluang menempuh jalur hukum untuk mempersoalkan fasilitas negara maupun konsekuensi yang muncul selama Gibran menjabat, apabila terdapat dasar hukum yang mendukung tuntutan tersebut.

Mahfud menyinggung kemungkinan gugatan kelompok atau class action sebagai salah satu cara masyarakat meminta pertanggungjawaban atas penggunaan fasilitas negara yang dinilai bermasalah.

Menurut dia, pengunduran diri Gibran seharusnya tidak otomatis menutup persoalan yang berkaitan dengan proses pencalonan hingga pelaksanaan tugasnya sebagai wakil presiden.

Pandangan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang saat membahas dampak hukum dan politik setelah Gibran mundur dari jabatannya. Ia menilai, jika publik merasa pengunduran diri tersebut tidak menyelesaikan persoalan secara adil, masyarakat dapat mengupayakan langkah hukum untuk menelusuri konsekuensi yang ditimbulkan.

“Kalau ada yang iseng bisa ngajukan class action, gugat itu agar dikembalikan semua yang pernah dipakai untuk negara,” kata Mahfud.

Ia bahkan membuka kemungkinan masyarakat menggugat berbagai konsekuensi yang muncul selama Gibran menjalankan jabatan, apabila proses hukum nantinya menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam legitimasi pencalonannya.

Mahfud menilai, persoalan pencalonan Gibran sejak awal mengandung pelanggaran konstitusi dan hukum yang kemudian memicu rangkaian peristiwa politik hingga berujung pada pengunduran dirinya.

Mahfud Dorong Penegakan Hukum Tak Berhenti pada Pengunduran Diri

Mahfud mengingatkan, pengunduran diri dari jabatan publik tidak seharusnya menjadi jalan untuk menghindari pertanggungjawaban apabila terdapat dugaan pelanggaran pidana.

Ia mendorong aparat penegak hukum menelusuri perkara yang sudah memiliki laporan maupun bukti, tanpa membiarkan proses berhenti karena perubahan situasi politik.

Baca Juga  JAK Jadi Tersangka Kasus Arisan Online di Makassar, Korban Berharap Segera Ditangkap

Dalam pembahasan tersebut, Mahfud juga menyinggung laporan yang berkaitan dengan sejumlah dugaan korupsi, termasuk perkara Blok Medan, Maluku Utara, serta persoalan lain yang menurutnya perlu mendapatkan tindak lanjut dari aparat.

Ia meminta KPK tidak hanya menangani perkara yang melibatkan pejabat daerah atau pihak dengan pengaruh terbatas, tetapi juga berani mengusut kasus yang menyeret nama-nama besar.

Mahfud menilai momentum perubahan situasi politik seharusnya menjadi kesempatan bagi lembaga penegak hukum untuk memperkuat independensi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ia menyoroti pentingnya menghilangkan kesan bahwa penanganan perkara bergantung pada kedekatan politik atau perlindungan dari kekuatan tertentu.

Menurut Mahfud, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa laporan yang disampaikan tidak berhenti tanpa penjelasan. Penegakan hukum, kata dia, harus berjalan konsisten agar warga memiliki tempat untuk mencari keadilan, termasuk ketika menghadapi persoalan perampasan tanah atau dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

Ia juga menyinggung penanganan kasus yang melibatkan mantan pejabat maupun pihak yang masih memiliki pengaruh. Mahfud meminta aparat tidak ragu menindaklanjuti perkara yang telah memiliki dasar hukum, sekalipun prosesnya berpotensi memunculkan tekanan politik.

Dalam pandangannya, agenda pembenahan hukum tidak cukup dilakukan melalui pergantian pejabat atau perubahan kekuasaan. Kepolisian, kejaksaan, dan KPK harus menunjukkan keberanian menuntaskan perkara secara transparan, sekaligus memastikan setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Mahfud berharap, perkembangan politik setelah mundurnya Gibran dapat membuka ruang bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Ia mengajak masyarakat mengawal proses hukum agar berbagai persoalan yang selama ini menimbulkan kegaduhan tidak kembali berlarut-larut dan menjadi beban bagi kehidupan bernegara.

Mahfud juga menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Menurut dia, penegakan hukum tidak boleh hanya terlihat tegas terhadap pihak yang tidak memiliki kekuatan politik, sementara perkara yang melibatkan tokoh berpengaruh justru berjalan lambat atau kehilangan arah. Kondisi semacam itu berpotensi memperlebar ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat.

Baca Juga  Seluruh Fraksi DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran

Ia berharap perubahan situasi di tubuh kepolisian dapat diikuti dengan pembenahan penanganan perkara yang selama ini menjadi perhatian publik. Mahfud meminta penyidik memanfaatkan momentum tersebut untuk menelusuri berbagai laporan yang belum mendapatkan kejelasan, termasuk dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan politik maupun ekonomi.

Bagi Mahfud, konsistensi aparat menjadi ukuran penting dalam membangun negara hukum. Masyarakat tidak cukup hanya menyaksikan pergantian pejabat, tetapi juga perlu melihat proses hukum berjalan secara terbuka, profesional, dan tidak membedakan pelaku berdasarkan jabatan, kedekatan, maupun kekuatan politik. (*)