Journalist Independent, JAKARTA — Mahalnya biaya untuk memenangkan pemilihan kepala daerah dinilai menjadi salah satu persoalan yang berpotensi mendorong praktik korupsi setelah kandidat menduduki jabatan publik.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara, mendorong kandidat dan partai politik mengubah strategi kampanye agar tidak bergantung pada pengeluaran besar maupun politik uang.
Seira menilai ongkos politik di Indonesia telah mencapai miliaran hingga puluhan miliar rupiah, terutama dalam kontestasi pilkada. Besarnya biaya tersebut memiliki hubungan erat dengan risiko korupsi yang dilakukan aktor politik untuk mengembalikan modal kampanye setelah terpilih.
“Biaya politik yang sangat tinggi ini memang punya keterkaitan yang sangat besar dengan terjadinya korupsi yang dilaksanakan oleh para aktor politik,” kata Seira dalam diskusi Akademi Partai Perindo Jakarta Gelombang 1 di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026).
ICW Usulkan Kampanye Dialogis
Untuk menekan biaya kampanye, Seira menyarankan para calon pemimpin membangun hubungan langsung dengan masyarakat melalui pertemuan dialogis di tingkat akar rumput. Strategi tersebut dinilai dapat memperkuat kedekatan emosional antara kandidat dan pemilih sekaligus mengurangi ketergantungan pada metode kampanye berbiaya tinggi.
Menurut Seira, komunikasi tatap muka memungkinkan kandidat menyampaikan program dan gagasan secara langsung. Dengan demikian, calon pemimpin tidak perlu mengandalkan baliho, alat peraga kampanye (APK), maupun praktik politik uang untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat.
“Sehingga para calon itu tidak perlu menambal ketidaktahuan informasi dari masyarakat tentang calon dengan baliho yang sangat mahal atau bahkan dengan APK dalam bentuk lain yang sangat mahal, atau bahkan dengan politik uang,” ujar Seira.
Ia mendorong partai politik membangun pola kampanye yang lebih berorientasi pada gagasan, interaksi, dan pendidikan pemilih. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi beban finansial kandidat sekaligus memperkuat kualitas demokrasi.
Dalam diskusi bertema “Konsolidasi dan Penguatan Kader se-Jakarta” itu, Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Manik Marganamahendra, turut menyoroti pengelolaan bantuan keuangan partai politik (banpol).
Manik menegaskan bahwa partainya berkomitmen menggunakan dana bantuan politik secara transparan dan mengarah pada peningkatan kualitas kader. DPW Partai Perindo DKI Jakarta mengalokasikan 60 persen dana banpol dari APBD untuk kegiatan pendidikan politik sesuai ketentuan yang berlaku.
“Hal ini kami lakukan sebagaimana mandat dari peraturan yang menyatakan bahwa dana anggaran bantuan politik yang diserahkan kepada partai politik, 60 persen digunakan untuk kegiatan pendidikan politik,” jelas Manik.
Selain memperkuat pendidikan politik, Perindo DKI Jakarta juga mulai merapikan data keanggotaan untuk menghadapi tahapan verifikasi faktual partai politik yang dijadwalkan pada 2027.
Manik menyebut partainya memiliki target untuk memperoleh satu fraksi di DPRD DKI Jakarta. Target tersebut membutuhkan sedikitnya lima kursi legislatif.
“Kami berharap bisa ada satu fraksi ya di DPRD DKI Jakarta. Satu fraksi itu sekitar 5 kursi ya di DPRD DKI Jakarta itu minimal,” pungkasnya.
Dorongan kampanye berbiaya rendah dan pendidikan politik menjadi bagian dari upaya membangun demokrasi yang lebih sehat, dengan menempatkan gagasan serta kedekatan dengan masyarakat sebagai modal utama dalam kompetisi politik. (*)
