Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai mendorong perubahan pendekatan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Jika selama ini pelatihan K3 umumnya diberikan setelah seseorang masuk ke dunia kerja, ke depan pemahaman mengenai keselamatan kerja akan diperkenalkan sejak bangku sekolah dasar (SD).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan, Jayadi Nas, mengatakan, gagasan tersebut lahir dari hasil perenungan dan kesepakatan Dewan K3 Provinsi Sulawesi Selatan untuk membangun kader-kader K3 sejak dini.
Menurut Jayadi, pendidikan K3 tidak seharusnya baru diberikan ketika seseorang mulai bekerja. Pembiasaan sejak usia sekolah dinilai lebih efektif untuk membentuk kesadaran bahwa keselamatan merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.
“Selalu begini, nanti dimasukkan di tempat kerjanya baru kita latih. Bagaimana bisa baik itu? Dipaksa-paksa, bahkan kadang tidak mengerti. Tapi kalau dari kecil dia dibiasakan dengan pendidikan K3, maka itu akan menjadi kebiasaannya dalam kehidupan,” ujar Jayadi.
Ia menegaskan, K3 bukan sekadar aturan yang harus dipatuhi pekerja atau kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan. Lebih dari itu, K3 merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan dengan perlindungan manusia sekaligus keberlangsungan usaha.
Jayadi berpandangan, penerapan K3 yang baik juga memiliki hubungan erat dengan produktivitas perusahaan. Lingkungan kerja yang aman dan sehat akan membantu menciptakan kondisi yang mendukung pekerja dalam menjalankan tugasnya.
“K3 itu adalah suatu keniscayaan, K3 itu hak asasi, K3 itu adalah investasi besar perusahaan. Kalau K3-nya bagus, insyaallah tingkat produktivitas itu tidak sulit untuk kita capai di setiap perusahaan,” tuturnya.
Libatkan Sekolah Binaan Perusahaan
Untuk merealisasikan gagasan tersebut, Disnakertrans Sulsel berencana menggandeng sekolah-sekolah dasar yang berada dalam pembinaan sejumlah perusahaan. Skema ini dipilih agar pendidikan K3 dapat berjalan dengan memanfaatkan jejaring dan dukungan yang sudah tersedia.
Jayadi menyebut, sejumlah perusahaan memiliki sekolah binaan di sekitar wilayah operasionalnya. Kondisi tersebut dinilai sebagai peluang untuk memperkenalkan pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja kepada anak-anak tanpa sepenuhnya bergantung pada pembiayaan pemerintah.
Perusahaan yang memiliki sekolah binaan diharapkan ikut terlibat dalam pelaksanaan program, mulai dari mendukung pembinaan tenaga pendidik hingga penerapan materi K3 di sekolah.
“Banyak perusahaan yang memiliki sekolah-sekolah binaan dan mereka juga berkepentingan dengan K3. Nah, kita manfaatkan saja,” kata Jayadi. (ar)
