Suahasil menyoroti mekanisme sistem pembayaran secara langsung, termasuk dalam program perlindungan sosial, pembayaran gaji pegawai negeri, hingga pensiunan. Dengan begitu, pelaksanaan APBN akan makin efisien dan pemanfaatannya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Termasuk di dalamnya adalah pembayaran perlindungan sosial yang langsung ke rekening masing-masing, pembayaran gaji pegawai negeri, dan juga pada saatnya nanti seyogyanya pembayaran dari pensiun juga connect langsung kepada rekening seluruh pensiunan secara langsung dari Kas Umum Negara,” paparnya.
Sementara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang kini diemban oleh Nufransa Wira Sakti, Suahasil meminta agar mempertegas lagi kehadiran negara, kehadiran negara di dalam masyarakat yang diwakili oleh kehadiran APBN dan APBD secara bersama-sama.
Suahasil menekankan APBN dan APBD menjadi satu kesatuan kehadiran negara di seluruh wilayah Indonesia yang melayani seluruh rakyat di Indonesia. Manfaat belanja pemerintah harus dilihat secara utuh, baik melalui transfer maupun belanja APBD, maupun belanja langsung dari pemerintah pusat yang berlangsung di daerah-daerah di seluruh Indonesia.
“Terus perbaiki desain transfer, desain dan tata kelola serta proses bisnis transfer, dan tentunya cara kerja internal DJPK agar desentralisasi fiskal semakin efektif mendukung pemerataan pembangunan,” jelasnya.
Lalu, kepada kedua Staf Ahli Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suahasil menyampaikan posisi tersebut bukan sekadar jabatan pelengkap di dalam struktur organisasi. Menurutnya, posisi tersebut mempunyai peran strategis mendukung pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan.
“Staf Ahli Menteri Keuangan harus bisa berkomunikasi dengan semua unit Kementerian Keuangan, semua unit Eselon I Kementerian Keuangan, dan mampu melakukan connecting the dots atas berbagai isu strategis di Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Berikut daftar lengkap pejabat Kemenkeu yang dilantik Suahasil:
1. Astera Primanto Bhakti, Sekretaris Jenderal Kemenkeu
Astera Primanto Bhakti memiliki pengalaman lebih dari tiga dekade di Kementerian Keuangan. Ia lahir pada 20 Januari 1968 dan menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen di Universitas Jenderal Soedirman pada 1990.
Astera kemudian meraih gelar Master of Taxation dari University of Denver, Amerika Serikat, pada 1997.
Ia memulai karier di Kemenkeu pada 1992 sebagai Penata Muda. Pada awal perjalanan kariernya, Astera banyak bertugas di Direktorat Jenderal Pajak, terutama pada bidang peraturan pajak penghasilan dan kerja sama perpajakan internasional.
Kariernya berlanjut ke Badan Kebijakan Fiskal. Pada 2012–2015, ia menjabat Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara pada 2015–2017.
Baca Juga Defisit APBN Tembus Rp319 Triliun, Menkeu Suahasil Akui Disengaja
Astera kemudian memimpin Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada 2017–2018. Pada 2018, ia diangkat menjadi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
Pada November 2022, Astera beralih menjadi Direktur Jenderal Perbendaharaan. Ia kembali dikukuhkan pada jabatan tersebut pada Mei 2025.
Kini, Astera dipercaya mengemban tugas sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkeu. Posisi ini memiliki peran penting dalam koordinasi administrasi dan dukungan organisasi kementerian.
2. Tri Budhianto, Direktur Jenderal Perbendaharaan
Tri Budhianto merupakan pejabat karier Kemenkeu yang berpengalaman dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara.
Ia menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya dalam bidang Ekonomi Pertanian. Tri kemudian melanjutkan studi magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Tri telah berkarier di Kemenkeu sejak 1997. Sepanjang perjalanan dinasnya, ia menduduki sejumlah posisi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Ia pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Provinsi Riau dan Bali. Selanjutnya, Tri dipercaya menjadi Direktur Pelaksanaan Anggaran pada 2021–2025.
Pada 2025, ia beralih ke Direktorat Jenderal Anggaran sebagai Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.
Kini, Tri menggantikan Astera sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan. Jabatan ini berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyelenggaraan sistem perbendaharaan pemerintah.
3. Nufransa Wira Sakti, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Nufransa Wira Sakti lahir di Lahat, Sumatera Selatan, pada 11 Agustus 1970. Ia merupakan lulusan Sarjana Komputer Universitas Gunadarma pada 1994.Cari Peta Wilayah
Pendidikannya berlanjut ke Jepang. Nufransa meraih gelar Master of Economics bidang Public Finance and Tax Policy dari Yokohama National University pada 2002.
Ia juga memperoleh gelar doktor hukum dari Niigata University, Jepang, pada 2009.
Karier Nufransa di Kemenkeu mencakup bidang perpajakan, transformasi organisasi, dan komunikasi publik. Pada 2003, ia tercatat pernah bertugas sebagai kepala seksi di Direktorat Jenderal Pajak.
Baca Juga Transfer ke Daerah APBN 2027 Naik Jadi Rp735 Triliun, Ini Rincian Anggarannya
Pada 2012–2014, ia menjabat Kepala Subdirektorat Manajemen Transformasi DJP. Berikutnya, ia menjadi Chief Change Management Officer I di Central Transformation Office Kemenkeu pada 2014–2016.
Nufransa kemudian memimpin Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu pada 2016–2020. Pada Januari 2020, ia diangkat menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak dan kembali dikukuhkan pada Mei 2025.
Pada 2026, Nufransa mendapat penugasan sebagai Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Kini, ia resmi memimpin direktorat jenderal yang menangani hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Neilmaldrin Noor, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
Neilmaldrin Noor lahir di Yogyakarta pada 4 Juli 1969. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, pada 1993.
Ia kemudian melanjutkan studi ke Amerika Serikat dan meraih gelar Master of Science in Policy Economics dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada 2001.
Neilmaldrin memiliki pengalaman panjang di Direktorat Jenderal Pajak, baik di kantor wilayah maupun kantor pusat.
Ia pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara pada 2015. Setahun kemudian, ia memimpin Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.
Pada 2017, Neilmaldrin menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. Ia kemudian dipercaya memimpin Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I pada 2019.
Kariernya berlanjut sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP pada 2021. Pada 2023, ia menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.
Sebelum pelantikan terbaru, Neilmaldrin bertugas sebagai Direktur Intelijen Perpajakan DJP pada 2025–2026.
Kini, ia mengemban tugas sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak.
5. Hidayat Amir, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional
Hidayat Amir lahir di Purworejo pada 4 Agustus 1974. Ia menempuh pendidikan Diploma III Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan lulus pada 1996.
Baca Juga Tiga ASN Pertanian Gugur Ditembak Saat Salurkan Bantuan Ternak di Jayawijaya
Ia kemudian meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 2000, disusul gelar Magister Sains Ekonomi pada 2004.Cari Peta Wilayah
Pendidikan akademiknya berlanjut hingga jenjang doktoral di University of Queensland, Australia. Hidayat memperoleh gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) bidang ekonomi pada 2012.
Ia memulai karier di lingkungan Kemenkeu pada 1995 sebagai pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Setelah bertugas hingga 2004, ia beralih menjadi peneliti di Badan Kebijakan Fiskal.
Pengalamannya mencakup kajian kebijakan anggaran, ekonomi makro, dan risiko fiskal. Hidayat pernah menjalankan tugas sebagai Plt. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 2017.
Ia juga pernah memimpin Pusat Kebijakan Ekonomi Makro serta Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan di Sekretariat Jenderal Kemenkeu.
Pada Juni 2025, Hidayat dipercaya menjadi Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Posisi tersebut berkaitan dengan strategi pembiayaan pemerintah dan pengelolaan portofolio pembiayaan negara.
Kini, Hidayat menempati jabatan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional.
Dua Kali Perombakan sejak September
Pelantikan lima pejabat eselon I tersebut menambah daftar perubahan pimpinan di lingkungan Kemenkeu.
Pada 21 September 2026, Suahasil sebelumnya melantik 14 pejabat pimpinan tinggi pratama Kemenkeu serta pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Pergantian pejabat pada level pimpinan tinggi menjadi bagian dari penataan organisasi kementerian. Kelima pejabat yang baru dilantik kini menempati posisi strategis yang berkaitan dengan administrasi kementerian, perbendaharaan negara, hubungan fiskal pusat-daerah, pengawasan pajak, serta kebijakan ekonomi makro. (luk)
