JournalistIndependent, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesejahteraan rakyat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintah. Ia bahkan menyatakan lebih baik tidak menjabat sebagai presiden apabila masyarakat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa jabatan presiden bukan sekadar kedudukan politik, melainkan tanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ia mengaku tidak ingin memimpin negara jika rakyatnya belum menikmati kesejahteraan.
“Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera. Saya tidak mau jadi presiden, rakyat saya miskin terus, saya tidak mau jadi presiden. Malu saya. Lebih baik saya enggak jadi presiden,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan mengenai arah pemerintahan yang ingin dicapai Prabowo. Menurut dia, keberhasilan seorang pemimpin seharusnya terlihat dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, bukan semata-mata dari pelaksanaan program atau besarnya anggaran yang dikelola.
Janji Perkuat Aliran Dana ke Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo meminta para kepala daerah tidak perlu mengkhawatirkan penyaluran anggaran dari pemerintah pusat. Ia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen mendukung pembangunan daerah melalui aliran dana yang lebih besar.
Prabowo juga membantah anggapan bahwa kebijakan pemerintah pusat akan mengurangi anggaran yang diterima pemerintah kabupaten maupun provinsi.
“Bukan kita kurangi uang di kabupatenmu. Nanti saya buktikan, uang yang mengalir ke kabupatenmu, provinsimu, itu jauh lebih di zaman saya memerintah daripada saya sebelum ini,” jelas dia.
Ia kemudian menyampaikan keyakinan bahwa penyaluran dana ke daerah akan meningkat pada tahun mendatang. Tambahan dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dan tahun yang akan datang, saya yakini, akan lebih banyak lagi kita salurkan. Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat rakyat. Tujuan kita rakyat sejahtera,” ucap dia.
Meski demikian, besarnya anggaran yang disalurkan perlu diikuti pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran. Penggunaan dana daerah juga perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Daerah Diminta Ukur Keberhasilan dari Kesejahteraan Rakyat
Prabowo turut mengingatkan para gubernur, bupati, dan wali kota agar tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan utama dalam menjalankan pemerintahan. Ia menekankan bahwa pemimpin seharusnya memperoleh kebanggaan ketika masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan yang dijalankan.
Menurut dia, kondisi masyarakat dapat menjadi gambaran mengenai keberhasilan seorang kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Rakyat yang hidup lebih baik dan merasakan pelayanan pemerintah merupakan salah satu hasil yang seharusnya diperjuangkan oleh setiap pemimpin.
“Kebanggaan kita, para gubernur semua, kebangganmu para bupati, kebanggakan kalian sebagai pemimpin rakyat, kalau kalian datang ke rakyat, rakyatnya senyum. Nah itu kebanggakan kalian,” pungkas dia.
Pesan tersebut menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tolok ukur penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Pembangunan tidak cukup hanya terlihat melalui infrastruktur, tetapi juga perlu memberikan dampak terhadap pendapatan, kesempatan kerja, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Pemerintah daerah memiliki peran penting karena berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang disusun di tingkat kabupaten dan kota dapat memengaruhi akses warga terhadap layanan dasar, kesempatan memperoleh pekerjaan, serta peluang mengembangkan usaha.
Karena itu, dukungan anggaran dari pemerintah pusat perlu disertai perencanaan yang sesuai dengan persoalan setiap wilayah. Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, misalnya, membutuhkan program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap layanan dasar.
Angka Kemiskinan Indonesia Masih Puluhan Juta Orang
Tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 22,93 juta orang pada Maret 2026.
Dalam rilis yang diumumkan pada 5 Agustus 2026, BPS mencatat persentase penduduk miskin Indonesia sebesar 8,07 persen. Angka tersebut turun 0,18 poin persentase dibandingkan September 2025 yang mencapai 8,25 persen.
Dibandingkan Maret 2025, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 0,40 poin persentase. Pada periode tersebut, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,47 persen atau setara dengan 23,85 juta orang.
Dengan demikian, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 920 ribu orang dalam setahun, dari Maret 2025 hingga Maret 2026. Meski menunjukkan perkembangan positif, jumlah warga yang hidup di bawah garis kemiskinan masih mencapai puluhan juta orang.
Data tersebut memperlihatkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan perlu terus dijaga melalui kebijakan yang mampu memperluas kesempatan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh kelompok berpenghasilan rendah.
BPS mencatat tingkat kemiskinan di perkotaan pada Maret 2026 mencapai 6,34 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi, yakni sebesar 10,67 persen.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan tidak sepenuhnya sama di setiap wilayah. Pemerintah membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat perkotaan maupun perdesaan.
Di perkotaan, persoalan kemiskinan berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup di tengah biaya tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari. Sementara di perdesaan, peningkatan pendapatan masyarakat membutuhkan dukungan terhadap kegiatan ekonomi lokal, produktivitas, serta akses pasar.
BPS juga mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan. Garis kemiskinan merupakan batas pengeluaran minimum yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang tergolong miskin berdasarkan standar statistik nasional.
Angka tersebut bukan berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat dapat dipenuhi dengan jumlah uang yang sama. Kebutuhan setiap rumah tangga berbeda, antara lain berdasarkan jumlah anggota keluarga, kondisi tempat tinggal, serta harga barang dan jasa di wilayah masing-masing.
Anggaran Daerah Perlu Berdampak Langsung
Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan pembangunan juga perlu dinilai melalui berbagai aspek lain, termasuk kesempatan kerja, tingkat pendapatan, akses pendidikan, dan kualitas pelayanan publik.
Janji Prabowo untuk meningkatkan aliran dana ke daerah pada tahun mendatang menjadi salah satu perhatian dalam upaya memperkuat pembangunan di tingkat lokal. Pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan dukungan tersebut untuk menjalankan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Penggunaan anggaran yang efektif dapat diarahkan pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan sektor ekonomi yang menjadi sumber penghidupan warga. Program tersebut perlu dirancang berdasarkan potensi daerah dan kondisi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan.
Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan program bantuan sosial menjangkau penerima yang memenuhi kriteria. Ketepatan data penerima dan pengawasan pelaksanaan program menjadi bagian penting untuk menghindari penggunaan anggaran yang tidak memberikan manfaat optimal. (*)
