Journalist Independent, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit hingga Rp400 triliun pada 2027 untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani, nelayan, pelaku usaha, serta masyarakat yang tinggal di pedesaan, daerah terpencil, dan wilayah tertinggal. Program tersebut juga menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan perkotaan.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menggerakkan perekonomian dari tingkat bawah sekaligus memperluas pemerataan akses keuangan di berbagai daerah Indonesia.
Prabowo menyampaikan rencana itu dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyebut sasaran program pembiayaan mencapai sekitar 28 juta keluarga. Jika setiap keluarga dihitung rata-rata terdiri atas empat orang, program itu diperkirakan dapat menjangkau sekitar 100 juta penduduk.
“Ini sasarannya adalah kurang lebih 28 juta keluarga, 28 juta keluarga kalau dengan istri dan anak itu berarti kali 4, kurang lebih 100 juta rakyat kita. itu kemampuan kita sekarang,” ungkap Prabowo.
Pemerintah menilai perluasan penyaluran kredit dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat kemampuan ekonomi keluarga. Namun, target Rp400 triliun tersebut merupakan rencana penyaluran pembiayaan pada 2027, bukan dana yang seluruhnya telah dicairkan.
Pemerintah Siapkan Berbagai Skema Kredit
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih menyiapkan sejumlah alternatif skema untuk merealisasikan target pembiayaan tersebut.
Menurut Airlangga, penyaluran kredit dapat memanfaatkan pola Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyesuaian tingkat suku bunga, serta pembiayaan untuk kebutuhan produktif tertentu. Pemerintah juga mempertimbangkan skema pembiayaan yang selama ini digunakan pada sektor perumahan dan alat serta mesin pertanian.
“Kan kita punya pola KUR dan yang lain, tinggal tingkat suku bunganya dipasang beberapa. Alternatif yang lain, ya kita seperti untuk perumahan kan kita bisa naikkan kreditnya sampai angka yang lebih tinggi. Sekarang kredit Alsintan (alat usaha dan mesin pertanian) juga ada,” ungkap Airlangga saat ditemui awak media di kantornya, Jakarta pada Kamis (22/10/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan bentuk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok penerima. Petani, misalnya, membutuhkan akses modal untuk kegiatan produksi dan pengadaan alat pertanian. Sementara itu, nelayan dan pelaku usaha kecil memerlukan pembiayaan untuk menunjang operasional maupun pengembangan usaha.
Skema kredit yang digunakan nantinya perlu memperhatikan karakteristik usaha, kemampuan membayar, serta risiko yang dihadapi calon debitur. Persyaratan yang sesuai dengan kondisi penerima menjadi salah satu faktor penting agar pembiayaan dapat digunakan secara produktif.
Pemerintah juga perlu menjelaskan mekanisme penyaluran, ketentuan suku bunga, jangka waktu pinjaman, dan persyaratan penerima agar masyarakat memahami bahwa kredit merupakan pembiayaan yang harus dikembalikan sesuai perjanjian.
Penyaluran Kredit Sebelumnya Capai Rp53 Triliun
Target Rp400 triliun pada 2027 akan melanjutkan upaya perluasan akses pembiayaan yang telah dilakukan pemerintah. Dalam Rakornas TPAKD tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa penyaluran kredit kepada masyarakat telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga.
Data yang disampaikan dalam laporan kegiatan pemerintah mencatat penyaluran kredit produktif senilai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur selama periode Agustus hingga Oktober 2026. Pembiayaan tersebut disalurkan melalui 343 lembaga jasa keuangan dan menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta kelompok usaha lainnya.
Capaian tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperluas jangkauan pembiayaan pada tahun berikutnya. Meski demikian, peningkatan target perlu disertai kesiapan lembaga keuangan, pendampingan kepada calon debitur, serta pengawasan terhadap penggunaan dana.
Kredit produktif diharapkan dapat membantu masyarakat memperbesar kapasitas usaha, meningkatkan produksi, dan membuka peluang pendapatan. Berbeda dengan bantuan sosial yang tidak perlu dikembalikan oleh penerimanya, kredit merupakan pinjaman yang memiliki kewajiban pembayaran kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.
Karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya nilai kredit yang disalurkan. Kemampuan penerima mengembangkan usaha dan membayar pinjaman secara sehat juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Prabowo Janji Perkuat Aliran Dana ke Daerah
Selain memperluas akses kredit, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pemerataan ekonomi melalui penyaluran dana dari pusat ke daerah. Ia meminta para gubernur dan bupati tidak khawatir mengenai dukungan anggaran bagi wilayah masing-masing.
“Para bupati dan para gubernur, jangan khawatir, saudara-saudara. Bukan kita kurangi uang ke kabupatenmu, ya nanti saya buktikan uang yang mengalir ke kabupatenmu ke provinsimu jauh lebih di zaman saya memerintah dari pada sebelum ini,” katanya.
Prabowo menyatakan penyaluran dana kepada daerah akan terus ditingkatkan pada tahun mendatang. Menurutnya, pembangunan ekonomi perlu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, tidak hanya terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
“Tahun akan datang saya yakini akan lebih banyak kita salurkan. Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat, tujuan kita rakyat sejahtera, saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera,” katanya.
Komitmen tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pemerataan ekonomi. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi potensi usaha lokal dan kebutuhan masyarakat, sehingga pembiayaan yang tersedia dapat diarahkan ke sektor yang memiliki peluang berkembang.
Daerah dengan potensi pertanian, perikanan, perdagangan, dan usaha mikro dapat membutuhkan pendekatan pembiayaan yang berbeda. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, serta pelaku usaha menjadi penting untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Dorong Ekonomi dari Tingkat Bawah
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan penguatan ekonomi masyarakat di daerah melalui perluasan penyaluran kredit.
“Terima kasih atas upaya penyaluran kredit-kredit ini, kita akan tingkatkan semua ini. Kita akan fokus sekarang menggerakkan ekonomi tidak hanya di atas, kita mau gerakan dari bawah dari daerah dan semua daerah akan kita bangun,” katanya.
Melalui target pembiayaan Rp400 triliun pada 2027, pemerintah ingin memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh modal usaha dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pembiayaan, termasuk masyarakat di wilayah terpencil dan berpenghasilan rendah, menjadi bagian dari sasaran program.
Namun, perluasan kredit juga memerlukan upaya untuk menjaga kualitas pembiayaan. Calon penerima harus memperoleh informasi yang memadai mengenai kewajiban pembayaran, sementara lembaga keuangan perlu menilai kemampuan debitur agar pinjaman tidak justru menambah beban ekonomi keluarga.
Di sisi lain, akses kredit saja tidak selalu cukup untuk meningkatkan kesejahteraan. Dukungan terhadap pemasaran produk, infrastruktur, keterampilan usaha, dan akses terhadap pasar juga dapat menentukan keberhasilan pelaku usaha dalam memanfaatkan pembiayaan.
Pemerintah kini menyiapkan alternatif skema untuk mendukung target tersebut. Rincian mengenai pembagian alokasi, mekanisme pelaksanaan, serta persyaratan penerima masih perlu menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah dan lembaga keuangan terkait.
Jika dilaksanakan dengan tepat sasaran dan disertai pengawasan, perluasan pembiayaan diharapkan dapat memperkuat usaha masyarakat, mendorong aktivitas ekonomi daerah, dan membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Target akhirnya adalah agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan.
